Defisit APBN Tahun 2025 Diproyeksi Membengkak, Bagaimana Bisa?

Mengapa proyeksi defisit tahun ini melebar?

Saat memberi penjelasan di depan Badan Anggaran DPR RI, Sri Mulyani beralasan, pelebaran defisit itu dipicu oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara. Kementerian Keuangan memperkirakan pendapatan negara tahun ini hanya akan mencapai Rp 2.865,5 triliun atau 95,8 persen dari target Rp 3.005,1 triliun.

Penerimaan pajak dan nonpajak sama-sama diproyeksikan di bawah target. Penerimaan pajak hanya akan mencapai 94,9 persen dari target, sementara nonpajak hanya 92,9 persen dari target. Proyeksi setoran dari kepabeanan dan cukai lebih baik, yakni 102,9 persen dari target.

Di sisi lain, saat penerimaan seret, realisasi belanja negara diproyeksikan lebih tinggi meski juga tidak mencapai target, yakni 97,4 persen dari target. 

Bagaimana nasib efisiensi anggaran yang dulu diterapkan?

Awal tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD). Pemangkasan anggaran yang dilakukan saat itu Rp 306,7 triliun, terdiri dari efisiensi belanja K/L Rp 256,1 triliun dan efisiensi TKD Rp 50,6 triliun.

Terbaru, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah akhirnya telah membuka blokir anggaran sebesar Rp 134,9 triliun hingga 24 Juni 2025. Dari total anggaran yang blokirnya sudah dibuka, Rp 48 triliun berasal dari 23 K/L, sedangkan sisanya Rp 86,9 triliun dibuka untuk 76 K/L lainnya. 

Langkah itu dilakukan untuk menyesuaikan belanja negara dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan Prabowo. ”Artinya yang tadinya belanja alokasi anggarannya kita kunci, sekarang dibuka. Tidak selalu untuk kegiatan yang sama, tetapi disesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan Presiden,” katanya.

Apa artinya jika defisit di APBN semakin lebar?

Defisit terjadi ketika belanja pemerintah lebih besar daripada penerimaan negara. Kebijakan defisit anggaran biasanya dipakai untuk mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu lewat belanja pemerintah yang diperbesar. 

Pascakrisis ekonomi 1997-1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur batas maksimal defisit APBN, yaitu 3 persen dari PDB. Batas itu dibutuhkan karena defisit anggaran punya risiko besar jika tidak dikelola dengan baik. 

Batas defisit anggaran yang kini diproyeksikan 2,78 persen atau mendekati batas maksimal 3 persen tersebut berisiko membuat negara berutang terlalu banyak untuk memenuhi kebutuhan belanja di tengah penerimaan yang seret.  

Bagaimana cara pemerintah menambal defisit?

Kementerian Keuangan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tersedia agar pembiayaan defisit ke depan tidak sepenuhnya ditutup dengan utang baru. 

SAL merupakan ”dana cadangan” pemerintah berupa akumulasi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) dari tahun-tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk pembiayaan anggaran, stabilisasi fiskal, dan kebutuhan kas sementara.  

”Kami meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp 85,6 triliun sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” kata Sri Mulyani.

Seperti apa reaksi investor terhadap proyeksi melebarnya defisit?

Proyeksi defisit anggaran negara yang meningkat tahun ini dinilai tidak akan mengganggu pasar surat utang. Sebab, pemerintah dinilai punya rencana menutup kelebihan pengeluaran itu dengan SAL ketimbang menerbitkan surat utang baru atau menambah utang. 

Analis Investasi Capital Asset Management, Martin Aditya, menilai, investor domestik ataupun global sudah memperkirakan potensi melebarnya defisit anggaran sejak awal tahun 2025. ”Investor telah mengantisipasi kelanjutan pelebaran defisit fiskal hingga akhir tahun. Hal ini tecermin dari harga obligasi yang cenderung naik signifikan,” katanya.

Fixed Income Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Karinska Bella Priyatno, saat dihubungi terpisah, memperkirakan imbal hasil SBN 10 tahun pada akhir tahun bakal bertahan di kisaran 6,6-6,8 persen dengan asumsi defisit 2,6-2,7 persen. Syaratnya, PDB tetap terjaga dan pelebaran defisit anggaran bisa ditutup sebagian dengan SAL.