Konsolidasi Dini Partai untuk Pemilu 2029, Akankah Mengubah Peta Politik?

Pemilu 2024 baru setahun berlalu, tetapi partai-partai politik sudah bergegas memanaskan mesin. Konsolidasi intens digelar, dari jantung politik di Jakarta hingga ke daerah-daerah. Berbagai strategi untuk menghadapi pemilu berikutnya dirumuskan dan dilaksanakan lebih dini. Lantas, seberapa jauh langkah gercep itu akan mengubah konstelasi menjelang 2029?

Konsolidasi salah satunya dilakukan Partai Gerindra. Semua kader partai politik (parpol) yang dipimpin Prabowo Subianto itu, baik yang tengah menjabat di lembaga eksekutif maupun legislatif, berkumpul di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 8 November 2025.

Di kediaman pribadinya itu, Prabowo menyampaikan taklimat kepada para kader Gerindra yang menjadi anggota DPR/DPRD dan kepala/wakil kepala daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Prabowo mengingatkan para kadernya agar menjauhi korupsi dan segala perilaku koruptif, dan ia tak segan memberikan sanksi berat kepada siapa pun yang menyimpang dari arahan.

Lebih dari itu, Prabowo juga memperkenalkan slogan baru Gerindra, yakni ”Kompak, Bergerak, Berdampak”. Baik taklimat maupun slogan itu tidak terlepas dari kesadaran bahwa sebagai Presiden ke-8 RI, ia membutuhkan sokongan dari partainya untuk menyukseskan pemerintahan.

Ketika semua kader bergerak secara kompak dan membuat kebijakan yang berdampak untuk masyarakat, ia meyakini bahwa Gerindra akan mendapatkan efek elektoral pada Pemilu 2029. Bukan tidak mungkin, hal itu bakal membawa Gerindra pada kemenangan yang belum pernah diraih sejak pertama kali mengikuti Pemilu 2009.

Tak hanya Gerindra yang perolehan suaranya menempati urutan ketiga pada pemilu terakhir, konsolidasi juga dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), parpol pemenang Pemilu 2024.

Setelah menang berturut-turut dalam tiga pemilu terakhir, parpol yang dipimpin Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu juga mengambil ancang-ancang untuk melanjutkan kemenangan.

Untuk itu, PDI-P sebagai satu-satunya parpol di luar pemerintahan Prabowo menggelar konsolidasi intens melalui sejumlah konferensi cabang ataupun daerah. Ajang konferensi ini tidak sebatas untuk mengganti kepemimpinan, tetapi juga mempererat soliditas.

Di sejumlah daerah, PDI-P juga sudah menyiapkan kader yang akan berlaga pada 2029. Para kader potensial itu dipetakan dan diberi ruang untuk mempersiapkan diri agar bisa berkontestasi sebagai calon anggota legislatif ataupun calon kepala daerah. Dengan begitu, partai tidak perlu mencari-cari sosok yang tepat ketika waktu pendaftaran sudah tiba.

Partai Golkar juga melakukan hal serupa. Pada perayaan hari ulang tahun ke-61 akhir Oktober lalu, Golkar menggelar sejumlah acara untuk menarik minat publik. Penguatan struktur dan regenerasi untuk menghadapi Pemilu 2029 juga dilakukan. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam berbagai kesempatan menyampaikan target kenaikan suara dan kursi DPR untuk mengejar kemenangan pada Pemilu 2029.

Sama halnya dengan parpol-parpol lain, Partai Nasdem juga mengonsolidasikan kader dalam rapat koordinasi nasional di Jakarta, 11 November lalu. Dalam rapat tersebut, Nasdem telah merumuskan strategi pemenangan, termasuk skema pendanaan yang digunakan untuk mengeksekusi strategi itu. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan, skema pendanaan dimaksud antara lain dengan mengalokasikan Rp 150 juta per bulan untuk pengurus Nasdem di tingkat kabupaten/kota di Jawa.

Skema pendanaan khusus untuk di Jawa, kata Paloh, dibutuhkan karena perolehan suara Nasdem dari pemilu ke pemilu sebagian besar berasal dari luar Jawa. Oleh karena itu, dana khusus dibutuhkan untuk menyelenggarakan acara-acara, misalnya terkait budaya, untuk menarik minat masyarakat setempat. Adapun dana dikumpulkan dari gotong royong para pengurus, baik di pusat maupun provinsi.

