Dari Kalapa ke Jakarta, Menuju Separuh Milenium

Mengenal Jakarta yang berulang tahun setiap 22 Juni, tidak akan lengkap tanpa merunut kembali jejak sejarahnya di masa lalu. Keberadaannya selalu dikaitkan dengan Sunda Kelapa, pelabuhan yang kini kecil dan tidak terlalu strategis, tetapi berabad silam ternyata memiliki posisi kunci dalam perdagangan lintas laut internasional.

Kalapa atau Sunda Kalapa atau Sunda Kelapa, kota pelabuhan yang ramai dengan lalu lintas perdagangan melibatkan berbagai bangsa, sudah termasyhur keberadaannya pada tahun 1500. Kota di pesisir Teluk Jakarta itu disebut dalam catatan Tome Pires, pelaut sekaligus penulis asal Portugis, sebagai satu dari lima pelabuhan milik Kerajaan Sunda.

Ditilik lebih jauh, jejak kota tersebut ternyata terendus sejak zaman Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5. Namun, kedatangan Portugis sekitar 10 abad kemudian disinyalir membuat nama Sunda Kelapa makin mendunia. Kedatangan Portugis itu seiring gencarnya pedagang dan penjelajah Eropa mengarungi laut untuk mengenal dunia, saling bersaing dalam meluaskan jaringan perdagangan sekaligus menancapkan pengaruh ataupun kekuasaannya.

Catatan Kompas, perjanjian Kerajaan Pajajaran dan Portugis pada 21 Agustus 1522 menyepakati Portugis diizinkan membangun benteng di Sunda Kelapa pada tahun 1527. Kesepakatan dituangkan dalam prasasti tugu batu (padrao). Bertahun-tahun kemudian padrao ditemukan di Jalan Kunir di kawasan Kota Tua Jakarta dan menjadi artefak sejarah Jakarta.

Portugis sebelumnya telah menguasai Sumatera, khususnya Kerajaan Samudra Pasai dan perairan jalur perdagangan internasional.

Pada masanya, padrao yang menandai mulai bercokolnya Portugis di Tanah Jawa tersebut lambat laun terdengar hingga ke kerajaan tetangga, Kerajaan Demak, yang menjadi gusar karenanya. Kerajaan besar yang di masa sekarang masuk wilayah Jawa Tengah itu, kemudian mengutus panglimanya untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, dari Jawa.

Sang panglima tidak lain Fatahillah yang berasal dari Kerajaan Samudra Pasai. Ia termasuk pihak yang terusir dari Pasai setelah Portugis menguasai kawasan tersebut. Ia kemudian mengungsi dan diterima di Demak serta menjadi keluarga kerajaan sebagai ipar sultan.

Buku Dari Djakarta ke Djajakarta (1954) mengulas banyak detail perjalanan Jakarta di masa lampau dan menjadi dasar penetapan tanggal lahir Jakarta. Penulis buku ini, Sukanto dari Universitas Indonesia yang mendalami sejarah dan kearsipan, menduga terjadi pertempuran antara pasukan Fatahillah dan Portugis-Pajajaran sekitar Maret 1527. Pendapat itu berdasarkan penelusuran dokumen dan fakta sejarah.

Fatahillah dilaporkan memenangi pertempuran dan menjadikan Sunda Kelapa wilayah kekuasaannya. Ia kemudian menata dan mengganti nama daerah taklukannya itu. Menurut Sukanto, penggantian nama berdasarkan penanggalan yang dipahami masyarakat kala itu yang berkaitan dengan pertanian atau pranatamangsa. Penyematan nama baru diyakini beberapa bulan setelah Maret 1527.

Laporan Kompas dan Intisari, di antaranya mengutip Sukanto yang menyatakan nama baru Jayakarta ditetapkan pada mangsa kesatu pada Juni (bulan panen atau bulan setelah panen), tanggal 22, tahun 1527. Namun, tidak diketahui hari pastinya. Jayakarta berarti kota kemenangan atau kejayaan.

Sebelumnya, sejarawan Hussein Djajadiningrat dalam disertasinya pada tahun 1913 telah lebih dulu meyakini tahun lahir Jakarta pada 1527 setelah Fatahillah menang dalam perang dengan Portugis dan Pajajaran. Akan tetapi, tidak ada keterangan tanggal dan bulan yang dapat dipastikan. Berpijak pada temuan Hussein ini, Sukanto melanjutkan risetnya.

Perihal nama Jayakarta, Sukanto meyakini pemilihannya dipengaruhi budaya Jawa yang kala itu menjadi tempat hidup Fatahillah. Terkait tanggal lahir Jakarta dan asal muasal nama Jayakarta, pada akhirnya Hussein dan Sukanto tidak bersepakat.

Nugroho Notosusanto, sejarawan murid Hussein dan Sukanto yang pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tulisannya di Intisari menyatakan kedua teori tentang hari lahir Jayakarta itu tidak kuat. Ia sendiri belum menerimanya sebagai fakta sejarah.

Penolakan lebih keras, terutama terkait nama Jayakarta, diajukan oleh Adolf Heuken, penulis buku Sejarah Jakarta: dari Masa Prasejarah sampai Akhir Abad ke-20. Menurut Heuken, tidak ada dokumen valid pendukung perubahan nama dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta.

