Dedi Mulyadi: 80 Persen Hutan Jabar Rusak, Masyarakat Bakal Dilibatkan untuk Memulihkannya

BANDUNG, KOMPAS — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, kerusakan hutan di daerahnya sudah mencapai 80 persen. Masyarakat akan dilibatkan dan mendapatkan upah untuk membantu memulihkan hutan yang telanjur rusak.

Dedi dalam siaran pers yang diterima Kompas, Selasa (2/12/2025), mengatakan, pihaknya akan mulai gencar memulihkan hutan yang rusak mulai bulan ini. Tujuannya, menekan potensi terjadinya bencana alam.

Ia memaparkan, penanganan hutan rusak akan dilakukan secara bertahap. Upaya tersebut dengan cara menanam pohon dan merawatnya secara optimal. ”Hutan yang masih baik di Jabar sekitar 20 persen, sedangkan 80 persen lainnya rusak,” ungkapnya.

Dedi menuturkan, Pemerintah Provinsi Jabar berencana melibatkan masyarakat dalam penanganan hutan yang rusak. Setiap hektar hutan nantinya akan dikelola dua warga.

Kedua warga ini akan bertugas menanam kemudian merawat pohon hingga kokoh dan kuat. Mereka akan mendapatkan upah Rp 50.000 per hari.

”Upah Rp 50.000 per hari lebih itu lebih mahal dibandingkan upah mencangkul di daerah tertentu yang hanya Rp 30.000 per hari,” tuturnya.

Dedi menambahkan, Pemprov Jabar akan menentukan jenis pohon yang ditanam dalam penanganan hutan rusak. Ia mencontohkan penanaman beringin sampai nangka.

”Proses penanaman akan dipadukan pohon hutan yang tidak bisa ditebang dan pohon produktif, seperti pete, jengkol, nangka. Tujuannya agar masyarakat dalam jangka panjang mendapat hasilnya sekaligus mencegah terjadinya bencana,” tambahnya.

Jabar terbilang sangat rawan bencana. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar dari awal tahun hingga Senin (1/12/2025) sudah terjadi 1.403 kejadian bencana.

Data ini termasuk salah satu daerah rawan bencana tertinggi di Indonesia. Jenis bencananya beragam, mulai dari banjir, longsor, puting beliung, hingga gempa bumi.

Akibat kejadian ini, 616.989 warga terdampak. Sebanyak 73 orang meninggal dan lebih dari 14.000 rumah rusak.

Sementara itu, Walhi Jabar menyatakan, bencana di Sumatera bukan tidak mungkin terjadi daerah lain. Direktur Eksekutif Walhi Jabar Wahyudin Iwang memaparkan, pihaknya menemukan penyusutan tutupan hutan Jawa Barat di sejumlah kawasan untuk berbagai keperluan, seperti perumahan, tambang, hingga kawasan wisata.

Ia juga mengungkapkan, terjadi juga alih fungsi lahan yang masif di kawasan yang memiliki daya serap air yang baik dan area persawahan terus menyusut. Tidak jarang, hal itu terjadi di lahan yang dikelola lembaga negara.

Dari pendataan Walhi Jabar periode 2023-2025, penyusutan tutupan hutan di Jabar mencapai 43 persen dari total 792.616 hektar kawasan hutan.

Khusus penambangan, pada tahun 2024, Iwang mengatakan, pihaknya mencatat terdapat 176 titik kegiatan tambang ilegal. Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi daerah terbanyak dengan 48 titik. Selanjutnya ada Kabupaten Bandung (37), Kabupaten Bogor (23), Cianjur (20), Purwakarta (12), dan Kabupaten Cirebon (7).

”Bencana ekologis tersebut sangat mungkin bisa terjadi di Jabar. Kita tidak bisa mengelak jika alam sudah mengingatkan atas keserakahan manusia,” tuturnya.