Dari Sukarno ke Prabowo, Jejak Perlawanan Imperialisme di PBB

Seruan perlawanan pada penindasan dan dorongan Palestina merdeka kuat disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, Selasa (23/9/2025). Sikap ini sesungguhnya sudah ada dalam ”DNA” Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia Sukarno juga menyerukan antiimperialisme saat berpidato di PBB.

Dalam pidato yang berapi-api, Prabowo mengingatkan para pemimpin bangsa, banyak warga di Gaza menangis meminta pertolongan. Perempuan, anak, dan warga lansia menjadi kelompok paling rentan dalam setiap konflik. Oleh karena itu, semua negara perlu bersatu melawan penindasan dan ketidakadilan.

Ia pun menegaskan lagi sikap Indonesia yang mendukung solusi dua negara untuk Palestina. ”Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu, kita dapat memiliki kedamaian sejati dan tidak ada lagi kebencian dan kecurigaan,” tutur Presiden Prabowo.

Seruan antipenjajahan ini relevan dengan dinamika global saat ini ketika Israel menduduki Gaza serta membiarkan warganya tanpa bantuan pangan, obat-obatan, dan bahan bakar. Konflik berkepanjangan yang diawali perseteruan Israel-Hamas pun menewaskan lebih dari 50.000 jiwa selain masalah kelaparan dan trauma.

Pidato Prabowo itu pun menuai pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menilai Prabowo melakukan pekerjaan luar biasa dengan menyampaikan pidato yang penuh energi dan ketegasan.

”Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengetukkan tangan di meja itu. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa,” ujar Trump sambil menoleh ke arah Prabowo dikutip dari keterangan pers Istana, Rabu (24/9/2025).

Menurut Trump, pidato Prabowo disampaikan dengan penuh ketegasan dan energi. Trump bahkan menyebut gaya komunikasi Prabowo mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia.

Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu, kita dapat memiliki kedamaian sejati dan tidak ada lagi kebencian dan kecurigaan

Sikap Indonesia di forum-forum internasional yang senantiasa ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa lain dan antipenjajahan tidak lepas dari latar belakang perjalanan bangsa Indonesia yang mesti berjuang untuk meraih kemerdekaan. Apalagi sikap itu juga tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Di masa Presiden Sukarno, sikap antipenjajahan juga diserukan saat ia menghadiri Sidang Majelis Umum Ke-15 PBB pada 30 September 1960. Situasi saat itu, meski banyak negara di Asia dan Afrika yang baru terbebas dari penjajahan, tidak sedikit pula yang masih dibelit imperialisme.

Selain itu, terjadi pula perebutan pengaruh dua kekuatan yang dipimpin dua negara adidaya yang berseberangan, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Situasi perang dingin tak terelakkan.

Oleh karena itu, Presiden Sukarno menekankan kedaulatan negara dan nasionalisme yang harus dimiliki semua negara. Sejak awal pidato, Presiden Sukarno menegaskan semua masalah utama dunia saling berkelindan dan berakar pada kolonialisme dan imperialisme.

”Kolonialisme berhubungan dengan keamanan, keamanan berhubungan dengan masalah perdamaian, dan pelucutan senjata-senjata berhubungan dengan kemajuan perdamaian dari negara-negara yang belum maju. Ya, semua berhubungan dan saling berhubungan. Bila kita berhasil akhirnya menyelesaikan suatu masalah, maka jalan untuk mendapatkan solusi dari masalah-masalah lain akan terbuka,” kata Sukarno dalam pidatonya.

Ditegaskan pula mengenai hak asasi manusia dan hak bangsa-bangsa yang sama dan setara. Satu prinsip yang harus diterima semua negara ini disebut Sukarno akan membawa keamanan dan kebaikan umat manusia.

Di tengah situasi perlombaan kekuatan senjata negara-negara dunia saat itu, Sukarno menyuarakan penolakan terhadap pengembangan senjata bom atom, bom nuklir, dan bom hidrogen. Senjata-senjata itu disebutnya merusak secara masal dan merusak generasi.

