Deklarasi BRICS Serukan Deeskalasi Perang di Timur Tengah

NEW DELHI, MINGGU — Organisasi BRICS merilis Deklarasi New Delhi yang menyerukan deeskalasi perang di Timur Tengah serta penghormatan terhadap kedaulatan negara. BRICS turut menyoroti tantangan geopolitik yang menimpa negara anggotanya, yakni Iran dan Rusia.

BRICS menggelar konferensi tingkat tinggi ke-18 di New Delhi, India, selama 12-13 September 2026. Sejumlah pemimpin dan pejabat tinggi dari negara anggota hadir. Selain tuan rumah Perdana Menteri India Narendra Modi, perhelatan itu dihadiri pula oleh Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

BRICS dengan suara bulat mengadopsi deklarasi bersama pada Sabtu (12/9/2026). Organisasi ini menyampaikan keprihatinan atas perang di Timur Tengah serta menganjurkan ”pendekatan multilateral” yang menghormati kepentingan-kepentingan nasional.

”Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas terus meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, menyerukan untuk menahan diri secara maksimal, serta menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi lebih lanjut,” bunyi Deklarasi New Delhi.

Deklarasi itu turut menyerukan perlindungan warga sipil serta mendesak penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara. BRICS menekankan perlunya melindungi perdagangan global, rantai pasokan, aliran energi, dan keamanan maritim.

Negara-negara anggota juga mengecam serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Di samping itu, BRICS menyoroti penggunaan sanksi yang tidak mendapat persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

”Kami menyerukan penghapusan tindakan-tindakan melanggar hukum tersebut yang merusak hukum internasional dan prinsip serta tujuan Piagam PBB,” bunyi pernyataan bersama itu. ”Negara-negara anggota untuk penyelesaian damai sengketa internasional melalui dialog, konsultasi, dan diplomasi.”

BRICS berdiri pada 2009 sebagai forum negara-negara berkembang yang dinilai menjadi organisasi tandingan negara-negara Barat. BRICS kini memiliki 11 anggota, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab yang memiliki dinamika internal tersendiri.

Iran sedang berperang melawan Amerika Serikat dan Israel sejak Februari 2026, sementara Rusia terkena sanksi dari negara Barat atas invasi ke Ukraina pada 2022. China sedang gencatan senjata perang dagang dengan AS. Sementara India dan UEA merupakan sekutu dekat Washington.

Salah satu fakta penting dari deklarasi itu adalah keberhasilan Iran dan UEA memiliki satu pandangan yang sama tentang perang di Timur Tengah. Kedua negara sama-sama menyerukan pengekangan agar situasi tidak bereskalasi.

Sejak perang AS-Israel dan Iran terjadi, negara-negara yang menampung pangkalan militer AS, termasuk UEA, terseret sebagai sasaran serangan balasan Teheran. Hubungan kedua negara pun menjadi memanas.

Pezeshkian bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di sela-sela KTT pada hari pertama. Mereka membahas isu regional, internasional, deeskalasi perang, serta upaya menjaga stabilitas, perdamaian, dan pembangunan kawasan.

Kemauan Iran dan UEA untuk bersatu menjadi peristiwa yang langka dan bermakna. Pada Mei lalu, para menteri luar negeri BRICS gagal menyepakati pernyataan bersama di New Delhi. Pandangan Iran, Arab Saudi, dan UEA terpecah belah mengenai perang di Timur Tengah.

Pertemuan Pezeshkian dan Zayed Al Nahyan tersebut menjadi pertemuan tingkat tertinggi di antara kedua negara sejak perang berlangsung. Meski mungkin tidak memengaruhi lanskap geopolitik, para penyelenggara KTT dan diplomat BRICS berupaya menjembatani kesenjangan komunikasi antara Iran dan UEA.

”Kunci untuk mengakhiri perang terletak pada AS dan Israel. Apa yang India lakukan adalah menjaga agar percakapan sulit tetap berlangsung sekaligus menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan ini dapat duduk di meja yang sama, terlibat secara diplomatis, dan membangun di titik temu terkait kepentingan mereka,” ujar Sunjay Sudhir, mantan Duta Besar India untuk UEA.

Sebagai tuan rumah dan mitra AS, India selama KTT berupaya pula untuk memoles citra BRICS agar tidak terkesan konfrontatif. Modi menyatakan, BRICS tidak menentang siapa pun meski Dunia Selatan harus berkembang menjadi ”pembentuk aturan” dalam tata kelola global.

Modi turut menyebutkan bagaimana blok tersebut telah mencapai kedewasaan. ”Sudah saatnya kita menerjemahkan persatuan dan konsensus kita di BRICS menjadi hasil nyata,” imbuh Modi dalam pidato pembukaan.

Pada Minggu (13/9/2026), China, Rusia, India, dan negara anggota lainnya mengakhiri KTT dengan membahas ”pertumbuhan global inklusif”. BRICS adalah organisasi yang mewakili 50 persen populasi dunia, 40 persen produk domestik bruto (PDB) global, dan lebih dari 25 persen perdagangan global.

”Kekuatan BRICS terletak pada keragaman dan kerja sama kita. Kami telah mencoba untuk mendorong pertumbuhan global inklusif,” kata Modi kepada para pemimpin, termasuk Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Putin menyampaikan, BRICS adalah kekuatan pendorong yang ampuh untuk menciptakan tatanan dunia baru yang lebih adil dan multipolar. Para anggota perlu menemukan cara menggabungkan keunggulan kompetitif ekonomi masing-masing.

”Perdagangan domestik dalam asosiasi kita telah mencapai 1,2 triliun dolar AS. Negara-negara peserta menyumbang hampir seperempat dari ekspor global, dan BRICS-lah yang memberikan dinamika utama PDB global, yaitu 49 persen,” ucap Putin menurut kantor berita Anadolu.

Menurut Putin, potensi pengembangan BRICS lebih lanjut masih tinggi. ”Perbedaan dalam struktur dan spesialisasi memberikan banyak peluang untuk kerja sama praktis serta menciptakan rantai produksi, teknologi, layanan, dan pasar baru,” katanya.

Sementara itu, Xi mengajukan lima inisiatif untuk memperdalam kerja sama. Beberapa inisiatif, antara lain, mendorong pengembangan sistem akal imitasi (AI) yang terbuka dan inklusif, memfasilitasi perdagangan dan investasi, serta kerja sama di industri digital.

”Untuk mencapai kemajuan besar, fondasi kerja sama BRICS yang lebih luas harus diperkuat. BRICS harus memanfaatkan hubungan erat dengan negara-negara pasar berkembang dan negara-negara Dunia Selatan serta menjunjung tinggi kerja sama terbuka untuk saling menguntungkan,” ujar Xi, menurut Kementerian Luar Negeri China.

(AP/AFP/Reuters)