Dari Timur Tengah ke Dompet Rumah Tangga di Indonesia

Sebulan sudah perang di Timur Tengah berkecamuk. Tak ada yang tahu kapan serbuan rudal-rudal yang meluluhlantakkan daratan itu akan berakhir. Namun, satu yang pasti, perang menimbulkan ketidakpastian. Dan, ketidakpastian akan memicu gejolak perekonomian.

Nyatanya, gejolak ekonomi tak mengenal batas. Sekalipun terpaut jarak ribuan kilometer, dentuman yang melanda kawasan Teluk itu merangsek masuk sampai ke dompet-dompet masyarakat kelas menengah Indonesia.

Mara (27), pelaku UMKM di Yogyakarta, mulai merasakan dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan baku dalam beberapa bulan terakhir. Apalagi, kini, kenaikan harga semakin terasa, terutama material untuk kemasan.

”Harga tepung, telur, dan daging ayam sebelum konflik terjadi sudah terus-terusan naik. Nah, yang kerasa banget sekarang itu harga barang-barang untuk packaging (kemasan). Itu sangat berpengaruh,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Ia mengaku, barang-barang yang biasa digunakannya untuk mengemas makanan, baik kertas maupun plastik, terus mengalami penyesuaian. Hanya dalam kurun waktu sebulan, material kemasan itu sudah melonjak hingga 15 persen.

Di sisi lain, tekanan bukan hanya datang dari sisi penawaran (supply). Sebaliknya, ia turut merasakan tekanan dari sisi permintaan (demand) akibat lesunya daya beli masyarakat. Ini tampak dari jumlah pembeli yang dalam beberapa waktu terakhir cenderung menurun.

”Sejauh ini yang bisa hanya berusaha lebih bijak dalam berbelanja. Belum ketemu solusi lain yang lebih tepat,” ujarnya.

Cerita Mara tersebut kiranya menjadi potret kecil atas rambatan dampak gejolak ekonomi global terhadap dompet warga kelas menengah. Lantas, bagaimana gejolak tersebut dapat merambat hingga ke kantong-kantong warga?

Semua ini dimulai dari kenaikan harga minyak mentah global. Penutupan Selat Hormuz sebagai balasan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) atas serangan AS dan Israel telah menyumbat jalur distribusi sekitar 20 persen suplai minyak dunia.

Per Selasa (31/3/2026), harga minyak mentah Brent menyentuh level 107,48 dolar AS per barel atau melonjak 37,55 persen secara bulanan. Bahkan, selama sebulan tearkhir, harganya sempat menyentuh 116 dolar AS per barel, level tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Hasil kajian dari Bank Pembangunan Asia (ADB) The 2026 bertajuk ”Conflict in the Middle East and Macroeconomic Risks for Asia and the Pacific” menemukan, negara-negara yang bergantung pada impor energi akan menghadapi dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan.

Dampak ekonomi terbesar akan dialami oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Dalam skenario konflik berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara diperkirakan turun 2,3 persen poin.

Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih bergantung pada impor minyak. Dengan asumsi kebutuhan 1,5 juta-1,6 juta barel dan jumlah lifting 500.000-600.000 barel per hari, Indonesia membutuhkan impor minyak 900.000-1 juta barel per hari.

Secara makroekonomi, sebagaimana dalam ADB, kenaikan harga energi akan merambat hingga akhirnya memukul konsumsi rumah tangga. Ini terjadi seiring dengan guncangan harga dan gangguan pasokan minyak yang menyebabkan kenaikan harga energi dan harga produsen.

Kemudian, tekanan akan berlanjut pada kenaikan biaya transportasi yang turut memicu inflasi dari sisi produsen. Salah satunya ialah inflasi pangan yang didorong oleh kenaikan harga pupuk akibat gangguan rantai pasok ekspor dari negara-negara Teluk.

Di lain pihak, gabungan antara kenaikan harga produsen dan gangguan rantai pasok turut memicu inflasi inti yang membuat kebijakan moneter mengetat. Akhirnya, berbagai lonjakan harga tersebut akan mengurangi pendapatan riil dan konsumsi rumah tangga.

ADB memperkirakan, dampak ekonomi terbesar akan dialami oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Dalam skenario konflik berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara diperkirakan turun 2,3 persen poin.

Selain itu, kenaikan harga energi diperkirakan mendorong inflasi di seluruh kawasan, terutama di kawasan Asia Selatan. Meski demikian, negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga berisiko mengalami kenaikan inflasi secara kumulatif sebesar 3 persen poin.

