Dasco Bantah Efisiensi Anggaran Tak Sentuh DPR

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak menyasar lembaganya. Menurut dia, semua kementerian/lembaga, tak terkecuali DPR, ikut dipangkas anggarannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini mengeluarkan dokumen yang berisi daftar belanja yang harus dipangkas oleh setiap kementerian/lembaga agar tercipta efisiensi anggaran. Namun, berdasarkan dokumen yang diterima Kompas, tidak semua kementerian/lembaga ternyata terkena efisiensi.

Di antaranya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keduanya tidak kena sasaran efisiensi anggaran sehingga pagu anggarannya pada 2025 utuh, yakni DPR sebesar Rp 6,6 triliun dan MPR sebesar Rp 969 miliar.

Kondisi berbeda dialami Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terkena efisiensi anggaran. Pagu anggaran DPD pada tahun 2025 ini mencapai Rp 1,3 triliun, tetapi sebesar Rp 511 miliar di antaranya dipangkas.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025), mengatakan, tidak ada diskriminasi dalam kebijakan efisiensi anggaran. Semua lembaga negara, termasuk DPR, diklaimnya juga terkena kebijakan tersebut.

”Semua lembaga, iya (terkena pemotongan anggaran),” ujar Dasco. Namun, Ketua Harian Partai Gerindra itu tidak hafal berapa besaran anggaran DPR yang dipangkas.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir juga mengaku tidak hafal berapa total anggaran DPR yang terkena kebijakan efisiensi tersebut. ”Kami enggak hafal. Kami, kan, ndak ngurus,” katanya.

Yang pasti, lanjut Adies, semua lembaga terkena pemotongan anggaran. Salah satu item yang terkena pemotongan anggaran ialah uang perjalanan dinas. ”Itu (uang perjalanan dinas) juga ada pemotongan. Tidak ada juga tambahan-tambahan (anggaran). Yang penting semua lembaga kena,” tutur Adies.

Secara terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, berpandangan, pemerintah pasti punya alasan memotong dan mempertahankan anggaran sejumlah kementerian/lembaga pada tahun 2025. Kemungkinan, itu disesuaikan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk tahun ini.

Akan tetapi, lanjut Lucius, mempertahankan jatah anggaran pada sejumlah lembaga dengan program yang cenderung inefisien jelas memperlihatkan tidak konsistennya pemerintah mendorong efisiensi. Paling mudah untuk melihat alasan lain yang tak sekadar soal efisiensi anggaran itu ialah pada keputusan pemerintah yang membiarkan anggaran DPR dan MPR tak diutak-atik.

”Padahal, kalau melihat alasan efisiensi, upaya pemotongan anggaran DPR/MPR penting sebagai contoh bagi lembaga-lembaga negara lain dan juga bisa menjadi rujukan publik untuk melihat padanya semangat antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan bermanfaat untuk rakyat,” papar Lucius.

Menurut Lucius, efisiensi anggaran DPR dan MPR bukan sekadar soal teknis anggaran, melainkan lebih penting dari itu soal memberikan teladan sikap berhemat demi tujuan negara yang lebih mendesak. Demikian pula kalau melihat detail peruntukan anggaran DPR atau MPR, ada beberapa program rutin yang seharusnya bisa diefisienkan pelaksanaannya.

Misalnya, kecenderungan DPR tidak mau memaksimalkan masa reses dan menggunakan reses justru untuk mengadakan rapat sesungguhnya mengindikasikan kegiatan reses tidak dilakukan secara maksimal. Padahal, anggaran reses untuk setiap anggota sangat banyak.

Menyia-nyiakan waktu reses untuk kegiatan lain di luar daerah pemilihan nyata menunjukkan sebuah pemborosan. Karena itu, seharusnya anggaran dan juga durasi reses bisa ditinjau ulang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi bisa dilakukan.

Selain itu, kunjungan kerja luar negeri juga masih ada dalam program DPR ataupun MPR. Termasuk sosialisasi empat pilar yang dilakukan MPR, sejauh ini tidak terungkap hasilnya di publik.

”Anggaran-anggaran program itu seharusnya bisa dipangkas jika kemauan melakukan penghematan tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga DPR dan MPR,” ujar Lucius.

Ia berpandangan, jika anggaran dua lembaga di Senayan, Jakarta, itu tidak dipotong, sangat mungkin pertimbangan politik yang digunakan, bukan pertimbangan efisiensi. Pertimbangan politik lebih dipakai karena pemerintah sangat membutuhkan dukungan DPR untuk kelancaran misinya menghemat anggaran.

Persetujuan DPR akan menjadi karpet merah bagi pemerintah untuk leluasa mengutak-atik anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025. Lebih dari itu, pemerintah juga masih mengharapkan dukungan parlemen demi memudahkan kerja politik pemerintah.