Patriot Bonds Danantara Dibayangi Risiko ”Gali-Tutup Lubang”

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengelola Investasi Danantara menyiapkan penerbitan Patriot Bonds untuk mendukung pendanaan pembangunan nasional. Namun, instrumen yang membuka ruang partisipasi dunia usaha ini dinilai berisiko jika tanpa kajian kelayakan proyek dan transparansi tata kelola.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Selasa (26/8/2025), Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyatakan Patriot Bond dirancang sebagai bentuk kolaborasi pemerintah dan kelompok usaha nasional untuk berkontribusi pada transformasi ekonomi.

”Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan mandat sebagai pengelola investasi negara dengan kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik,” tulis Pandu.

Patriot Bonds akan dibangun di atas prinsip partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama. Pandu menekankan, instrumen ini merefleksikan semangat gotong royong bangsa dengan tujuan menciptakan keberlanjutan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat lintas generasi.

Dalam dokumen proposal yang diterima Kompas, Patriot Bonds masuk ke dalam strategi besar untuk mendukung pembiayaan proyek strategis jangka panjang. Proyek tersebut mencakup transisi energi, pengelolaan limbah, serta penciptaan lapangan kerja di sektor bernilai tambah tinggi.

Skema ini dirancang menyerupai konsep impact investing, di mana investor bersedia menukar sebagian potensi imbal hasil demi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas. Kupon Patriot Bond akan ditetapkan di bawah tingkat pasar.

Dana yang dihimpun ditargetkan mencapai puluhan triliun rupiah. Pendanaan itu diprioritaskan untuk menjawab tantangan struktural, antara lain rendahnya jumlah tenaga kerja lulusan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM); ancaman penuaan penduduk pada 2045; serta krisis sampah nasional yang diproyeksikan menembus 82 juta ton per tahun.

Patriot Bonds diproyeksikan menjadi salah satu kendaraan penting menuju visi Indonesia Emas 2045. Selain mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, instrumen ini juga diarahkan untuk pencapaian lingkungan yang lebih baik, termasuk pengurangan emisi metana melalui pengembangan waste-to-energy.

Meski belum diumumkan secara resmi, berdasarkan informasi yang beredar di dunia usaha, Danantara menyiapkan penerbitan Patriot Bonds dalam dua seri, masing-masing berjangka lima tahun dan tujuh tahun. Nilai emisi kedua seri obligasi tersebut diperkirakan mencapai 3,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 50 triliun.

Kedua seri Patriot Bonds akan menawarkan kupon 2 persen. Tingkat kupon itu jauh di bawah suku bunga acuan Bank Indonesia yang berada di kisaran 5,8 persen serta lebih rendah dibandingkan obligasi pemerintah sejenis dengan imbal hasil sekitar 6,1 persen.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, rencana Danantara menerbitkan Patriot Bonds berisiko tinggi. Instrumen tersebut berpotensi menyeret negara pada praktik ”gali lubang tutup lubang” karena desain pembiayaannya tidak sejalan dengan karakter proyek infrastruktur.

Menurut Esther, tenor dari surat utang ini terlalu pendek. Padahal, proyek infrastruktur umumnya membutuhkan periode pengembalian modal minimal 10 tahun.

Kalau tenor hanya lima tahun, risikonya besar karena belum balik modal. Lalu nomboknya dari mana?

Penggunaan instrumen berjangka pendek untuk proyek jangka panjang menimbulkan ketidakcocokan pembiayaan. Pembiayaan jangka pendek tidak cocok dengan proyek infrastruktur publik karena proyek berpotensi belum dapat menghasilkan keuntungan (return) di saat utang sudah jatuh tempo.

”Kalau infrastruktur, apalagi pengelolaan sampah, itu proyek jangka panjang. Kalau tenor hanya lima tahun, risikonya besar karena belum balik modal. Lalu nombok-nya dari mana?” ujarnya. 

Selain tenor, Esther menyoroti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Patriot Bond. Menurut dia, mekanisme pertanggungjawaban belum jelas, berbeda dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diawasi ketat.

”Kalau APBN jelas siapa memberi, untuk apa, dan bagaimana dipertanggungjawabkan. Kalau ini, model bisnisnya belum terang. Itu yang bisa membuat investor ragu,” ujarnya.

