Demi Prabowonomics, Cak Imin Bakal Rayu Parpol untuk Revisi 108 UU

JAKARTA, KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB terus menggulirkan pentingnya penerapan Prabowonomics. Sebagai bagian dari hal itu, setidaknya ada sejumlah agenda yang perlu dilaksanakan. Salah satunya, PKB bakal merayu pembentuk undang-undang dan partai politik untuk merevisi 108 undang-undang yang dinilai menyimpang dari Prabowonomics.

Setelah melepas 7.500 peserta PKB Run 2026 yang digelar untuk merayakan hari lahir ke-28 PKB, di Jakarta, Minggu (26/7/2026), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kembali menegaskan makna dan arah Prabowonomics sebagai konsep ekonomi konstitusi yang harus diwujudkan melalui reformasi regulasi dan kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat.

Untuk itu, terdapat tiga agenda utama yang harus segera ditindaklanjuti. Salah satunya, melakukan peninjauan dan revisi terhadap 108 undang-undang (UU) yang dinilai belum sejalan dengan semangat pembangunan berbasis ekonomi konstitusi.

”Saya akan terus merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi atau Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang,” kata Muhaimin.

UU yang perlu ditinjau kembali, antara lain, UU Cipta Kerja, UU Mineral dan Batubara, serta UU Lingkungan Hidup.

Agenda berikutnya, menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, perlunya memperkuat politik anggaran yang tepat sasaran sebagaimana telah mulai dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, APBN harus lebih diarahkan pada program-program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Cak Imin mencontohkan, pembangunan jembatan bagi anak-anak sekolah di daerah terpencil agar tidak lagi harus mempertaruhkan keselamatan saat ke sekolah, percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan, hingga penguatan kewirausahaan masyarakat.

”Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itulah yang disebut ekonomi konstitusi,” tambahnya.

Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itulah yang disebut ekonomi konstitusi.

Melalui pembenahan regulasi dan penguatan belanja negara yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, konsep Prabowonomics dinilainya dapat menjadi landasan pembangunan nasional yang selaras dengan amanat konstitusi. Selain itu, mampu menghadirkan keadilan ekonomi.

Prabowonomics digulirkan pertama kali oleh PKB saat puncak peringatan hari lahir partai itu, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026). Bahkan, untuk kepentingan mengangkat konsep Prabowonomics, kader PKB yang hadir diminta mengenakan kaus bertuliskan Prabowonomics. Tulisan itu berada di bawah logo Harlah Ke-28 PKB pada bagian depan kaus.

Prabowonomics berangkat dari penilaian PKB bahwa Presiden Prabowo dalam kebijakan-kebijakannya selalu mengarah upaya mewujudkan kemandirian bangsa. Kesungguhan Presiden mewujudkan kemandirian ekonomi itu tampak dari keinginannya menjaga kekayaan alam agar dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Salah satu bentuk keberpihakan itu ialah dibuatnya kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam. Untuk itu, partainya mendukung sepenuhnya kebijakan yang akan menegakkan kedaulatan ekonomi di negara ini.

”Kita yakin sepenuhnya orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya alam ini bukan sekadar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini dan kita menyaksikan kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan upaya-upaya konkret yang kita saksikan,” kata Muhaimin, saat itu.

Merespons hal itu, Presiden Prabowo mengatakan, arah kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinannya sama sekali bukan gagasan yang baru dan luar biasa. Ia sepenuhnya melandaskannya pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar. ”Karena saya yakin Pasal 33 itu dan Pasal 34 itu adalah roh dari perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita,” ujarnya.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang pengelolaan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan dan penguasaan negara atas sumber daya vital. Adapun Pasal 34 mengamanatkan negara untuk melindungi fakir miskin dan menyelenggarakan sistem jaminan sosial.

Meski demikian, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai tema Prabowonomics yang diangkat PKB bukan sekadar bentuk dukungan kepada pemerintahan Prabowo.

”PKB sedang melakukan apa yang saya sebut sebagai perebutan political ownership atas Prabowonomics. Ini bukan sekadar mendukung Presiden Prabowo, tetapi berusaha menjadi partai yang paling melekat dengan keberhasilan pemerintahannya. Siapa yang berhasil menguasai narasi itu, dialah yang memiliki peluang terbesar menjadi ahli waris politik Prabowo pada 2029,” ujarnya.

Dengan kata lain, pemilihan tema Prabowonomics menunjukkan bahwa kontestasi menuju Pilpres 2029 telah dimulai lebih cepat dibandingkan yang diperkirakan banyak pihak.

”Kalau diperhatikan, yang sedang berlangsung sekarang bukan kompetisi antara koalisi parpol pendukung pemerintah dan oposisi. Yang mulai terbentuk justru kompetisi di dalam tubuh koalisi sendiri. Semua tokoh mulai membangun posisi tawarnya di hadapan Presiden Prabowo dan PKB menjadi salah satu yang bergerak paling awal,” ujarnya.

Selain itu, langkah PKB dengan Prabowonomics sekaligus menjadi investasi politik jangka panjang bagi Muhaimin Iskandar. Dengan tampil sebagai pendukung paling vokal terhadap agenda ekonomi pemerintahan, Cak Imin sedang membangun argumen politik bahwa dirinya layak dipertimbangkan sebagai pendamping Prabowo pada Pilpres 2029.

Artinya, strategi itu juga mengirim pesan kepada partai-partai lain di Koalisi Indonesia Maju Plus bahwa perebutan kursi calon wakil presiden telah dimulai. Karena itu, setiap partai kini berlomba menunjukkan kontribusi politik yang paling besar terhadap keberhasilan pemerintahan.

”Ini tentu menjadi kode keras bagi parpol pendukung pemerintah lainnya, yakni Golkar, PAN, Demokrat, hingga PSI bahwa persaingan menuju 2029 sudah dimulai,” ucapnya.