Setelah Enam Tahun Surplus, Neraca Pembayaran Indonesia 2025 Jatuh Defisit

JAKARTA, KOMPAS — Neraca Pembayaran Indonesia atau NPI mencatatkan defisit sebesar 7,8 miliar dolar AS pada 2025. Penyebab utamanya ialah kebocoran di jalur investasi dan jasa. Kondisi tersebut menggambarkan rapuhnya ketahanan eksternal terhadap gejolak global.

Mengutip laporan Bank Indonesia (BI), NPI pada 2025 berbalik defsit setelah pada 2024 mencatatkan surplus 7,2 miliar dolar AS. Bahkan, defisit 2025 mematahkan tren surplus NPI secara beruntun dalam enam tahun terakhir. Terakhir kali NPI membukukan defisit pada 2018, yakni senilai 7,1 miliar dolar AS.

Kinerja NPI tersebut terutama dipengaruhi oleh neraca transaksi modal dan finansial yang juga berbalik defisit menjadi senilai 4,2 miliar dolar AS. Perkembangan ini dipengaruhi oleh arus keluar investasi asing portofolio dan investasi lainnya di tengah menyusutnya surplus investasi langsung.

Sementara itu, neraca transaksi berjalan masih mencatatkan defisit 1,5 miliar dolar AS atau 0,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski cenderung menyusut, defisit ini telah terjadi selama tiga tahun beruntun.

Penyusutan defisit transaksi berjalan pada 2025 tersebut disebabkan oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan barang dan neraca pendapatan sekunder. Adapun surplus neraca perdagangan didorong oleh permintaan komoditas ekspor seiring dengan front loading sebagai antisipasi kebijakan tarif AS.

Sebaliknya, neraca jasa dan neraca pendapatan primer mengalami pelebaran defisit. Melebarnya defisit neraca jasa tersebut terutama disebabkan oleh komponen jasa perjalanan, sedangkan defisit pendapatan primer terjadi seiring dengan pembayaran imbal hasil investasi yang meningkat.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi, Jumat (20/2/2026), berpendapat, defisit NPI pada 2025 membawa pesan tegas bahwa perekonomian Indonesia tengah menghadapi lonjakan kebutuhan devisa di tengah pasokan yang terbatas.

”Defisit NPI bukan sekadar angka akuntansi. Defisit ini menandai biaya stabilisasi yang meningkat ketika otoritas harus menjaga keseimbangan valas (valuta asing) pada saat mesin devisa riil melemah,” katanya.

Pada 2025, pasar valas cenderung mengalami pengetatan likuiditas dolar, tecermin dari defisit NPI pada triwulan I hingga triwulan III. Barulah guyuran likuiditas valas dirasakan pada triwulan IV-2025 sehingga NPI mencatatkan surplus 6,1 miliar dolar AS.

Ketika defisit besar terjadi beruntun, tekanan kurs mudah meningkat, impor energi makin mahal, dan ruang kebijakan menyempit.

Syafruddin menjelaskan, surplus tersebut bukan datang dari penguatan transaksi berjalan, melainkan pembalikan arus modal finansial yang mencatatkan surplus 8,3 miliar dolar AS. Kondisi tersebut didorong oleh tingkat imbal hasil yang menarik serta penarikan pinjaman luar negeri.

Secara keseluruhan, defisit NPI 2025 mengindikasikan ketahanan eksternal menjadi lebih rentan terhadap gejolak global. Struktur ini pun akan mengakibatkan nilai tukar rupiah lebih mudah bergejolak seiring dengan sentimen pasar atau ketika dolar AS menguat.

”Ketika defisit besar terjadi beruntun, tekanan kurs mudah meningkat, impor energi makin mahal, dan ruang kebijakan menyempit,” ujarnya.

Ke depan, tekanan masih akan berlanjut pada 2026 seiring dengan meningkatnya premi risiko. Hal ini, antara lain, disebabkan dari isu transparansi dan tata kelola, ketidakpastian fiskal, serta pergeseran sentimen investor yang akan mendorong arus modal keluar.

Menurut Syafruddin, perekonomian Indonesia menghadapi risiko ketahanan yang akan merambat cepat pada stabilitas nilai tukar. Ditambah lagi, utang luar negeri Indonesi pada 2025 meningkat sehingga kebutuhan pembayaran valas ke depan pun bertambah.