Di bagian lain pidatonya, Sukarno menceritakan, rezim opresi pada kolonialisme dan imperialisme yang mengakibatkan penderitaan masyarakat. ”Kita mungkin dulu dibungkam dengan penderitaan imperalisme. Tapi, kita tidak akan dibungkam lagi. Kita yang berjuang untuk hidup yang selama ini ditutupi dengan mantel kolonialisme, tak akan bersembunyi lagi,” katanya.

Dengan keinginan membangun dunia yang bebas dari ketakutan, bebas untuk menginginkan sesuatu, bebas dari opresi, para pemimpin negara bisa berkumpul di Sidang Majelis Umum PBB, dan mempersiapkan masa depan dunia.

Kolonialisme berhubungan dengan keamanan, keamanan berhubungan dengan masalah perdamaian, dan pelucutan senjata-senjata berhubungan dengan kemajuan perdamaian dari negara-negara yang belum maju. Ya, semua berhubungan dan saling berhubungan. Bila kita berhasil akhirnya menyelesaikan suatu masalah, maka jalan untuk mendapatkan solusi dari masalah-masalah lain akan terbuka.

Di beberapa bagian, Presiden Sukarno juga menegaskan kembali bahwa semua negara menginginkan kemerdekaan. Kemerdekaan disebutnya sebagai permata berharga. Semua negara merdeka, setara dan berdaulat dan, semua memegang permata kemerdekaan yang berharga.

Untuk itu, PBB sebagai organisasi dari bangsa-bangsa berfungsi menyalurkan keinginan bangsa-bangsa. Karenanya, ketika bangsa-bangsa bergabung, hal itu tak berarti menyerahkan bagian dari kedaulatannya ke PBB, tetapi menerima piagam PBB yang ditandatangani dengan kedaulatan penuh, dengan kesetaraan penuh di PBB.

Kehadiran Sukarno dan pidatonya memberi warna tegas serta memberi inspirasi. Para pemimpin negara yang hadir terpukau dengan gagasannya. Pidato yang diketik dalam 28 halaman itu diberi judul “To Build the World Anew”.

Tak hanya memukau, pidato Sukarno yang mengatasnamakan 92 juta warga Indonesia ini kemudian mewujud dalam Gerakan Nonblok (GNB) yang berdiri pada 1961. Di masa kini, pidato tersebut dikenang sebagai ingatan kolektif dunia (memory of world). Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB - UNESCO - menetapkannya pada 24 Mei 2023 bersama 63 warisan dokumenter lain sebagai ingatan kolektif dunia (MOW).

Yang juga menarik dari pidatonya, Presiden Sukarno juga mengkritik PBB yang belum menerima Cina sebagai anggota. Pemerintah Indonesia terus mendukung Cina untuk menjadi bagian dari PBB. Hal ini bukan hanya dilakukan untuk mendukung Cina tapi juga untuk mendukung semua negara. Bahkan, ditambahkan PBB akan lebih lemah bila tidak menerima Cina, negara yang disebut memiliki kekuatan ekonomi dan kekuatan peradaban.

Presiden Sukarno pun mendorong PBB semakin kuat, universal, dan mampu memenuhi fungsinya sebagaimana layaknya. Langkah dialog diharap diutamakan dalam kerangka organisasi.

Sidang majelis umum PBB pun diharap tak sekadar pertemuan rutin. Sebab, PBB dinilai Sukarno sebagai organisasi yang menjadi harapan bagi masa depan, serta memiliki prospek untuk mendorong penyelesaian konflik internasional.

"Saya akan mengatakan bahwa kami negara yang baru merdeka ini ingin berjuang untuk PBB. Kami hendak berjuang untuk kesuksesan dan membuat PBB efektif," tutur Sukarno.

Namun, ia menambahkan, PBB baru akan bisa menjadi efektif bila semua anggotanya menyadari bahwa pergerakan sejarah itu tidak bisa dihindarkan. Bangsa-bangsa mendapatkan kedaulatannya dan lepas dari rantai imperialisme.

Presiden Sukarno pun menegaskan kehadiran semua pemimpin negara di Sidang Majelis Umum PBB untuk membangun dunia yang bebas dari ketakutan, bebas untuk menginginkan sesuatu, bebas dari operasi. Ini masa depan dunia dunia yang diimpikan bersama.

