Danantara dalam Mimpi Fiskal Tanpa Defisit

Mewujudkan fiskal negara tanpa defisit dalam dua hingga tiga tahun mendatang menjadi pertaruhan Presiden Prabowo Subianto. Agenda besar yang ia tegaskan dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 itu turut menempatkan Badan Pengelola Investasi Danantara ke dalam sorotan.

Dalam pidato yang ia sampaikan pada 15 Agustus 2025 tersebut, Prabowo menegaskan bahwa dalam pemerintahannya, peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dibuat lebih proporsional. Ini berarti, APBN hanya akan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik bagi rakyat.

Sementara itu, untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial, peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dioptimalkan, termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif.

”Harapan saya dan cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tutur Prabowo.

Prabowo melanjutkan, pemerintah akan mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan inovasi pembiayaan. ”Dengan demikian, tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN,” katanya.

Belum banyak detail yang disampaikan pemerintah soal peta jalan menuju target defisit APBN nol persen dari produk domestik bruto (PDB) itu. Namun, Presiden memberi sinyal kuat bahwa kuncinya terletak pada Danantara.

Masih dalam pidatonya, Presiden menyinggung aset BUMN yang totalnya mencapai 1.000 triliun dollar AS. Dengan asumsi perseroan mampu menciptakan imbal hasil aset (return on asset/ROA) sebesar 5 persen per tahun, ia menilai seharusnya negara bisa meraih pemasukan 50 miliar dollar AS (sekitar Rp 808 triliun) per tahun.

”Harusnya BUMN itu menyumbang pada kita minimal 50 miliar dollar AS. Kalau 50 miliar dollar AS, APBN kita tidak defisit, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo disambut standing applause oleh para peserta Sidang Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang hadir.

Sejak itu, mata publik tertuju ke Danantara. Apalagi, seluruh aset BUMN pada akhirnya bakal berada di bawah kendali lembaga baru itu. Hanya saja, transparansi dari institusi andalan Prabowo ini masih sangat terbatas. 

Chief Executive Officer BPI Danantara Rosan Roeslani, seusai rapat tertutup bersama Komisi XI DPR, Selasa (19/8/2025), masih bungkam saat ditanya awak media soal rencana Danantara menambal defisit fiskal.

Agenda rapat itu sejatinya membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Danantara untuk 2026. Namun, seperti pertemuan perdana dengan Komisi XI DPR, Juli lalu, agenda ini dilakukan tertutup. Alasannya untuk menjaga sensitivitas informasi yang dinilai bisa memengaruhi harga saham dan aliran investasi.

Meski enggan berkomentar soal kontribusi Danantara menutup defisit anggaran, Rosan memastikan satu hal, yakni Komisi XI DPR telah menyepakati peta jalan dan RKA BPI Danantara. ”Ke depannya kita bisa melakukan kegiatan investasi, terutama di dalam negeri, dalam rangka menjalankan fungsi investasi Danantara,” kata Rosan seusai rapat.

Pernyataan senada ia lontarkan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Rosan menyebut Danantara siap menjadi motor penggerak agenda besar pemerintah. Danantara bahkan terbuka untuk mendanai atau berinvestasi pada sejumlah program prioritas pemerintah di tahun anggaran 2026.

”Selama itu memenuhi kriteria dan parameter yang ada di dalam Danantara, dan tentunya ada return yang kita canangkan, kita terbuka. Hal yang paling penting adalah kita lakukan sesuai dengan prinsip good governance dan tetap transparan,” ujarnya.

Sayang, dua pertemuan antara Danantara dan Komisi XI DPR dalam dua bulan terakhir berlangsung tertutup. Hal ini membuat publik sulit melakukan monitoring dan evaluasi tanpa adanya peta jalan yang komprehensif dan transparan. Padahal, bagi sebuah lembaga pengelola aset negara raksasa, kredibilitas dan akuntabilitas menjadi modal utama untuk mendapatkan kepercayaan pasar.

Peneliti Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menilai kebergantungan Presiden pada Danantara sebagai hal lumrah mengingat pemerintah masih kesulitan mengerek penerimaan pajak secara signifikan. Satu-satunya sumber pendapatan baru yang bisa cepat menopang APBN hanyalah Danantara.

Namun, Riandy mengingatkan, mayoritas aset Danantara berupa dana pihak ketiga yang tidak semuanya produktif. Jika dipaksa menyetor Rp 700 triliun tiap tahun, dikhawatirkan Danantara justru menempuh strategi investasi agresif yang menimbulkan crowding out, yakni peningkatan belanja negara yang mayoritas dibiayai oleh pinjaman. Aksi ini bisa berdampak pada berkurangnya aktivitas investasi sektor swasta.

”Obsesi tanpa utang kembali lagi, tetapi itu tidak diiringi strategi dan kemampuan menarasikan dari mana penerimaan itu datang, kecuali dengan menjadikan Danantara sebagai cash cow (sapi perah) yang baru,” kritik Riandy.

Pandangan berbeda datang dari Associate Director BUMN Research Group LM-FEB Universitas Indonesia, Toto Pranoto. Menurut dia, peluang Danantara memberi kontribusi besar sebenarnya terbuka, sepanjang bisa menjalankan fungsi optimalisasi investasi. 

”Masalahnya, publik belum mendengar dengan jelas rencana jangka panjang maupun jangka pendek Danantara, apa strategi, action plan, serta timeline kegiatannya,” ujarnya.

Bila strategi dijalankan secara hati-hati dan transparan, Danantara berpotensi menjadi game changer. Namun, jika terjebak dalam tekanan politik dan target ambisius, risiko kegagalan justru membebani APBN. Dalam konteks itu, impian APBN tanpa defisit bisa berubah menjadi beban baru bagi fiskal.

Di sisi lain, Direktur NEXT Indones, Herry Gunawan, menilai positif target defisit anggaran nol persen yang dicanangkan pemerintah. Menurut dia, Danantara memang selayaknya diberi target menopang APBN, serupa Temasek di Singapura. Bedanya, Danantara harus menghasilkan imbal hasil melalui pengelolaan aset dan investasi, bukan lewat utang.

”Risiko terbesar bagi pemerintah adalah bila pengelolaan Danantara gagal memberi imbal hasil memadai, atau bahkan rugi. Kalau itu terjadi, APBN justru tersedot untuk menutupinya. Bisa memicu krisis,” ucapnya.

Kendati demikian, terdapat persoalan lain berupa konsistensi antara ambisi besar Presiden dengan kapasitas institusi yang relatif masih muda. Danantara baru berdiri, belum sepenuhnya menunjukkan rekam jejak keberhasilan, sehingga akan berisiko bila memosisikan Danantara sebagai tulang punggung fiskal negara.

Pada akhirnya, ambisi tanpa defisit adalah pesan politik yang kuat, sekaligus ujian besar bagi tata kelola keuangan negara. Danantara ditempatkan di jantung eksperimen itu.

Pertanyaannya kini, apakah Danantara benar-benar bisa menjelma menjadi Temasek ala Indonesia, atau hanya akan menjadi fatamorgana fiskal yang berumur pendek?