Dari Raja Belgia hingga 28 Negara Tekan Israel Segera Akhiri Perang Gaza

BRUSSELS, SELASA — Negara-negara Barat semakin gerah dengan kelakuan Israel di Jalur Gaza, Palestina. Mereka mengeluarkan pernyataan bersama mengecam tindakan militer Israel. Bahkan, Raja Belgia Philippe yang jarang berbicara karena aturan pun mengeluarkan kecaman.

Sama dengan kerajaan-kerajaan lain di Eropa, monarki Belgia merupakan simbol negara. Raja, ratu, dan para anggota kerajaan tidak diperkenankan membuat pernyataan politik. Namun, pidato Raja Philippe pada Senin (21/7/2025) menjadi pengecualian.

Saat peringatan Hari Nasional Belgia, Raja Philippe mengatakan, penindasan rakyat di Gaza memalukan kemanusiaan. ”Saya bergabung dengan semua pihak yang menentang pelanggaran hak asasi manusia di Gaza. Di sana, rakyat sipil terperangkap dan sekarat akibat kelaparan dan serangan bom,” katanya dalam pidato yang disiarkan oleh berbagai media massa.

Ia mengatakan, situasi sudah sangat berlarut-larut. Raja Philippe mengutarakan dukungan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres untuk percepatan gencatan senjata di Gaza. Krisis kemanusiaan ini tidak boleh ditoleransi lebih lama.

”Eropa semestinya lebih tegas dan bisa menjadi pemimpin alternatif daripada perebutan kekuasaan brutal yang kita saksikan sekarang di dunia,” kata Raja Philippe.

Ia berpidato dalam tiga bahasa, yaitu Belanda, Perancis, dan Jerman. Raja Philippe mengatakan, satu-satunya cara menjadi bangsa pemimpin ialah berkomitmen menjalankan demokrasi, keadilan, dan hukum. Kerja sama adalah pilihan, bukan konfrontasi.

Pascale Martens, wartawan Istana Belgia dari media VRT, menjelaskan, semua pidato raja harus disetujui oleh pemerintah. Biasanya, pidato raja berbunyi normatif. Tidak pernah langsung membahas pokok permasalahan.

Kali ini, Raja Philippe langsung menyebut soal konflik. ”Ia tidak menyebut nama Israel, tetapi jelas menyebut nama Gaza, warganya, dan pelanggaran HAM. Ini belum pernah terjadi,” kata Martens.

Sementara 28 negara mengeluarkan kecaman bersama atas keadaan di Gaza. Negara-negara itu antara lain Jepang, Inggris, Perancis, Jerman, Australia, Selandia Baru, dan Kanada.

”Pelanggaran HAM ini sudah semakin keterlaluan. Rakyat mati dibunuhi ketika hendak mengakses bantuan sosial, termasuk air bersih,” demikian bunyi kecaman itu.

Hal itu mengacu pada pembagian bantuan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang dikelola oleh Israel dan Amerika Serikat. Israel melarang semua jenis bantuan kemanusiaan dari PBB dan lembaga internasional masuk Gaza dengan dalih bisa jatuh ke tangan Hamas.

Sebagai gantinya, mereka membuat GHF. Namun, pembagian bantuan melalui GHF malah memakan banyak korban. Setidaknya, 875 warga Gaza, termasuk anak-anak, tewas karena berdesakan saat mengantre bantuan. Terdapat pula warga yang tewas ditembak ketika menuju posko GHF.

”Cara Israel menyalurkan bantuan sangat berbahaya. Caranya malah memicu ketidakstabilan dan menghilangkan martabat warga Gaza,” kata pernyataan bersama itu.

Mereka mendesak Israel mematuhi hukum internasional dan membiarkan PBB masuk menyalurkan bantuan dengan cara yang benar. Menghalangi masuknya bantuan tidak bisa diterima secara prinsip kemanusiaan.

Bahkan, pekan lalu, Uskup Gereja Anglikan Jerusalem Hosam Naoum menggambarkan betapa kacaunya pemberian bantuan oleh GHF. Dulu, PBB yang berkoordinasi dengan berbagai lembaga memiliki 400 posko penyaluran bantuan di Gaza. 

Sekarang, GHF hanya memiliki empat posko untuk 2 juta warga Gaza. Setiap posko hanya buka selama 1 jam. Walhasil, warga kelelahan karena mengantre lama dan berdesak-desakan dalam kondisi kelaparan dan kehausan.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengecam balik pernyataan bersama itu. Menurut dia, semua kesalahan, termasuk kekacauan penyaluran bantuan di Gaza, adalah akibat ulah Hamas.

”Hamas adalah penyebab terjadinya perang. Mereka yang bertanggung jawab atas berlanjutnya perang,” cuit Juru Bicara Kemenlu Israel Oren Marmorstein di X.

Ia menuturkan, kecaman negara-negara itu akan membuat Hamas menolak semua bantuan dengan dalih diberikan oleh Israel. Ujung-ujungnya, rakyat Gaza yang menderita. Israel juga menyalahkan Hamas karena belum mau menerima rancangan gencatan senjata.

Delegasi Hamas dan Israel masih berada di Doha, Qatar, untuk berunding secara tidak langsung. Pertemuan mereka difasilitasi oleh Qatar, Mesir, dan AS. Sejauh ini, mereka masih mencari titik temu.

Hamas menolak rencana Israel menjadikan 40 persen wilayah Gaza sebagai zona penyangga. Israel menginginkan agar warga Gaza ditampung di permukiman-permukiman khusus saja. Tawaran itu dinilai Hamas tidak manusiawi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, jika perundingan gagal, Israel siap melakukan intervensi militer lagi. Ia ingin memastikan semua persenjataan dan kekuasaan politik Hamas dilucuti.

Menlu Inggris David Lammy mengkritik pernyataan Netanyahu. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada AS, Mesir, dan Qatar karena senantiasa memediasi perundingan Hamas-Israel.

”Jangan ada intervensi militer apa pun. Intervensi militer bukan solusi. Sudah cukup. Gencatan senjata berikut ini harus menjadi gencatan senjata permanen,” kata Lammy di hadapan parlemen Inggris.

Israel masih menggempur Gaza. Di Deir Al-Balah, sebanyak 80.000 warga disuruh mengungsi. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, gudang mereka diserang oleh militer Israel. Rumah salah satu staf WHO juga diserang dan orang-orangnya diinterogasi.

”WHO meminta pembebasan segera staf yang ditahan oleh militer Israel,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Gebreyesus. (AFP/AP)