Danantara ”Bersolek” untuk Tawarkan Wajah Baru Investasi RI

Di tengah kompetisi ketat di panggung investasi global, kepercayaan investor tak datang begitu saja. Ia harus dipupuk, dibangun, dan dikomunikasikan lewat narasi yang meyakinkan. Inilah yang kini diupayakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Lembaga sovereign wealth fund (SWF) yang dipercaya Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi SWF dengan total valuasi kelolaan aset terbesar di dunia ini tengah menegaskan eksistensi di mata global. Salah satunya lewat panggung pertemuan dengan salah satu figur paling berpengaruh di bidang filantropi dan inovasi global, Bill Gates.

Pada Rabu (7/5/2025), perhatian publik tertuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Di sana, Presiden, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan para pelaku usaha nasional lainnya duduk satu ruangan bersama pendiri Gates Foundation tersebut. Pertemuan tersebut tak cuma simbolik, tetapi juga strategis.

Di balik senyum dan jabat tangan Presiden dengan Bill Gates, terselip harapan besar menjadikan Danantara sebagai mitra yang kredibel dan menarik bagi komunitas investasi internasional.

Pertemuan itu menjadi bagian dari misi pemolesan wajah Danantara. Lembaga yang baru saja dibentuk di masa transisi kekuasaan ini sadar bahwa legitimasi global tak hanya dibangun lewat regulasi, tetapi juga lewat komunikasi dan reputasi.

Salah satu langkah konkretnya adalah inisiasi dari Rosan dalam membentuk Danantara Trust Fund, sebuah instrumen penghimpun dana sosial-investasi yang dibingkai dengan narasi keberlanjutan.

”Kami ingin menunjukkan bahwa Danantara tak hanya bicara pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang dampak sosial, inklusi, dan keberlanjutan. Nilai-nilai inilah yang menjadi bahasa universal bagi mitra global seperti Gates Foundation,” ujar Rosan dalam konferensi pers seusai pertemuan itu, Rabu (7/5/2025).

Langkah membentuk instrumen trust fund ini bukan tanpa alasan. Di tengah ketatnya persaingan memperebutkan aliran modal global, citra sebagai investor berdampak (impact investor) menjadi pembeda. Rosan mengatakan nantinya Danantara akan mengalokasikan dana 1 hingga 2,5 persen dari total dividen BUMN sebagai hibah lewat Danantara Trust Fund.

Instrumen Danantara Trust Fund dirancang dengan target awal pengelolaan dana 100 juta dollar AS dan harapan berkembang hingga 1 miliar dollar AS dalam lima hingga enam tahun. Model ini dinilai sejalan dengan tren global, di mana investor kini tak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan.

Namun, di balik panggung diplomasi investasi, ada pekerjaan rumah besar. Managing Director S&P Global Ratings, Xavier Jean, menyebut bahwa investor asing masih menanti kejelasan tentang kerangka hukum dan struktur kelembagaan Danantara.

”Minat internasional ada, tetapi masih banyak pertanyaan tentang arah kebijakan, mekanisme transparansi, dan tata kelola. Ini akan menentukan apakah lembaga ini akan mendapat kepercayaan jangka panjang,” ujarnya dalam seminar Pefindo dan S&P Global Ratings di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, Danantara juga tengah melakukan konsolidasi internal. Dalam acara yang sama, Managing Director Keuangan Danantara Arief Budiman menekankan bahwa mereka tengah membangun sistem investasi berbasis prinsip kehati-hatian, dengan fokus pada sektor produktif seperti ketahanan pangan, energi, dan manufaktur teknologi.

Di sisi lain, fleksibilitas pendanaan, seperti penerbitan obligasi korporasi, juga dipertimbangkan—sebuah sinyal bahwa Danantara tak ingin hanya bergantung pada dana APBN atau dividen BUMN.

