Melambat, Laba Bersih Himbara pada 2024 Hanya Tumbuh 2,08 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Meski masih mencatatkan pertumbuhan positif, perolehan laba Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara selama 2024 tumbuh melambat dibandingkan pada 2023. Pada 2025, optimisme Himbara dalam mencapai kinerja yang lebih baik menghadapi tantangan likuiditas.

Sejumlah bank pelat merah telah melaporkan kinerja pada 2024. Mereka, antara lain, adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Berdasarkan agregasi laporan kinerja, seluruh aset Himbara pada 2024 tercatat tumbuh 6,28 persen secara tahunan menjadi Rp 6.018 triliun. Bank Mandiri menjadi kontributor terbesar dengan aset senilai Rp 2.427 triliun. Disusul BRI, BNI, dan BTN.

Dilihat dari penyaluran kredit, hanya dua dari empat bank dalam Himbara mencatatkan pertumbuhan kredit di atas rerata industri perbankan yang selama 2024 tumbuh 10,39 persen secara tahunan. Kedua bank tersebut adalah Bank Mandiri dan Bank BNI. Masing-masing mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 19,5 persen dan 11,6 persen secara tahunan.

Laba bersih Himbara secara konsolidasi pada 2024 mencapai Rp 142,92 triliun atau tumbuh 2,08 persen secara tahunan. Artinya, perolehan laba bersih tumbuh melambat dibandingkan dengan periode 2023 yang tumbuh 22,86 persen secara tahunan.

Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, berpendapat, melambatnya laju pertumbuhan laba Himbara terjadi akibat kurang optimalnya pendapatan bunga kredit (interest income). Ini antara lain tampak dari peningkatan jumlah kredit yang sudah disetujui, tetapi belum ditarik (undisbursed loan). Nilainya meningkat 6,6 persen secara tahunan pada November 2024.

”Kenaikan undisbursed loan menjadi salah satu indikator bahwa pendapatan dari bunga kredit kurang optimal. Akibatnya, laba bersih tidak mengalami kenaikan signifikan. Hal ini juga bisa mendorong pendapatan bersih (net interest margin/NIM) menipis pada level yang lebih rendah,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Terjadi persaingan ketat dalam penghimpunan dana masyarakat, antara perbankan dengan surat utang dan obligasi pemerintah.

Sebaliknya, Paul melanjutkan, tingkat efisiensi yang tampak dalam rasio beban atau biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO) justru meningkat. Semakin tinggi rasio beban mencerminkan kinerja yang tidak efisien sehingga turut membuat pertumbuhan laba bersih Himbara menipis.

Di sisi lain, tengah terjadi persaingan ketat dalam penghimpunan dana masyarakat, antara produk perbankan dan surat utang terbitan pemerintah. Sebagai gambaran, Obligasi Negara Ritel (ORI) menawarkan kupon yang lebih menarik sekitar 6 persen, sementara suku bunga deposito bank hanya sebesar 4,25 persen.

”Artinya, bank bisa kalah bersaing. Namun, bank umum hampir tidak mungkin berani menaikkan bunga deposito hingga mendekati kupon obligasi karena bunga penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) hanya 4,25 persen untuk bank umum dan 6,75 persen untuk BPR. Hal itu yang membuat beban tinggi bagi bank selama ini,” tutur Paul.

Kendati demikian, Himbara memiliki peluang untuk meningkatkan kinerjanya pada 2025 dengan adanya sejumlah program prioritas pemerintah. Misalnya adalah Program Strategis Nasional (PSN) dan Pembangunan 3 Juta Rumah. Alih-alih mengejar target semata, bank sebaiknya tetap meningkatkan manajemen risiko.

Himbara, masih menurut Paul, juga dapat menggenjot pendapatan non-operasional (fee-based income) guna mengimbangi pendapatan bunga kredit yang sedang melandai. Dengan demikian, penyaluran kredit dan kinerja perseroan dapat tetap tumbuh pada 2025.

Dihubungi terpisah, pengamat perbankan sekaligus pengajar Binus University, Doddy Ariefianto, berpendapat, melambatnya pertumbuhan laba Himbara itu di luar siklus bisnis normal pada umumnya. Kemungkinan, penyebabnya adalah kegiatan hapus buku kredit macet (write off).

Merujuk data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hapus buku terhadap kredit yang diberikan oleh Himbara per November 2024 mencapai Rp 385,45 triliun. Jumlah ini meningkat 17,95 persen secara tahunan.

