Deklarasi New York Serukan Hamas Letakkan Senjata

NEW YORK, JUMAT — Deklarasi New York yang ditandatangani sejumlah negara Arab, Eropa dan Asia menyerukan agar kelompok Hamas menyerahkan seluruh persenjataan yang dimilikinya kepada Otoritas Palestina. Langkah itu menjadi bagian dari upaya mengakhiri perang serta mendorong kemerdekaan Palestina.

Sejauh ini Hamas belum bersuara menanggapi seruan itu. Hamas hanya mengatakan, perjuangan rakyat Palestina tidak akan berakhir hingga pendudukan Israel berakhir. Negara Palestina berdiri dengan Jerusalem Timur sebaga ibu kotanya.

Sebagian dari teks deklarasi New York yang ditandatangani antara lain oleh Arab Saudi, Perancis, serta sejumlah negara anggota Liga Arab dan juga Indonesia pada 29 Juli 2025 menyatakan, ”Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka.”

Konferensi tingkat tinggi yang berlangsung di Markas PBB itu mendapat dukungan luas komunitas global. Dunia ngeri melihat kondisi Jalur Gaza saat ini. Selain menyebabkan lebih dari 60.000 warga tewas, perang Israel-Hamas memicu bencana kelaparan di Jalur Gaza.

Blokade Israel terhadap semua pintu masuk ke Jalur Gaza membuat arus bantuan kemanusiaan terhenti. Israel berdalih, banyak bantuan dicegat Hamas sehingga mereka masih bisa bertahan di tengah gempuran Israel. Tak hanya itu, saat bantuan mengalir lewat mekanisme yang dikelola oleh Amerika Serikat dan Israel, pos-pos bantuan justru menjadi ”area pembunuhan”.

Wilayah Jalur Gaza pun berubah menjadi ”tempat mematikan” bagi warga Palestina. Ratusan warga sipil Palestina tewas di ujung senapan tentara Israel saat mereka tengah berupaya memperoleh makanan.

Pilu melihat kondisi warga Palestina, perwakilan 125 negara anggota PBB yang hadir memberikan pandangan mereka dalam konferensi itu. Mereka pun sepakat mendukung berdirinya negara Palestina dan mendesak Israel untuk berkomitmen pada solusi dua negara.

”Setiap upaya untuk mengembalikan fokus internasional pada solusi dua negara patut dipuji, terutama setelah hampir dua tahun perang,” kata Max Rodenbeck, Direktur Israel-Palestina di International Crisis Group, dilansir The New York Times. Dia menambahkan, dukungan politik harus diimbangi dengan langkah praktis, terutama karena para pengambil kebijakan di Tel Aviv sangat keras kepala.

Janji untuk menyerahkan senjata seperti yang tercantum dalam deklarasi itu sendiri sudah pernah diungkapkan oleh Hamas. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita The Associated Press pada akhir April 2024, anggota Biro Politik Militer Hamas, Khalil al-Hayya, mengatakan, kelompok tersebut bersedia meletakkan senjata jika negara Palestina merdeka terwujud dengan wilayah yang sesuai dengan perbatasan tahun 1967.

Selain bersedia meletakkan senjata, Hamas juga bersedia membubarkan sayap militernya apabila Palestina merdeka dan berdaulat penuh di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Selain itu, pembubaran akan dilakukan jika seluruh pengungsi Palestina yang pergi sejak tahun 1948 diizinkan kembali ke Palestina.

Selain soal penyerahan senjata, teks pada poin 11 Deklarasi New York itu juga menyatakan, ”Tata kelola, penegakan hukum dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di tangan Otoritas Palestina dengan dukungan internasional yang memadai. Kami menyambut baik kebijakan satu negara, satu pemerintahan, satu hukum, satu angkatan bersenjata, Otoritas Palestina; dan menjanjikan dukungan kami dalam implementasinya, termasuk melalui proses pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati dengan mitra internasional dalam jangka waktu yang ditentukan.”

Dalam konteks Palestina, proses pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi mengacu pada upaya multilevel yang terkait dengan kelompok bersenjata.

Teks deklarasi yang juga ditandatangani Perancis, Inggris, Kanada, serta sejumlah negara lain itu juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya permusuhan.

Setahun yang lalu, Hamas, bersama belasan faksi lain di Palestina telah menggelar rekonsiliasi yang difasilitasi oleh Pemerintah China. Dalam pertemuan pada Juli 2024 itu, Hamas dan sejumlah faksi lain di Palestina, di antaranya Fatah, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP), dan Prakarsa Nasional Palestina, sepakat mendorong perkuatan pemerintahan nasional Palestina dan penegasan kembali PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) sebagai perwakilan sah rakyat Palestina.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Jumat (1/8/2025) mengatakan, Indonesia mendukung Deklarasi New York. Palestina sendiri juga mendukung deklarasi itu. "Dokumen ini seluruh poinnya harus dilihat secara holistik, bukan satu per satu," ujarnya.

Ia mengatakan, diskursus Solusi Dua Negara awalnya sudah mati suri pada dasawarsa lalu dan kini kembali bangun. Sekarang, dari lima anggota Dewan Keamanan PBB, hanya satu yang belum mengakui Palestina. "Ini terobosan yang besar. Kita harus mengupayakan gencatan senjata dan bina damai," kata Arrmanatha.

Prioritas jangka pendek ialah Indonesia mendorong penyaluran bantuan sosial untuk warga Gaza. Jangan ada lagi orang yang mati kelaparan hanya karena jalur bantuan terhalang.

Smith Alhadar, penasihat Indonesia Society for Middle East Studies, Kamis (31/7/2025), menilai, dalam jangka pendek, deklarasi itu belum akan memiliki dampak apa pun. ”Apa yang diusahakan Perancis dan Arab Saudi belum akan menghasilkan sebuah dorongan besar yang bisa membuat Israel dan Amerika Serikat, sekutu terbesarnya, mau berunding dalam kerangka solusi dua negara. Selama AS tidak mendukung upaya itu, akan sulit,” katanya. (AFP/REUTERS)