Danantara Pastikan Tidak Gunakan Dana Masyarakat di Perbankan

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara menyatakan tidak akan menggunakan dana masyarakat yang tersimpan dalam bank milik negara sebagai modal. Ajakan menarik dana dari bank badan usaha milik negara atau BUMN di media sosial dinilai sebagai kampanye gelap alias black campaign yang justru dapat memicu krisis.

Saat ditanya mengenai isu penarikan dana dari bank BUMN, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria menyatakan, penyertaan modal Danantara tidak akan mengambil dana masyarakat di bank BUMN. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan uangnya yang ditempatkan di bank BUMN karena Danantara akan diawasi secara berlapis.

”Tadi, kan, sudah dapat penjelasan mengenai Danantara seperti apa. Pengawasannya berlapis dan bukan uang masyarakat yang dipakai untuk modal Danantara. Nah, ini harus diluruskan,” katanya kepada awak media seusai menghadiri peluncuran BPI Danantara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Sebelumnya, jagat maya media sosial X diramaikan oleh ”imbauan” dari segelintir pihak untuk menarik dananya dari bank BUMN. Ajakan itu mencuat ketika publik mengkhawatirkan Danantara akan bernasib serupa dengan 1MDB di Malaysia yang terlibat dalam kasus korupsi.

Dony menegaskan, masyarakat perlu memahami kondisi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat ini masih terbilang baik dengan kinerja yang solid. Bahkan, bank milik negara tercatat menjadi yang terbaik di kawasan Asia Tenggara.

”Justru bank-bank kita kondisinya sangat bagus, sangat solid. Bahkan, salah satu bank terbaik di ASEAN. Ini harus disampaikan juga kepada masyarakat,” ujarnya.

Justru bank-bank kita kondisinya sangat bagus, sangat solid. Bahkan, salah satu bank terbaik di ASEAN. Ini harus disampaikan juga kepada masyarakat.

Dony menambahkan, semua perusahaan BUMN nantinya akan masuk ke dalam Danantara. Konsolidasi seluruh aset non-finansial BUMN di bawah Danantara itu ditargetkan selesai sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS) per akhir Maret 2025.

Merujuk keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Himbara mengumumkan pengunduran jadwal RUPS tahunan 2024. Informasi tersebut dimulai dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI pada 13 Februari 2025 lalu.

BRI mengumumkan pengunduran RUPS tahunan, dari 11 Maret 2025 menjadi 24 Maret 2025. Pengumuman tersebut disusul oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Bank Mandiri mengundurkan jadwal RUPS tahunan menjadi 25 Maret 2025. Di sisi lain, BNI yang semula menjadwalkan RUPS tahunan pada 13 Maret 2025 dan BTN pada 14 Maret 2025 pun mengundurkannya menjadi 26 Maret 2025.

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, mundurnya jadwal RUPS Tahunan dari yang telah dijadwalkan sebelumnya menyangkut dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Hal itu terkait dengan penyesuaian anggaran dasar perseroan.

”Karena memang agendanya harus ada yang disesuaikan dengan UU BUMN disahkan. Jadi, memang belum bisa di tanggal rencana awal. Harus ada waktu, ada sedikit perubahan di anggaran dasar,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat, ajakan tarik dana dari bank Himbara yang mencuat di media sosial harus dikoreksi. Selain menyesatkan, ajakan tersebut bisa dibilang sebagai bentuk kampanye gelap alias black campaign.

”Keberadaan Danantara tidak ada hubungannya dengan kinerja bank Himbara. Justru ajakan menarik dana di Himbara bisa menyebabkan gejolak sistem keuangan secara keseluruhan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Tidak hanya berdampak bagi Himbara, Piter menambahkan, bank-bank kecil pun akan turut terdampak negatif dengan adanya gerakan tarik dana tersebut. Pada gilirannya, gerakan tersebut dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan, terutama terhadap kelompok bawah.

Saya pribadi menghimbau masyarakat untuk tidak memercayai ajakan menarik dana tersebut. Bank-bank Himbara memiliki kinerja yang baik dan keberadaan Danantara justru untuk semakin memaksimalkan kinerja bank Himbara.

Piter menilai, saat ini bank-bank Himbara memiliki kondisi fundamental yang sangat baik. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu khawatir akan dana yang disimpan di perbankan. Sebab, akan turut dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

”Saya pribadi menghimbau masyarakat untuk tidak memercayai ajakan menarik dana tersebut. Bank-bank Himbara memiliki kinerja yang baik dan keberadaan Danantara justru untuk semakin memaksimalkan kinerja bank Himbara,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Himbara Sunarso menyampaikan, bank-bank milik negara terus menunjukkan kinerja fundamental yang solid di tengah dinamika tantangan ekonomi global. Selain itu, Himbara berkomitmen menjaga stabilitas layanan perbankan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dengan tata kelola yang baik.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 2024, Himbara mencatatkan laba bersih sebesar Rp 140,92 triliun. Ini terdiri dari BRI sebesar Rp 60,64 triliun, Bank Mandiri Rp 55,78 triliun, BNI Rp 21,5 triliun, dan BTN Rp 3 triliun.

Dari sisi intermediasi, total kredit yang disalurkan oleh Himbara pada periode yang sama sebesar Rp 4.159,03 triliun. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Himbara mencapai Rp 3.704,12 triliun.

”Fundamental kinerja Himbara sangat solid. Selain itu, kami memastikan seluruh layanan operasional perbankan berjalan lancar dan aman sehingga nasabah tetap mendapatkan akses optimal terhadap produk dan layanan keuangan,” ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/2/2025).

Menurut Sunarso, pencapaian ini menunjukkan kuatnya fundamental bisnis Himbara dalam menghadapi tantangan industri yang dinamis. Sinergi dan tata kelola yang baik turut menjadi modal utama bagi Himbara dalam menjaga stabilitas industri perbankan sehingga berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Selain itu, Himbara turut berpartisipasi dalam program penjaminan simpanan oleh LPS serta berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Dengan sistem tata kelola yang baik, dana nasabah dipastikan aman sesuai ketentuan yang berlaku.