Defisit Transaksi Berjalan 2026 Berisiko Melebar, Bagaimana Nasib Rupiah?

JAKARTA, KOMPAS — Defisit neraca transaksi berjalan sepanjang tahun 2026 berisiko melebar. Pelebaran ini terutama disebabkan prospek kinerja ekspor yang diperkirakan melambat. Akibatnya, tekanan terhadap nilai tukar berlanjut dan dunia usaha pun tertekan.

Mengutip data Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan I-2026, defisit transaksi berjalan tercatat 4 miliar dolar AS atau 1,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini melebar hampir 30 kali lipat dibandingkan dengan triwulan I-2026 yang hanya 149 miliar dolar AS atau 0,1 persen terhadap PDB.

Bahkan, defisit ini juga mencatatkan angka tertinggi sepanjang sejarah triwulan I dalam satu dekade terakhir sejak 2016. Pada triwulan I-2016, defisit transaksi berjalan tercatat sebesar 4,7 miliar dolar AS atau 2,14 persen terhadap PDB.

Pelebaran defisit transaksi berjalan secara tahunan tersebut utamanya dipengaruhi oleh menyusutnya surplus neraca perdagangan barang, dari sebesar 13,06 miliar dolar AS pada triwulan I-2025 menjadi 7,97 miliar dolar AS pada triwulan I-2026. Penurunan ini disebabkan meningkatnya impor barang di tengah melambatnya ekspor.

Adapun merosotnya surplus neraca perdagangan barang terjadi ketika defisit neraca perdagangan jasa sedikit menyusut, dari sebesar 5,48 miliar dolar AS menjadi 4,85 miliar dolar AS.

Perkembangan tersebut dipengaruhi penyempitan defisit jasa perusahaan lainnya, jasa asuransi, serta jasa telekomunikasi. Meski demikian, jasa transportasi masih menjadi penyumbang defisit terbesar, terutama penumpang, seiring disrupsi penerbangan antarnegara akibat tensi geopolitik.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Senin (25/5/2026), mengatakan, pelebaran defisit transaksi berjalan perlu mendapat perhatian serius karena menunjukkan tekanan eksternal mulai meningkat kembali setelah beberapa tahun relatif tertahan oleh lonjakan harga komoditas.

”Masalahnya, pelebaran defisit transaksi berjalan saat ini terjadi dalam kondisi global yang jauh lebih rapuh dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Dunia sedang menghadapi kombinasi perlambatan ekonomi, perang dagang, harga energi tinggi, dan ketidakpastian geopolitik akibat konflik Timur Tengah,” ujarnya.

Pengumuman penguatan kontrol ekspor tersebut justru memicu kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia dan memperburuk sentimen pasar.

Akibatnya, ekspor Indonesia pun melemah seiring permintaan global yang melambat. Di sisi lain, impor Indonesia justru berpotensi naik seiring besarnya kebutuhan energi, bahan baku, barang modal, dan proyek hilirisasi. Alhasil, defisit transaksi berjalan pun menjadi lebih struktural, bukan sekadar musiman.

Sejalan dengan itu, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporannya bertajuk ”World Economic Outlook” edisi April 2025 memproyeksikan, defisit transaksi berjalan RI sebesar 1,5 persen dari PDB pada 2025 dan akan melebar menjadi 1,6 persen pada 2026.

Josua menambahkan, Indonesia berisiko terkena tekanan ganda akibat konflik di Timur Tengah. Tekanan ini datang dari kenaikan impor minyak dan gas, subsidi energi yang berpotensi membengkak, serta kebutuhan dolar AS yang meningkat.

Di sisi lain, kebijakan ekspor domestik terbaru, yakni pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis, berisiko menimbulkan persepsi campuran di pasar. Dalam hal ini, pemerintah memperketat pengelolaan ekspor komoditas, seperti batubara, sawit, dan nikel, guna mencegah praktik under invoicing.

”Pengumuman penguatan kontrol ekspor tersebut justru memicu kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia dan memperburuk sentimen pasar,” kata Josua.

Secara jangka panjang, kebijakan tersebut memang ditujukan untuk memperbesar manfaat devisa dan penerimaan negara dari sumber daya alam. Di sisi lain, pasar juga menangkap adanya risiko intervensi negara yang meningkat, ketidakpastian mekanisme perdagangan, dan kekhawatiran efisiensi ekspor.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, Josua memperkirakan, prospek transaksi berjalan ke depan akan cenderung tertekan. Apalagi, jika harga minyak tinggi, rupiah lemah dan ekspor global melambat, maka defisit transaksi berjalan berisiko bertahan di atas kisaran normal historis Indonesia.

