Demi ”America First”, AS Stop Bantuan Asing di Seluruh Dunia

WASHINGTON, SABTU — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mempertegas kebijakan ”America First”. Salah satunya dengan membekukan pendanaan bantuan asing baru dan hampir semua bantuan asing yang sudah berjalan.

Aliran dana miliaran dollar AS untuk proyek-proyek di seluruh dunia, mulai dari kesehatan, HIV/AIDS, pendidikan, pembangunan, pertanian, pelatihan kerja, antikorupsi, bantuan keamanan, hingga dukungan untuk organisasi masyarakat sipil dihentikan. Hanya program bantuan pangan darurat, seperti untuk Sudan dan Suriah serta bantuan militer ke Israel dan Mesir yang akan berlanjut.

Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan memo dari Menlu Marco Rubio, Jumat (24/1/2025) waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Memo ini merupakan pelaksanaan perintah eksekutif pembekuan bantuan yang ditandatangani Trump, Senin lalu. Trump memerintahkan jeda selama 90 hari dalam bantuan pembangunan asing sambil menunggu tinjauan efisiensi dan konsistensi dengan kebijakan luar negerinya.

Israel sudah menerima banyak bantuan dari AS sejak perang Gaza. Begitu pula Mesir yang telah menerima dana pertahanan AS yang besar sejak menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1979.

Israel menerima sekitar 3,3 miliar dollar AS dalam pembiayaan militer asing setiap tahun. Sementara Mesir menerima sekitar 1,3 miliar dollar AS.

Memo Rubio tersebut memungkinkan Deplu AS untuk membuat pengecualian kasus per kasus lainnya serta sementara waktu mendanai gaji staf dan biaya administratif lainnya. Memo itu juga memerintahkan peninjauan internal atas semua bantuan asing dalam waktu 85 hari.

Selama ini AS menjadi donor tunggal terbesar secara global. Menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), AS memberikan sekitar 64 miliar dollar AS bantuan pembangunan luar negeri pada 2023.

AS sejak lama memanfaatkan bantuan sebagai alat kebijakan luar negerinya dengan mengatakan mereka peduli dengan pembangunan. AS membandingkan diri dengan China yang lebih peduli pada pencarian sumber daya alam. Memo ini akan memengaruhi segala hal, termasuk bantuan militer ke Ukraina yang menerima miliaran dollar AS dalam bentuk senjata di masa pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

Memo ini tidak memasukkkan pengecualian khusus untuk program-program kesehatan yang menyelamatkan nyawa, seperti klinik dan imunisasi. Program anti-HIV yang diakui secara global, yakni Rencana Bantuan Darurat Presiden untuk Penanggulangan AIDS, termasuk di antara program yang mungkin dibekukan.

Program yang dikenal sebagai PEPFAR ini merupakan inisiatif anti-HIV/AIDS yang membeli obat antiretroviral untuk mengobati penyakit tersebut di negara-negara berkembang, sebagian besar di Afrika. Inisiatif PEPFAR yang diluncurkan semasa mantan Presiden George W Bush pada 2003 ini dianggap telah menyelamatkan sekitar 26 juta jiwa, termasuk 5,5 juta anak.

Kelompok antikemiskinan Oxfam menyesalkan memo ini dan menilai Trump mengabaikan konsensus lama di AS untuk bantuan asing. Presiden Oxfam Amerika Abby Maxman mengatakan, penghentian pendanaan berkonsekuensi hidup atau mati bagi anak-anak dan keluarga di seluruh dunia.

Padahal bantuan kemanusiaan dan pembangunan hanya sekitar 1 persen dari anggaran federal. Bantuan tersebut menyelamatkan nyawa, memerangi penyakit, mendidik jutaan anak, dan mengurangi kemiskinan.

”Menangguhkan dan akhirnya memotong banyak dari program ini dapat berdampak pada hidup atau mati bagi banyak anak dan keluarga yang sedang mengalami krisis,” ujar Maxman.

Kelompok kemanusiaan World Relief meminta pemerintahan Trump untuk memastikan aliran bantuan penting, termasuk bantuan bencana. Wakil Presiden Program Internasional World Relief Lanre Williams-Ayedun meminta agar peninjauan bantuan pembangunan asing dilakukan dengan cepat dan menghasilkan prioritas berkelanjutan atas investasi yang menyelamatkan nyawa dan mengurangi krisis kemanusiaan.

”Ini gila. Ini akan membuat banyak orang mati,” kata Jeremy Konyndyk, mantan pejabat USAID yang sekarang menjadi presiden Refugees International.

Perintah Trump ini dinilai banyak pihak melanggar hukum. Bukan hanya itu. Pembekuan investasi internasional juga akan membuat mitra asing AS mencari mitra pendanaan lain, kemungkinan pesaing dan musuh AS. Jika ini dilakukan, pengaruh AS di dunia akan tergantikan dan AS tak bisa lagi menjadi negara adidaya.

Seorang pejabat USAID, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan, para pejabat yang bertanggung jawab atas proyek-proyek di Ukraina telah diperintahkan untuk menghentikan semua pekerjaan. Di antara proyek-proyek yang telah dibekukan adalah dukungan untuk sekolah dan bantuan kesehatan, seperti perawatan ibu darurat dan vaksinasi anak.

Negara-negara lain yang diidentifikasi untuk pembiayaan tersebut pada tahun 2025, termasuk Ukraina, Georgia, Estonia, Latvia, Lituania, Taiwan, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Djibouti, Kolombia, Panama, Ekuador, Israel, Mesir, dan Jordania.

Bagi Lebanon, pendanaan militer asing disebutkan akan digunakan untuk memperkuat kemampuan angkatan bersenjata dalam meredakan ketidakstabilan dan melawan ”pengaruh jahat Iran”.

Militer Lebanon saat ini tengah dikerahkan ke wilayah selatan karena pasukan Israel mundur berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. Selain itu, kesepakatan mengharuskan senjata dan pejuang Hizbullah disingkirkan dari wilayah tersebut.

Sampai sejauh ini masih ada sekitar 3,85 miliar dollar AS dana untuk pengiriman senjata ke Ukraina yang sudah disahkan kongres. Kini terserah pada Trump apakah akan membelanjakannya atau tidak.

Perwakilan Partai Republik dari Florida di Kongres yang menjadi ketua baru Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Brian Mast, menyatakan akan mempertanyakan ”setiap dollar dan setiap diplomat” dalam anggaran Deplu AS. Ini guna memastikan anggaran tersebut memenuhi standar AS untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan.

Keputusan penghentian bantuan AS terjadi pada saat yang genting dalam ranah bantuan luar negeri. Pasalnya, total pendanaan saat ini bahkan tidak mendekati perkiraan kebutuhan. Pada 2024, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan 49 miliar dollar AS dibutuhkan sepanjang tahun untuk mendukung 187,6 juta orang di seluruh dunia.

Namun, hanya sekitar sepertiga dari jumlah tersebut yang telah diterima hingga Oktober 2024. Ada kekurangan sebesar 32 miliar dollar AS. PBB juga menyebutkan, total pendanaan kemanusiaan yang dilaporkan juga turun 7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Foreign Policy, Jumat, mengutip Wakil Presiden Kebijakan dan Advokasi Global di Mercy Corps Kate Phillips-Barrasso yang mengatakan, pada 2024 ada delapan negara kaya mengumumkan pemotongan anggaran bantuan mereka sebesar miliaran dollar AS, termasuk Belanda, Perancis, dan Jerman. ”Ini gambaran yang sangat mengkhawatirkan,” ujarnya. (REUTERS/AFP/AP)