"Kita bisa mencapai itu tapi hanya jika kita tidak memperlakukan pertemuan ini sebagai rutinitas belaka. Kita harus mengakui bahwa PBB menghadapi banyak masalah yang menekan dan setiap masalah ini bisa menjadi ancaman pada perdamaian dan kemajuan perdamaian. Tapi kita harus teguh bahwa nasib dunia dunia kita ini tidak hanya diputuskan melalui kepala atau tubuh kita ini, tetapi akan diputuskan melalui partisipasi kita dan kerja sama kita," tambah Sukarno.

Kehadiran para pemimpin negara di Markas Besar PBB juga dinilai Presiden Sukarno sebagai kesempatan unik. Karenanya, menyatukan harapan jutaan warga dengan mengombinasikan kekuatan bersama menjadi penting. Lebih lagi, para pemimpin ini bisa membuat keputusan vital yang membawa wajah baru PBB.

Restukturisasi PBB ini diusung Sukarno. Adapun Prabowo dalam pidatonya mendorong PBB tetap kuat serta menyatakan Indonesia akan terus mendukung. Bahkan, Pemerintah Indonesia siap mengirimkan pasukan untuk menjaga perdamaian di Gaza bila gencatan senjata terjadi.

Sukarno juga untuk pertama kali memaparkan mengenai ideologi Pancasila kepada dunia. Kendati filosof besar dari Inggris Bertrand Russell membagi manusia dalam dua kelompok - yang satu itu mengikuti ajaran Thomas Jefferson terkait Declaration of Independence dan kelompok lain mengikuti ajaran komunis Manifesto, menurut Sukarno, ada bangsa yang tidak mengikuti keduanya.

Kendati mengagumi kedua ajaran itu, mempelajari keduanya, serta terinspirasi oleh keduanya, warga Indonesia menolak keduanya. Namun, keduanya dijadikan Pancasila yang lebih pas diaplikasikan.

Pancasila atau lima pilar, disebut Sukarno, lahir dari peradaban yang sudah hidup selama dua ribu tahun dan selama berabad-abad dengan kuat. Kelima pilar itu adalah keyakinan kepada Tuhan, nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.

Keyakinan kepada Tuhan yang dimaksud dalam sila pertama Pancasila dijelaskan Sukarno dengan kenyataan bahwa Bangsa Indonesia mengikuti banyak agama yang berbeda-beda. Ada yang mengikuti Nabi Muhammad, ada yang Kristen, ada yang Buddha, bahkan ada yang tanpa agama. Kendati 85 persen dari 92 juta orang Indonesia saat itu memeluk agama Islam, semua mengakui keberagaman yang ada dalam ketunggalan keyakinan pada Tuhan.

Sila kedua, terkait nasionalisme sebagai titik balik dan kehendak yang memberi kekuatan pada Bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Namun, nasionalisme ini tetap menghargai keberadaan bangsa lain.

“Selama masa kolonial yang panjang dan selama perjuangan untuk mencapai kemerdekaan hari ini. Kekuatan tersebut masih bersama kami dan terus bersama kami,” tutur Sukarno.

Pilar ketiga, internasionalisme dijelaskan Sukarno sebagai ekspresi dari nasionalisme sejati yang menghargai setiap bangsa dan menjaga hak-hak semua bangsa baik besar atau kecil, baik yang sudah tua maupun yang baru. Hal ini disebut sebagai tanda bahwa bangsa sudah menjadi dewasa dan bertanggung jawab, tak sekadar mengurusi chauvinisme dan kosmopolitanisme.

Demokrasi pun dijelaskan sebagai tatanan sosial baru yang sesuai dengan kondisi sosial di Indonesia. Adapun pilar terakhir, keadilan sosial menjadi panduan dalam segala aktivitas politik ekonomi dan sosial.

Dari Sukarno hingga Prabowo, sikap dasar Indonesia dalam Sidang Umum PBB nyaris tidak berubah. Perdamaian dunia, keberpihakan pada mereka yang tertindas, hingga tatanan dunia baru yang setara dan berkeadilan, senantiasa disuarakan.