Prabowo Ingin APBN Tanpa Defisit, Mungkinkah?

Kapan pemerintah menargetkan APBN tanpa defisit?

Dalam pidatonya saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBN 2026 pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tekadnya untuk menghentikan defisit anggaran mulai tahun 2027 atau 2028.

”Harapan saya dan cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini... menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tutur Prabowo, disambut oleh standing applause anggota DPR yang hadir saat itu.

Berapa posisi defisit APBN saat ini?

Saat ini, angka defisit di kas negara masih cukup lebar. Belanja negara masih jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang masuk. Laju penerimaan perpajakan belakangan ini sedang mengalami tren pelambatan.

Dalam APBN 2025, defisit APBN ditargetkan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Namun, dalam proyeksi tengah tahun (outlook), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa defisit APBN pada tahun ini bisa melebar hingga Rp 662 triliun atau 2,78 persen dari PDB.

Sementara itu, dalam Rancangan APBN 2026, defisit APBN masih direncanakan sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu didapat dari hasil selisih pendapatan dan belanja negara.

Secara rinci, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun, sementara belanja negara dipatok pada Rp 3.786,5 triliun.

Bagaimana strategi mewujudkan APBN tanpa defisit?

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengatakan, pemerintah akan terus melaksanakan efisiensi anggaran agar defisit dapat ditekan sekecil mungkin. Caranya melalui menghilangkan segala bentuk kebocoran anggaran dan penerimaan negara.

Cara lainnya ialah dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif. Prabowo menyampaikan bahwa ke depan, pembiayaan pembangunan tidak akan sekadar mengandalkan APBN.

Oleh karena itu, peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk membiayai berbagai urusan pembangunan akan dioptimalkan. Danantara juga diminta melibatkan pengusaha swasta nasional dan global secara lebih aktif.

Prabowo mengatakan, Indonesia memiliki aset besar yang dikelola badan usaha milik negara (BUMN) senilai lebih dari 1.000 triliun dollar AS. Ia menargetkan, jika BUMN melalui Danantara bisa menyumbangkan minimal 50 miliar dollar AS saja, APBN tidak akan mengalami defisit.

”Karena itu, saya memberi tugas kepada BPI Danantara untuk membereskan BUMN-BUMN kita,” kata Prabowo.

Sejak kapan APBN Indonesia mulai mengalami defisit?

Pada dasarnya, kebijakan anggaran suatu negara bisa berupa defisit, surplus, atau berimbang. Mayoritas negara menggunakan rezim defisit untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu lewat belanja pemerintah yang diperbesar.

Indonesia sudah menganut sistem defisit anggaran sejak awal kemerdekaan. Dulu, defisit terjadi karena pengeluaran besar di bidang militer untuk mempertahankan kemerdekaan RI dan meredam pergolakan di daerah.

Pada era Orde Baru, Indonesia pernah menerapkan kebijakan fiskal berimbang. Namun, sebagian besar pendapatan negara saat itu ternyata bersumber dari utang luar negeri, yang dalam APBN dianggap sebagai bagian dari penerimaan negara dan disebut dengan istilah ”penerimaan pembangunan”.

Pascakrisis ekonomi 1997-1998, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan kas negara dibenahi besar-besaran. Utang tidak lagi dikategorikan sebagai penerimaan, tetapi sebagai sumber pembiayaan anggaran negara. Besaran defisit APBN pun ditetapkan maksimal 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari PDB.

Batas itu dibutuhkan mengingat defisit anggaran punya risiko besar jika tidak dikelola dengan baik. Sistem ”besar pasak daripada tiang” memerlukan pendanaan besar, salah satunya dari utang. Belajar dari pengalaman Orde Baru, batas defisit di bawah 3 persen ditetapkan untuk mencegah negara berutang terlalu banyak.

Apakah mungkin APBN Indonesia tidak defisit?

Peneliti Departemen Ekonomi di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai, target APBN tanpa defisit tidak realistis. Apalagi, selama ini pemerintah pun masih kesulitan meningkatkan penerimaan negara dari pajak secara signifikan.

Dalam sejarah, penerimaan negara baru bisa melejit saat ada periode ledakan harga komoditas global atau commodity boom. Namun, momen seperti itu tidak sering muncul. Belakangan ini harga komoditas juga cenderung melandai.

Salah satu opsi yang memungkinkan adalah menjadikan Danantara sebagai sumber kas yang baru. Namun, hal itu berpotensi memberatkan lembaga baru itu dengan beban yang signifikan.

”Obsesi (APBN) tanpa utang kembali lagi, tetapi tidak diiringi oleh strategi dan kemampuan menarasikan dari mana penerimaan itu akan datang, kecuali dengan menjadikan Danantara sebagai cash cow yang baru,” kata Riandy dalam diskusi hibrida yang digelar Senin (18/8/2025).