Terlepas dari polemik tanggal lahir dan cikal bakal nama Jayakarta, kekuasaan Fatahillah atas Sunda Kelapa tak bertahan lama. Belanda melalui perusahaan dagangnya, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), kemudian menguasai kota pelabuhan tersebut lalu membangun Batavia.

Batavia dibangun dikelilingi kanal seperti kota-kota Belanda. Kota itu pun disebut tertata cantik dan dijuluki ”Ratu dari Timur”. Batavia dalam perjalanannya sejak 1619 sampai menjelang medio abad ke-20 mengalami pasang surut, seperti terdampak letusan Gunung Salak pada 1699, salah tata kelola drainase sehingga banjir, dilanda wabah penyakit mematikan, serta digempur perang dan gejolak sosial.

Pada 1942, nama Batavia menjadi Jakarta semasa pendudukan Jepang. Nama itu tetap dipakai saat Indonesia merdeka sampai saat ini. Merujuk pada Hussein kemudian Sukanto, nama itu berasal dari Jayakarta, yang eksis sebelum Batavia.

Susan Blackburn dalam bukunya, Jakarta, Sejarah 400 Tahun, menuliskan, karena berbagai masalah yang menerpa kotanya, Belanda telah dua kali membangun Batavia, pertama di Kota dan kemudian di Gambir. Belajar dari kesalahan, perluasan Batavia baru di Gambir menjelang akhir abad ke-19 dibangun dan ditata lebih selaras dengan lingkungan tropis yang asri dan sehat.

Blackburn mengulas bagaimana ambisi penguasa terwujud dalam pembangunan kotanya terjadi di Batavia ataupun Jakarta dari waktu ke waktu, entah siapa pemimpinnya kala itu.

Pada era awal kemerdekaan Republik Indonesia dan Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara, Presiden Soekarno menanamkan bangsa merdeka pada wajah baru Jakarta modern dan terlepas dari bayang penjajah. Ia memindahkan poros utama kota di Jalan Thamrin yang membentang dari Lapangan Merdeka menuju Jalan Sudirman dan Kebayoran Baru. Monumen Nasional (Monas) yang megah dibangun sebagai titik sentral Jakarta.

”Daerah ini bersih dari konotasi kolonial, serta akan menampilkan karya-karya hebat para arsitek dan kontraktor Indonesia”, tulis Blackburn mengutip Soekarno di bukunya.

Catatan kritis Blackburn adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam pembangunan fasilitas publik, seperti sistem drainase, air bersih, transportasi publik, dan perumahan rakyat yang terulang lagi di masa kemerdekaan. Kebijakan pembangunan bertumpu pada gedung atau bangunan megah yang diperuntukkan sebagai simbol bangsa besar, kemerdekaan, kebanggaan, tetapi kebutuhan riil masyarakat justru terus tertunda pemenuhannya.

Hampir delapan dekade selama era kemerdekaan, Jakarta awet menjadi kota terbesar dan pusat segalanya di Indonesia. Jakarta juga telah didera berbagai situasi genting, mulai dari bencana, seperti banjir, sampai kerusuhan sosial-kemanusiaan yang membawa banyak korban jiwa serta kota yang porak-poranda.

Saat ini, walaupun sudah ada ketentuan hukum pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, fungsi itu masih dijalankan Jakarta. Alasan utamanya karena IKN masih berproses panjang.

Jakarta pun kini terasa mendua. Selain tetap memanggul fungsi ibu kota negara, ia memasang ancang-ancang menjadi kota global. Kota yang memiliki pengaruh dan keterkaitan yang signifikan dalam skala global, terutama di bidang ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Kota global selama ini lekat dengan fungsi sebagai pusat kegiatan bisnis internasional, keuangan, inovasi, dan pertukaran budaya.

Bisa dikatakan, Jakarta sekarang tengah membidik status penting di jajaran kota dunia mengulang posisi di masa lalu ketika menjadi salah satu kota pelabuhan utama dunia nan menarik bak ratu dari Timur.

Menuju ke sana, jejak selama hampir 500 tahun Jakarta menawarkan pembelajaran tersendiri. Pertama, klaim fakta sejarah, termasuk pencapaian atas sesuatu, tanpa bukti valid sulit diakui dan terkadang sekadar untuk mendukung kepentingan pihak tertentu. Meskipun demikian, tidak disangkal bahwa kota yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta telah eksis sejak lama dan mengarungi berbagai hal.

Kedua, dapat dirasakan bahwa belum ada hasil pembangunan kota Jakarta yang bertahan sepanjang masa. Selalu ada faktor eksternal ataupun internal yang memengaruhi. Namun, tata kota yang kurang memperhatikan layanan dan kepentingan publik seperti di masa awal munculnya Batavia dan Jakarta dalam beberapa puluhan tahun terakhir mampu menjegal keinginan kota ataupun ambisi penguasa untuk melaju.

Semua itu pelajaran penting bagi Jakarta yang ingin menjadi kota global juga Indonesia yang ingin meraih status ”Emas” di 2045. Selamat ulang tahun Jakarta!