Dapur MBG Masuk Unhas: Diklaim Jadi Laboratorium Riset, Dikritik Geser Fungsi Akademik

Dapur makan bergizi gratis kini hadir di kampus, salah satunya di Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Kampus menyebutnya sebagai pengabdian sekaligus laboratorium riset. Namun, kritik juga muncul karena dianggap menggeser fungsi akademik kampus sebagai ruang belajar, bukan penyalur program.

Plang bertuliskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tamalanrea 14 itu terpasang di depan sebuah bangunan baru di kawasan kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Mobil boks juga terparkir di bangunan yang terlihat masih kinclong.

Berada di samping Masjid Unhas, bangunan tersebut adalah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Yayasan Metavisi Akademik Nusantara, yang bernaung di lingkungan kampus.

“Tapi dapur ini belum beroperasi. Masih ada beberapa yang perlu dilengkapi dan ditingkatkan,” kata Juanda Rahmat, Kepala SPPG Tamalanrea 14, Selasa (5/5/2026) siang, setelah mengikuti program BGN Goes To Campus yang diselenggarakan di Unhas.

Kelengkapan itu, misalnya, adalah tempat mencuci ompreng yang masih kurang memadai. Kondisi itu dikhawatirkan bisa memengaruhi higienitas alat makan.

Ia berharap prasyarat bisa terpenuhi agar operasional dapur bisa segera berjalan. Bila sudah beroperasi, dapur itu diklaim bisa mempekerjakan 47 orang.

Sejauh ini, dapur MBG Unhas merupakan satu-satunya dan pertama di dalam kawasan kampus, khususnya di area Indonesia Timur. SPPG ini telah diresmikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto pada akhir April lalu. Biaya pembangunan disebut mencapai Rp 2 miliar.

Rektor Unhas Jamaluddin Jompa menegaskan bila dapur itu bukan bertujuan bisnis. Dapur ditujukan untuk menyalurkan makanan bergizi gratis kepada para sasaran, khususnya pelajar, hingga ruang belajar lintas disiplin.

Dalam bidang pendidikan, misalnya, mahasiswa akan belajar dengan skala yang besar. Di situ mahasiswa bisa meneliti banyak hal, mulai dari gizi, dampak, nilai ekonomi, hingga metagenomik.

“Kita bisa lihat perkembangan anak yang mendapat program MBG. Lalu pengabdian ke masyarakat, jadi betul-betul bukan bisnis. Mudah-mudahan narasinya jangan yang negatif, karena ini tidak ada yang berkaitan dengan proyek, terlalu kecil keuntungan buat kami,” ujar dia.

Bagi Unhas, tambah Jamaluddin, kewajiban kampus adalah peduli pada masyarakat Indonesia. Salah satu caranya dengan turut terlibat dalam program besar MBG yang bisa memberi dampak panjang ke seluruh sektor.

Pendekatan interdisipliner menjadi kekuatan utama. Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), misalnya, berperan sebagai pengawal aspek kesehatan, sementara fakultas lain berkontribusi sesuai keilmuan masing-masing. Bahkan, Unhas telah mengembangkan kapasitas produksi pangan, seperti menghasilkan ayam berkualitas sebagai bagian dari ekosistem pendukung program.

Di sektor perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) turut menghadirkan inovasi pengolahan ikan yang tidak hanya bernilai gizi tinggi, tetapi juga sesuai dengan preferensi generasi muda.

“Ini adalah laboratorium nyata bagi kami. Semua proses, dari hulu ke hilir, bisa diuji dan dikembangkan di kampus,” tambahnya.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi Nanik S Deyang menuturkan, masuknya kampus menjadi penyedia MBG harus dilihat secara utuh, tidak hanya hitam dan putih. Sebab, kampus memiliki sumber daya mumpuni untuk mengontruksi berbagai hal, mulai dari pemenuhan gizi, standar operasional, ekonomi sirkular, hingga riset mendalam.