Kenaikan harga energi turut berdampak pada lonjakan beberapa harga komoditas global. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor, Indonesia akan menanggung beban inflasi barang impor (imported inflation) akibat kenaikan harga komoditas dan pelemahan nilai tukar.    

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan, menjelaskan, dampak konflik geopolitik di Timur Tengah akan merambat ke domestik melalui jalur impor.

”Dalam situasi pemerintah belum merespons gejolak ekonomi global dengan menaikkan harga minyak, kemungkinan inflasi akan meningkat 0,5-0,8 persen untuk inflasi bulanan pada Maret 2026,” ujarnya.

Transmisi inflasi tersebut pertama kali datang melalui jalur nilai tukar. Besarnya kebutuhan impor bahan baku dan bahan penolong untuk memenuhi kebutuhan domestik membuat industri menanggung beban biaya impor tinggi seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah kini telah menyentuh level Rp 16.999 per dolar AS. Secara tahun kalender berjalan, rupiah tercatat telah terdepresiasi 1,63 persen.

Kalau inflasi itu meningkat, tentu saja akan menggerus ”real income” (pendapatan riil). Kalau ”income”-nya stagnan, inflasi tinggi, maka ”real income” akan turun.

Akibatnya, pelaku industri pun menyiasatinya dengan menyesuaikan harga atau memperkecil volume barang produksi (resizing). Berbagai penyesuaian tersebut, terutama dari sisi harga, akan memicu inflasi di domestik.

Menurut Abdul, kondisi tersebut akan berdampak terhadap perekonomian domestik. Ini terjadi lantaran masyarakat, terutama kelas menengah sebagai penopang ekonomi, cenderung akan menahan belanjanya ketika terjadi kenaikan harga atau inflasi.

Kini, kelas menengah terimpit oleh tekanan dari berbagai sisi. Di luar persoalan gejolak perekonomian global, kelas masyarakat tanpa bantalan ekonomi ini sudah tertekan, mulai dari stagnasi pendapatan riil akibat keterbatasan lapangan kerja di sektor formal hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.

Tekanan itu tecermin, antara lain, dari turunnya jumlah masyarakat kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan, jumlah penduduk kelas menengah turun 10 juta orang, dari 57 juta pada 2019 menjadi 47 juta orang pada 2025.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendepat, kenaikan inflasi akibat dampak gejolak ekonomi global semakin mempersulit pemulihan perekonomian masyarakat kelas menengah.

”Kalau inflasi itu meningkat, tentu saja akan menggerus real income (pendapatan riil). Kalau income-nya stagnan, inflasi tinggi, real income akan turun,” katanya.

Maka dari itu, penting bagi kelas menengah untuk mulai mengatur pengeluaran. Menurut perencana keuangan dari Finansialku.com, Melvin Mumpuni, satu-satunya cara beradaptasi di tengah tekanan pendapatan yang stagnan dan inflasi yang menggerus dompet ialah dengan menekan pengeluaran.

Beberapa cara yang dapat dilakukan, yakni dengan menurunkan standar gaya hidup sementara waktu. Pengeluaran terkait gaya hidup ini meliputi makan di luar, nongkrong di kafe, rekreasi (staycation), dan biaya-biaya langganan yang jarang digunakan.

Kelas menengah harus mulai proaktif mencari sumber pendapatan tambahan. Gunakan ”skill” yang dimiliki untuk ”freelance”, berdagang kecil-kecilan, atau menjadi konsultan di waktu luang.

Kemudian, kelas menengah juga dapat melakukan substisusi konsumsi. Langkah ini dilakukan mengalihkan konsumsi kebutuhan pokok ke barang yang lebih ekonomis, tetapi tetap fungsional.

”Karena pendapatan utama cenderung stagnan, kelas menengah harus mulai proaktif mencari sumber pendapatan tambahan. Gunakan skill yang dimiliki untuk freelance, berdagang kecil-kecilan, atau menjadi konsultan di waktu luang,” kata Melvin.

Di sisi lain, penting juga bagi kelas menengah untuk mulai mempertebal dana darurat yang akan menjadi bantalan pada saat dibutuhkan. Setidaknya, dana darurat ini dibuat minimal 6-12 bulan pengeluaran rutin.

Menurut Melvin, dana darurat tersebut harus disimpan di instrumen yang aman, mudah dicairkan (likuid), serta minim risiko fluktuasi. Contohnya adalah reksa dana pasar uang (RDPU), tabungan/deposito, serta emas, baik fisik maupun digital.