Esther juga menekankan pentingnya studi kelayakan sebelum obligasi diterbitkan. Tanpa kejelasan proyek, pelaku usaha domestik bisa merasa dipaksa untuk ikut berpartisipasi. ”Pengusaha pasti berpikir rasional. Kalau return tidak jelas, lebih baik mereka menanam modal di luar negeri yang risikonya lebih kecil. Jangan sampai mereka merasa dipalak,” kata dia.

Sementara itu, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai instrumen tersebut berpotensi memaksa partisipasi investor besar, tetapi dengan daya tarik imbal hasil yang rendah.

Menurut dia, penerbitan Patriot Bonds mengindikasikan Danantara tidak memiliki likuiditas yang cukup meskipun mengelola aset dalam jumlah besar. Rendahnya kupon obligasi sebesar 2 persen mencerminkan tingkat pengembalian investasi yang juga rendah.

”ROI (return on investment) proyek ini tidak terlalu menguntungkan. Karena itu, ada kemungkinan Danantara akan menggunakan ’tangan negara’ untuk mendorong konglomerat berinvestasi, mirip pola investasi di IKN (Kalimantan Timur). Hasilnya bisa saja setengah hati,” ujarnya.

Ronny memperingatkan potensi efek limpahan atau crowding out terhadap perekonomian. Jika pemerintah pusat sudah menerbitkan surat utang senilai Rp 600 triliun tahun ini, sementara Danantara ikut menambah Rp 50 triliun melalui Patriot Bonds, maka likuiditas di pasar keuangan akan terserap lebih banyak. 

”Dampaknya, likuiditas yang biasanya dipakai untuk pembiayaan usaha, termasuk UMKM, bisa tertekan. Dana konglomerat yang seharusnya lebih produktif justru terkunci di obligasi dengan imbal hasil hanya 2 persen,” katanya.

Meski demikian, Ronny mengakui penerbitan Patriot Bond bisa memperluas portofolio energi terbarukan nasional, khususnya melalui proyek pengelolaan sampah. Instrumen ini, menurut dia, berpotensi mempercepat transisi energi jika dialokasikan ke pelaku usaha yang tepat. Namun, ia mengingatkan, profitabilitas investasi di sektor tersebut masih belum terbukti.

”Kalau proyeknya tidak jelas dan perencanaan bisnisnya tidak teruji, risikonya sangat besar,” ujarnya.

Dari perspektif fiskal, Ronny menambahkan, obligasi ini bisa dikategorikan sebagai investasi produktif karena hasil penjualannya dipakai untuk membiayai proyek strategis. Namun, tanpa studi kelayakan yang kredibel dan rencana bisnis yang matang, Patriot Bonds berisiko menjadi beban tambahan bagi APBN. 

”Bunga tetap harus dibayar, dan saat jatuh tempo utang harus dilunasi. Jika proyek gagal menghasilkan keuntungan, pada akhirnya APBN yang akan menanggung,” kata Ronny.

Sejumlah pengusaha besar menyatakan dukungan terhadap penerbitan Patriot Bonds oleh Badan Pengelola Investasi Danantara. Instrumen tersebut dinilai membuka ruang bagi kalangan usaha untuk ikut membiayai pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dikutip dari Antara, konglomerat Prayogo Pangestu menegaskan, pembangunan Indonesia merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak, termasuk dunia usaha. ”Inisiatif Danantara Indonesia melalui Patriot Bonds memberikan kesempatan bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam transformasi ekonomi nasional dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan,” ujarnya.

Patriot Bonds mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi kekuatan bangsa ini.

Senada, konglomerat dari Grup Sinar Mas, Franky Widjaja, menilai Patriot Bonds menghadirkan manfaat ganda. Selain memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, instrumen itu diyakini memberi kepastian investasi serta mempercepat pertumbuhan inklusif bagi masyarakat luas.

Adapun pengusaha Garibaldi Thohir menekankan aspek gotong royong dan dampak nyata dari proyek-proyek yang akan didanai. Patriot Bonds, menurut dia, mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi kekuatan bangsa ini. Melalui instrumen ini, dunia usaha dapat memastikan pembiayaan pembangunan lebih mandiri dan berkelanjutan.