Berbagai kondisi tersebut menuntut pemerintah memperkuat tata kelola kebijakan dan kredibilitas pembiayaan. Tanpa kepastian kebijakan, pasar akan menagih biaya lewat kurs, arus modal keluar, serta penigkatan biaya modal, yang berisiko menggerus peluang pertumbuhan tinggi.

Kepala Makroekonomi dan Riset Pasar Bank Permata Faisal Rachman memperkirakan, defisit transaksi berjalan pada 2026 akan melebar. Hal ini terutama disebabkan defisit transaksi modal dan finansial di tengah menyusutnya surplus neraca perdagangan.

”Pada semester I-2026, kita lihat kemungkinan financial account itu akan ada outflow sehingga itu akan menekan overall balance. Jadi, kalau kita jumlahkan pada triwulan I dan triwulan II-2026 itu overall balance-nya akan defisit,” ujarnya dalam Media Briefing PIER Economic Review 2025 secara daring.

Meski demikian, masih terdapat ruang bagi pemotongan suku bunga acuan global pada semester II-2026 yang dapat menarik arus masuk modal asing. Selain itu, penyelesaian isu yang tengah menjadi sorotan oleh MSCI dan Moody’s Ratings juga berpotensi menarik arus modal asing.

Faisal menambahkan, kebutuhan impor Indonesia juga akan meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth). Meski demikian, defisit transaksi berjalan diperkirakan masih berada di bawah 1 persen terhadap PDB.

BI mencatat, investasi portofolio asing hingga 13 Februari 2026 di pasar keuangan Indonesia masuk sebesar 1,6 miliar dolar AS, ditopang oleh Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan surat berharga negara (SBN). Sementara arus modal asing di pasar modal Indonesia hingga 19 Februari 2026 secara tahun kalender berjalan telah tercatat Rp 14,65 triliun.

Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan, didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat ketahanan eksternal.

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, secara keseluruhan 2025, perkembangan NPI menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

”Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan, didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat ketahanan eksternal,” katanya dalam siaran pers.

BI memperkirakan, kinerja NPI pada 2026 akan tetap terjaga baik. Capaian ini didukung oleh defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9 persen hingga 0,1 persen dari PDB.

Saat ini, nilai tukar rupiah pada perdagangan spot Jumat (20/2/2026) ditutup di level Rp 16.885 per dolar AS. Dengan demikian, sejak awal 2026, rupiah melemah 0,95 persen secara tahun kalender berjalan.

Pada saat yang sama, indeks dolar AS terhadap mata uang utama global (DXY) melemah 0,49 persen secara tahun kalender berjalan. Padahal, secara historis, pelemahan dolar AS biasanya akan diikuti dengan penguatan rupiah.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengatakan, depresiasi rupiah cenderung lebih tinggi, bahkan ketika dolar AS melemah. Kondisi tersebut tidak lepas dari perkembangan NPI.

”Memang balance of trade kita itu positif tahun lalu (2025), kecuali di ujung tahun. Tetapi, yang terjadi itu capital outflow, net capital outflow. Jadi, ada arus modal yang keluar,” katanya dalam webinar Economic Outlook 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan.

Mari menjelaskan, keluarnya arus modal asing tersebut disebabkan oleh sentimen terhadap kondisi fundamental Indonesia. Hal ini terkait dengan inkonsistensi kebijakan dan ketidakpastian dari berbagai kebijakan pemerintah.

Untuk itu, aspek kepercayaan perlu menjadi perhatian lantaran paling sensitif bagi para investor. Sentimen dari investor tersebut terutama akan memengaruhi investasi portofolio.

Ini terkait dengan inkonsistensi kebijakan dan ketidakpastian dari berbagai kebijakan pemerintah.

Berdasarkan data setelmen BI hingga 31 Desember 2025, nonresiden tercatat jual neto senilai Rp 125,1 triliun di pasar keuangan. Ini terdiri dari jual neto Rp 17 triliun di pasar saham dan Rp 110,11 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp 2,01 triliun di pasar SBN.

”Sangat penting untuk kita kembalikan confidence, dan itu sangat bisa, sangat mungkin, kalau benar-benar reformasi pasar modal itu benar-benar dilakukan. Saya rasa ini penting sekali untuk terjadi di kuartal pertama tahun ini,” ujar Mari.