”Kalau siklus bisnis, biasanya tidak sampai melambat sebesar itu. Dalam hal penyaluran kredit, misalnya, tidak sampai turun dari 20 persen menjadi 2 persen. Artinya, perolehan laba 2023 hampir sama dengan 2024 atau hampir tidak tumbuh itu,” kata Doddy.

Dengan demikian, Himbara lebih berfokus kepada upaya untuk memperbaiki kualitas kredit dengan menurunkan rasio kredit macet (non-performing loan/NPL). Sejalan dengan itu, perseroan juga mempertebal pencadangannya sehingga laba tidak tumbuh signifikan.

Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan, penyaluran kredit BRI tumbuh 6,9 persen secara tahunan selama 2024 turut diikuti dengan perbaikan kualitas kredit. Ini tecermin dari membaiknya rasio NPL, dari tahun lalu sebesar 2,95 persen turun menjadi 2,78 persen.

”BRI juga mempersiapkan pencadangan yang lebih dari cukup, bisa dilihat NPL coverage rasionya sebesar 215 persen. Artinya, lebih dari dua kali NPL sudah dicadangkan apabila kredit tidak bisa ditagih. Ini dilakukan supaya kami tetap bisa membayar deposito, tabungan, dan giro nasabah simpanan,” katanya dalam Paparan Kinerja 2024, secara daring.

Seiring dengan isu kualitas kredit sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Sunarso melanjutkan, BRI akan menjaga biaya kredit atau cost of kredit 3-3,2 persen atau lebih rendah. Lebih lanjut, NPL untuk sektor UMKM ditargetkan bisa berada di bawah 3 persen.

Untuk tumbuh, perbankan masih harus menghadapi tantangan likuiditas karena secara global kita tidak bisa berharap banyak terhadap penurunan suku bunga AS.

Secara keseluruhan, BRI menargetkan penyaluran kredit dalam kisaran 7-9 persen atau berada dalam ambang batas bawah target yang ditetapkan OJK sebesar 9-11 persen. Lebih lanjut, NIM akan dijaga dalam kisaran 7,3-7,7 persen.

Kendati demikian, Sunarso tetap mewaspadai tantangan yang berasal dari tekanan ekonomi dari sisi global, seperti ketidakpastian pemulihan ekonomi, kebijakan tarif Amerika Serikat (AS), serta arah penurunan suku bunga kebijakan bank sentral AS yang melambat. Ketiganya turut berpengaruh terhadap perekonomian domestik.

Dari sisi domestik, turunnya inflasi dan tekanan terhadap daya beli masyarakat berpotensi berdampak buruk bagi UMKM. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan permintaan kredit sektor UMKM, sebagai pangsa pasar terbesar BRI, berpotensi turun.

”Untuk tumbuh, perbankan masih harus menghadapi tantangan likuiditas karena secara global kita tidak bisa berharap banyak terhadap penurunan suku bunga AS. Kemudian, perang dagang akan berdampak juga terhadap masalah foreign exchange, yang dapat membuat suku bunga acuan naik. Artinya, akan ada tantangan likuiditas,” tutur Sunarso.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu optimistis hingga akhir 2025 aset perseroan akan menembus Rp 500 triliun. Per 2024, aset BTN tercatat sebesar Rp 469,61 triliun atau naik 7 persen dibandingkan pada 2023 yang sebesar Rp 438,75 triliun.

Peningkatan nilai aset tersebut, antara lain, ditopang oleh dukungan BTN terhadap program prioritas pemerintah terkait Pembangunan 3 Juta Rumah. Selain itu, BTN turut mewaspadai dinamika makroekonomi dengan berupaya menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Optimisme kami didorong oleh komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau kepada seluruh rakyat Indonesia melalui Program 3 Juta Rumah.

”Optimisme kami didorong oleh komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau kepada seluruh rakyat Indonesia melalui Program 3 Juta Rumah,” kata Nixon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/2/2025).

Nixon menambahkan, pertumbuhan aset BTN hingga Rp 500 triliun akan turut ditopang oleh pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang solid. Sepanjang 2024, BTN membukukan penyaluran kredit sebesar Rp 357,97 triliun atau tumbuh sebesar 7,3 persen secara tahunan dan penghimpunan DPK sebesar Rp 381,67 triliun atau tumbuh sebesar 9,1 persen secara tahunan.