Ia menegaskan, pelebaran defisit transaksi berjalan adalah sinyal bahwa bantalan eksternal RI menipis di tengah kombinasi tekanan global dan domestik. Risiko utamanya bukan hanya pelemahan rupiah, melainkan naiknya premi risiko, mahalnya biaya pendanaan, dan tekanan terhadap dunia usaha.

Saya kira kemungkinan rupiah secara rata-rata hingga akhir tahun akan di atas Rp 17.100-Rp 17.200 per dolar AS.

Sementara itu, ekonom senior di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, berpendapat, defisit transaksi berjalan sepanjang 2026 berisiko akan melebar. Apalagi, data triwulan I belum mencerminkan dampak akibat konflik yang masih dirasakan hingga saat ini.

”Perang di Timur Tengah terjadi pada Maret 2026 dan penutupan Selat Hormuz sangat berdampak pada rantai pasok global sepanjang Maret, April, dan Mei 2026,” ujarnya.

Berkaca pada tren selama setahun dalam beberapa tahun sebelumnya, defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi.

Kondisi tersebut berisiko memicu sentimen negatif terhadap pasar keuangan domestik, mengingat defisit transaksi berjalan merupakan salah satu indikator yang diperhatikan pelaku pasar. Maka dari itu, diperlukan langkah antisipasi, antara lain dengan penguatan ekspor.

Menurut Tauhid, nilai tukar rupiah cenderung akan melemah sejalan dengan prospek defisit transaksi berjalan. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh keluarnya arus modal asing dan suku bunga global yang bertahan tinggi hingga akhir tahun.

”Saya kira kemungkinan rupiah secara rata-rata hingga akhir tahun akan ada di atas Rp 17.100 sampai Rp 17.200 per dolar AS,” katanya.

Berkaca pada tren dalam tiga tahun terakhir, pergerakan nilai tukar rupiah cenderung melemah di atas target dalam sasaran yang tertuang dalam asumsi dasar makro APBN. Deviasi atau selisih antara target dan realisasi paling tinggi terjadi pada 2025, yakni mencapai 10,33 persen.

Apalagi, pergerakan nilai tukar rupiah saat ini kerap berbanding terbalik dengan indeks dolar AS terhadap mata uang dunia (DXY). Dalam hal ini, rupiah yang biasanya akan menguat saat dolar AS melemah justru ikut terdepresiasi.

Secara tahun kalender berjalan, DXY tercatat menguat sebesar 0,52 persen. Sebaliknya, depresiasi nilai tukar rupiah sepanjang periode yang sama jauh lebih tinggi, yakni mencapai 6,08 persen. Ini mengindikasikan pelemahan rupiah turut dipengaruhi oleh faktor domestik.

Kinerja NPI 2026 diprakirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 1,3 persen sampai dengan 0,5 persen dari PDB.

Tauhid menambahkan, kondisi tersebut akan semakin memukul dunia usaha, terutama yang mengandalkan impor bahan baku dan bahan penolong. Akibatnya, kenaikan biaya produksi yang dialami pelaku usaha akan menekan margin keuntungan.

”Mereka akan melakukan adjustment (penyesuaian) karena permintaan masih melemah. Di tengah situasi ini, risiko terbesarnya, perusahaan-perusahaan akan menempuh efisiensi, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK),” tuturnya.

Selanjutnya, kenaikan suku bunga acuan yang menambah biaya pinjaman turut menambah komplikasi tekanan yang dihadapi dunia usaha. Alhasil, permintaan kredit diperkirakan menurun. Ujung-ujungnya, pertumbuhan ekonomi sebagai perputaran akhirnya berisiko melambat.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati berbagai risiko eksternal dan domestik yang dapat memengaruhi kinerja NPI. Respons kebijakan pun akan terus diperkuat untuk memitigasi dampak rambatan global, menjaga stabilitas, serta mendorong aliran masuk modal asing.

”Kinerja NPI 2026 diprakirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 1,3 persen sampai dengan 0,5 persen dari PDB,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam siaran pers pada 22 Mei 2026.