Di bidang keamanan pangan, misalnya, kampus bisa menjadi pelopor untuk memberikan panduan jenis makanan, cara pengolahan, hingga dampak terhadap sasaran. Dengan begitu, kasus keracunan dan gangguan pencernaan bisa dicegah sebelum makanan diberikan.

Terkait bahan baku, Unhas juga disebutnya mampu mengembangkan ayam petelur hingga 70.000 butir per bulan. Produksi ini bisa dikembangkan seiring kebutuhan bahan baku yang sangat tinggi pada program MBG.

“Jadi melihatnya jangan hitam-putih, ini bukan cuma ngurus dapur saja, bukan memasak saja. Kalau cuma memasak berapa sih duitnya? Unhas kan kaya banget,” tambahnya.

Terkait kritik hingga penolakan kampus mengurus dapur, Nanik mengatakan, jika hal tersebut bukan untuk dibesar-besarkan. Terlebih lagi, program ini tanpa paksaan dan lahir dari kesadaran masing-masing.

“Mereka hanya mengatakan kami enggak mau membangun, kan nggak apa-apa. Kalau ada yang mau membangun juga syukur, kan ini kesadaran masing-masing, enggak wajib juga,” kata Nanik.

Meski demikian, program MBG terlebih yang dilaksanakan oleh pihak kampus mendapat kritik dari berbagai pihak. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dalam aksinya di Kemendiktisaintek pada Selasa, menyebut hal ini menggeser fungsi utama kampus. Kawasan kampus harusnya menjadi ruang belajar, berpikir, dan menjaga independensi akademik, bukan sebagai pelaksana program.

Terlebih lagi, program MBG seringkali dianggap tidak memenuhi kaidah gizi, bahkan diwarnai kasus keracunan massal. Hasil monitoring Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sebanyak 33.626 pelajar keracunan di 31 provinsi.

Data ini terdiri dari 28.103 korban keracunan sepanjang tahun 2025 dan 5.523 korban pada kurun Januari hingga 7 April 2026. Data bersumber dari laporan medis yang diverifikasi langsung melalui catatan medis puskesmas, RSUD, dan rilis resmi dinas kesehatan di tiap wilayah terdampak.

Data ini belum termasuk ratusan siswa dan masyarakat yang keracunan setelah menyantap porsi MBG di Anambas, Riau. Berdasar hasil pemeriksaan, makanan mengandung boraks dan bakteri E.coli.

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Rakhmat Hidayat menjelaskan, masuknya kampus, terlebih perguruan tinggi negeri, sebagai penyedia MBG merupakan langkah kemunduran dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini juga menjadi problem serius dalam kampus, serta menciderai kebebasan akademik.

Sebagai ruang berpikir kritis hingga penelitian, kampus idealnya fokus pada hal yang substansial. Mulai dari kualitas akademik, riset, sumber daya manusia, hingga problem serius yang ada. Ikut dalam program MBG sebagai penyedia membuat beban baru bagi kampus dan lebih menekankan pada sisi transaksional semata.

“Ibaratnya gini, masalahnya sudah banyak, mulai dari kesenjangan uang kuliah tunggal, kualitas riset, tenaga pengajar, tiba-tiba membuka dapur dan sibuk urus hal tersebut. Ini semacam pola transaksional antara negara melalui BGN dengan PTN,” jelasnya.

Idealnya, kampus terlibat dalam proses penelitian, sebagai konsultan, atau tenaga ahli untuk dapur yang ada di sekitar. Namun, tidak perlu terlibat langsung mengurus dapur yang sejak awal telah memiliki banyak masalah.

“Ini menjadi langkah mundur dalam dunia akademik. Dan jika berharap keterlibatan kampus bisa memperbaiki banyak hal di MBG saya kira itu keliru besar. Sebab, masalah itu ada dalam manajemen BGN yang sejak awal menjadi polemik,” kata Rakhmat.