Dari Tunggakan Gaji, Terbit Peluang Pengaturan Skor (Tulisan 4-selesai)

Kasus penunggakan gaji masih terus mengemuka di tengah ikhtiar PSSI membawa tim nasional Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Ibarat dua semesta berbeda. Timnas Indonesia mampu bertarung di level Asia dengan negara-negara top kontinental, sedangkan kompetisi nasional belum bisa lepas dari tabu yang telah terjadi menahun.

Berdasarkan temuan Kompas pada Maret ini, klub-klub berlabel profesional yang berkompetisi di Liga 1 dan 2 serta tim amatir yang berkontestasi di Liga Nusantara (Liga 3) dan Liga 4 belum lepas dari masalah tunggakan gaji. Enam klub Liga 1, 13 klub Liga 2, dua klub Liga Nusantara, serta enam klub Liga 4 masih memiliki utang kepada mantan pemain mereka.

Secara total, terdapat 214 pesepak bola yang belum menerima haknya dari periode 2019 hingga 2025. Mereka sudah menunaikan tugas mereka sesuai kontrak untuk bermain di atas lapangan hijau, tetapi klub belum merampungkan hak mereka.

Nilai tunggakan hak pemain, yang terdiri dari gaji, pembayaran uang muka kontrak, kompensasi kontrak, hingga sejumlah bayaran lainnya, seperti tebusan tiket pesawat dan perawatan medis, mencapai lebih dari Rp 11 miliar.

Nominal itu merupakan akumulasi dari tunggakan gaji pemain lokal mencapai Rp 9,87 miliar. Lalu, sejumlah klub juga masih menunggak pembayaran untuk pemain asing dengan angka 75.799 dollar Amerika Serikat atau setara Rp 1,27 miliar.

Akmal Marhali, anggota Satuan Tugas Antimafia Bola bentukan PSSI, menyayangkan belum adanya langkah konkret dari pemangku kepentingan sepak bola nasional untuk membenahi masalah tunggakan gaji pemain. Menurut Akmal, penunggakan gaji menjadi wujud dari iklim dan ekosistem sepak bola Indonesia yang belum sehat.

”Gaji terlambat membuat dapur pemain tidak ngebul. Ini sama artinya membuka pintu terjadinya match fixing (pengaturan skor). Hal ini mengerikan dan tidak bisa dipandang sebelah mata,” tutur Akmal, Kamis (24/4/2025).

Demi meminimalisasi potensi tunggakan gaji terus terjadi di musim-musim mendatang, Akmal berharap PSSI dan PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi menindak tegas dan tidak tebang pilih terhadap klub-klub yang masih memiliki utang kepada pemain. Akmal, yang juga Koordinator Save Out Soccer, menyebut sanksi tidak boleh mengikuti kompetisi adalah hukuman yang layak untuk klub penunggak gaji pemain.

”Karena klub sudah berbentuk entitas komersial, klub yang bermasalah secara finansial lebih baik dipailitkan. Cara itu bisa menempuh jalur pengadilan niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” katanya.

Dede Sulaeman, pemain timnas Indonesia dekade 1980-an, menambahkan, kasus tunggakan gaji tentu akan berdampak buruk pada performa pemain dalam pertandingan. Kata Dede, pemain era sekarang hanya bergantung pada pemasukan dari gaji yang diberikan klub.

”Di zaman saya, pemain juga diangkat sebagai pegawai di BUMN dan perusahaan daerah. Kami memang tidak dibayar klub, tetapi pikiran kami tenang karena setiap bulan ketika bermain hingga setelah pensiun tetap mendapatkan gaji dari tempat kami terdaftar sebagai karyawan,” ujar Dede yang menjadi karyawan Pertamina sejak masih aktif bermain.

Masalah tunggakan gaji itu sejatinya juga dibarengi proses melalui Kamar Penyelesaian Sengketa Nasional (National Dispute Resolution Chamber/NDRC) PSSI. Putusan dari NDRC menjadi pegangan para pemain untuk menuntut gaji mereka kepada klub.

Namun, dalam praktiknya, segelintir klub masih mengabaikan putusan NDRC itu. Pakar hukum olahraga Eko Noer Kristiyanto menyebut kehadiran NDRC yang diinisiasi PSSI sejak 2023 adalah langkah maju untuk membenahi kasus tunggakan gaji. Dalam komunitas sepak bola, tambah Eko, putusan NDRC yang berupa rekomendasi itu wajib dilaksanakan.

”Putusan NDRC ini kuat karena di klausul kontrak ada poin kesepakatan antara pemain dan klub untuk menempuh jalur NDRC jika terjadi perselisihan di kemudian hari. NDRC di bawah PSSI, maka tugas PSSI juga untuk menegakkan marwah institusi agar seluruh komunitas sepak bola menegakkan putusan NDRC tanpa kecuali,” ucap Eko.

Eko menambahkan, pemain sejatinya sangat terbuka untuk menerima berbagai solusi dari tunggakan gaji itu. Dalam beberapa tahun terakhir, putusan NDRC yang dijalankan bisa dilakukan dengan pembayaran tunggakan gaji secara dicicil atau diganti dengan barang, seperti kendaraan atau rumah.

Jika klub-klub masih mengingkari hak-hak pemain yang telah disepakati dalam kontrak, Eko menilai, hal itu akan memberikan efek negatif domino kepada klub dan kompetisi Indonesia.

”FIFA bisa merespons dengan mencekal liga atau klub bermain di kompetisi internasional. Image kompetisi juga menjadi tidak bagus. Patut diingat, tunggakan gaji itu memengaruhi persepsi sponsor kepada liga dan klub yang dapat memengaruhi iklim industri olahraga nasional secara makro,” kata Eko yang pernah menjadi anggota tim verifikasi Liga 1 dan 2 Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) periode 2019-2020.

Dalam menyelesaikan perselisihan hak mereka, pemain juga didampingi oleh Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI). CEO APPI M Hardika Aji mengungkapkan, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan PSSI dan PT LIB untuk mengawal proses penyelesaian sengketa kontraktual yang dialami pemain.

”Kami selalu berharap klub-klub yang masih memiliki perselisihan kontrak dengan pemain agar segera diselesaikan demi pelaksanaan liga yang lebih baik,” kata Aji.