Namun, reputasi bukan hanya soal niat baik. Reputasi juga bergantung pada persepsi terhadap integritas. Di sinilah Danantara dihadapkan pada tantangan citra hukum.

Setelah disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengeluarkan pimpinan BUMN dari kategori penyelenggara negara, muncul kekhawatiran bahwa pelaku investasi di dalam Danantara bisa lepas dari jeratan hukum jika terjadi penyalahgunaan.

Isu ini berpotensi mencoreng upaya Danantara tampil sebagai mitra tepercaya di mata dunia.

Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak berpendapat, meski direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN kini bukan lagi penyelenggara negara secara yuridis, peristiwa hukum korupsi yang terjadi sebelum UU BUMN yang baru berlaku tetap bisa diproses sesuai ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut Tanak, dapat atau tidaknya pengurus BUMN diproses sesuai UU Tipikor bergantung pada konteks perbuatannya. Apabila perbuatannya terindikasi korupsi, hal itu tetap bisa diproses. Begitu pula pegawai dan masyarakat yang bukan penyelenggara negara dapat diproses kalau memenuhi unsur perbuatan UU Tipikor.

”Dapat tidaknya direksi dan komisaris BUMN diproses korupsi, tentu bergantung pada konteks perbuatannya. Kalau perbuatannya terindikasi sebagai korupsi, tentu dapat diproses menurut UU Tipikor,” ucap Tanak.

Bagi Danantara, diplomasi investasi semestinya bukan sekadar mencari dana, melainkan juga membangun narasi. Sebuah narasi bahwa Indonesia bukan hanya pasar besar, melainkan juga mitra yang punya visi, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

Dalam narasi itulah nama Bill Gates menjadi simbol. Jika Gates Foundation membuka pintu bagi kerja sama, dunia akan melihat bahwa Danantara telah lulus ujian pertama, yaitu ujian kepercayaan. 

Sebelum bersama Gates Foundation, Danantara juga telah menjalin komitmen pengelolaan dana investasi bersama dengan Qatar Investment Authority (QIA) senilai 4 miliar dollar AS (Rp 67,27 triliun). Komitmen ini dinilai sejumlah pakar berpotensi menjadi bumerang apabila tidak segera ada pengumuman lanjutan perihal realisasi proyek yang konkret.

Di luar tugas berburu investasi dan menyalurkan dana ke proyek-proyek demi kemaslahatan masyarakat, pengamat BUMN dari NEXT Indonesia, Herry Gunawan, mengingatkan bahwa Danantara punya kewajiban turun tangan membenahi perusahaan BUMN yang ”sakit”.

Menurut Herry, upaya pembenahan dan pencarian investor dapat dilakukan secara paralel. Pasalnya, sejumlah BUMN masih mencatatkan kerugian dan membutuhkan solusi struktural yang menyeluruh.

”BUMN yang sakit sebaiknya dimasukkan ke dalam ’klinik’. Perlu ada restrukturisasi besar-besaran, baik dari sisi kewajiban maupun model bisnisnya,” ujar Herry.

Ia menambahkan, proses perbaikan BUMN semestinya bisa dilakukan secara fleksibel karena entitas tersebut telah menjadi lembaga privat dan bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, perundingan restrukturisasi bisa dilakukan secara business to business (B2B).

”Apalagi jika Danantara bisa berperan sebagai penjamin restrukturisasi, tentu membuat investor ataupun kreditor merasa lebih nyaman karena statusnya sebagai pemilik sekaligus pengelola BUMN,” kata Herry.

Ke depan, tantangan Danantara akan terus berkembang. Lembaga ini harus mampu menjaga kredibilitas, membangun rekam jejak, dan menunjukkan bahwa lembaga ini bukan sekadar instrumen politik jangka pendek, melainkan juga alat pembangunan jangka panjang.

Dunia menanti, sedangkan waktu yang dimiliki Danantara untuk pembuktian tidaklah banyak.