Netanyahu Minta Hanya Israel Boleh Pegang Senjata di Gaza

WASHINGTON DC, JUMAT — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menunjukkan tidak memprioritaskan pembebasan tawanan dari Gaza. Ia lebih fokus pada pendudukan Gaza dan pembubaran Hamas.

Serangan Israel ke Gaza masih berlanjut. Pada Jumat (11/7/2025), tentara pendudukan Israel menyerang klinik di Deir al-Balah. Serangan ke klinik yang dikelola lembaga amal dari Amerika Serikat, Project Hope, itu menewaskan 17 orang.

Korbannya termasuk anak balita berusia setahun. ”Tidak ada orangtua yang layak mengalami tragedi seperti ini,” kata Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell.

Kepala Project Hope Gaza Rabih Torbay menyebut serangan itu pelanggaran nyata hukum humaniter. Militer Israel, Tzahal, kembali berkilah ada markas Hamas di dekat klinik Project Hope.

Beberapa jam sebelum serangan itu, Netanyahu mengklaim Israel siap merundingkan kesepakatan jangka panjang untuk penghentian perang dengan Hamas. Perundingan untuk itu akan dilakukan bila gencatan senjata dimulai. ”Jika dalam 60 hari tidak ada kemajuan, kami akan meyelesaikannya dengan cara lain, yaitu melalui kekuatan militer,” ujar Netanyahu.

Perundingan, kata Netanyahu, harus dimulai dengan pelucutan total Hamas dan semua kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina di Gaza. Hamas dan semua kelompok itu juga harus melepaskan kendali atas Gaza.

Netanyahu dan sejumlah pejabat sipil serta militer Israel menolak penarikan pasukan dari Gaza. Mereka mau Gaza tetap diduduki Israel seperti sebelum 2005. Mereka menuntut, hanya tentara Israel, baik cadangan maupun aktif, boleh memegang senjata api di Gaza.

Hamas dan Israel kembali berunding dengan perantaraan Amerika Serikat dan Qatar. Hamas telah menawarkan pembebasan 10 tawanan. Imbalannya, mereka meminta Israel menarik semua pasukan dari Gaza dan bantuan kemanusiaan kembali mengalir masuk Gaza.

Hamas juga meminta distribusi bantuan dikembalikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga lain. Distribusi tunggal oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), lembaga bentukan AS, harus dihentikan.

Media AS, NBC, edisi 1 Juli 2025 melaporkan, 170 organisasi kemanusiaan global mengecam GHF dan meminta yayasan itu ditutup. Mereka menuduh GHF adalah kedok Israel untuk tetap membantai warga Palestina.

”GHF sengaja membuat posko-posko bantuan di daerah berbahaya atau yang dimiliterisasi. Warga dipaksa berjalan berjam-jam, bahkan terjebak di tengah adu tembak,” bunyi pernyataan bersama 170 organisasi itu.

Blokade total Israel membuat satu-satunya mendapat aneka kebutuhan di Gaza hanya melalui bantuan kemanusiaan. Sejak Maret 2025, Israel melarang PBB dan berbagai kelompok kemanusiaan mengirim bantuan ke Gaza.

Sejak Mei, bantuan didistribusikan GHF dan banyak sekali masalahnya. Paling pokok, lokasi distribusi hanya empat titik dari dulunya melebihi 400 lokasi.

Di setiap hari distribusi selalu ada penembakan kepada warga pengantre bantuan. Lebih dari 500 warga Gaza tewas dan sedikitnya 4.000 warga lain cedera ditembak dan digranat tentara Israel dan tentara bayaran AS kala warga mengantre jatah bantuan.

Pejabat senior Hamas Bassem Naim mengatakan, Hamas tidak mau Palestina diduduki oleh Israel. Salah satu rencana Israel ialah menempatkan warga Gaza di dalam daerah-daerah permukiman khusus. ”Wilayah Gaza sudah padat penduduk. Jika diisolasi menjadi enklaf-enklaf akan sangat tidak manusiawi,” ujarnya.

Hamas menentang keinginan Israel menduduki Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Mereka juga menolak pendudukan Koridor Morag yang terletak di Khan Younis.

Semua permintaan dan tawaran Hamas ditolak Netanyahu. Padahal, semakin banyak warga Israel jenuh dengan perang. Mereka meyakini, diplomasi dan perundingan adalah cara menyelesaikan masalah.

Semakin banyak pula warga Israel tahu, Netanyahu terus memperpanjang perang demi mempertahankan kekuasaan. Netanyahu sedang diselidiki dan disidang atas serangkaian kasus korupsi. Semua penyelidikan dan persidangan itu kerap ditunda dengan alasan ada rapat perang.

AS menjatuhkan sanksi atas Francesca Albanese, pengacara hak asasi manusia yang bertindak sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Palestina. Laporan Albanese mengatakan berbagai pelanggaran HAM oleh militer Israel kepada warga Palestina. Ia juga yang menekankan bahwa perbuatan militer Israel di Gaza adalah genosida.

”Albanese melakukan kampanye jahat terhadap AS dan mitra terdekatnya, Israel. Kami tidak akan menoleransinya dan AS terus membela hak mitranya membela diri,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Sementara itu, Albanese menanggapi bahwa penjatuhan saksi itu adalah perundungan. Bukannya menunjukkan jiwa yang besar, ini jelas adalah wujud perasaan bersalah yang tidak mau diungkapkan.

”Negara adidaya berusaha memberangus orang-orang lemah yang ingin bersuara. Saya membela orang Palestina yang hanya bisa berdoa mereka tidak terbunuh,” kata Albanese.

Ia mengajak warga dunia untuk merapatkan barisan menyerukan penghentian perang dan pembantian warga Palestina. Suara-suara penyeruan perdamaian harus dilantangkan.

(AFP/Reuters)