Sejak pertengahan 2025, Partai Demokrat juga intens berkonsolidasi melalui rapat kerja dan beberapa acara bimbingan teknis di banyak daerah. Dalam acara-acara itu, Demokrat menghadirkan para elite partai, dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hingga Ketua Majelis Tinggi Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan arahan.

SBY, misalnya, ”turun gunung” memberikan arahan saat Bimtek Nasional Demokrat di Pacitan, Jawa Timur, akhir September lalu. Di kota kelahiran SBY itu pula digelar retret partai awal Juli lalu.

Sekalipun setiap partai memiliki langkah konsolidasi masing-masing, semuanya sama-sama mendukung program pemerintah sebagai salah satu strategi elektoral.

Politisi Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak, misalnya, mengatakan, partainya kini lebih terkonsolidasi karena kepemimpinan Prabowo dan sejumlah pemimpin muda Gerindra yang kini juga ada di pemerintahan dan lembaga legislatif. Konsolidasi itu menjadi bekal penting untuk mendukung kesuksesan pemerintahan Prabowo.

Dukungan untuk pemerintah, kata Dahnil, sangat krusial karena saat ini ukuran kemajuan partai tidak dilihat dari elektabilitas semata, tetapi juga keberhasilan pemerintah yang dipimpin Prabowo. Oleh karena itu, semua kader yang bertugas di eksekutif dan legislatif diminta fokus untuk mengakumulasikan kerja-kerja Presiden di semua sektor dan tingkatan.

”Jadi, perhatian utama Gerindra saat ini, ya, menghadirkan kemajuan bagi Indonesia dan menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah itu, akhir Oktober lalu.

Sekretaris Jenderal Golkar M Sarmuji mengatakan, tidak bisa dimungkiri bahwa kesuksesan pemerintah bakal memberikan dampak elektoral terhadap parpol yang diasosiasikan dengan pemerintah. Untuk itu, ia memprediksi bahwa Gerindra merupakan partai yang akan mendapatkan dampak terbesar dari efek tersebut. Meski demikian, hal itu tidak berarti Golkar akan berhenti untuk memberikan dukungan kepada pemerintah.

”Tantangan bagi kami pendukung pemerintah, menanamkan persepsi bahwa kami ikut berkontribusi maksimal terhadap kesuksesan pemerintah,” ujarnya.

Untuk menanamkan persepsi dimaksud, lanjut Sarmuji, pihaknya akan memperkuat gaya komunikasi kader. Golkar akan mencari cara agar bisa dilihat publik sebagai partai yang mendukung pemerintah dan berperan penting dalam kesuksesan yang diraih.

”Yang jelas, kami akan maksimal mendukung pemerintahan Prabowo agar sukses sambil mencari cara agar dampak elektoralnya juga kami petik,” ujarnya.

Senada dengan Sarmuji, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay melihat Gerindra bakal meraup efek elektoral terbesar jika pemerintahan Prabowo sukses. Namun, PAN juga merumuskan sejumlah strategi untuk memperkuat asosiasi partai tersebut dengan pemerintahan agar dapat meningkatkan elektabilitas partai.

”Parpol harus berlomba mencari dan membangun simpatik publik. Di sinilah letak fungsi parpol sebagai pilar utama demokrasi,” kata Saleh.

Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun melihat wajar jika parpol-parpol pendukung pemerintah berupaya untuk mengasosiasikan diri dengan Presiden dan program pemerintah untuk mendapatkan efek elektoral. Sebab, program pemerintah yang sebagian besar bersifat populis dan spektakuler sejalan dengan karakter masyarakat yang menyukai kehebohan.

Kendati demikian, menurut Komarudin, peta kekuatan politik ke depan masih dinamis. Seiring berjalannya waktu, masyarakat akan menguji relevansi program-program pemerintah dengan kebutuhan rakyat.

Wacana yang disampaikan elite juga akan terus diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi riil di akar rumput. Apalagi, selain sejumlah program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Kampung Nelayan, ada pula kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat, misalnya pemotongan dana transfer ke daerah yang berpotensi menghambat pembangunan.

”Peta politik masih akan sangat dinamis, apalagi pemilu masih empat tahun lagi. Biasanya dua hingga satu tahun menjelang pemilu, partai-partai akan lebih intens bergerak,” ujarnya.

Komarudin mengakui, hingga setahun pasca-Pemilu 2024, parpolnya masih sibuk mengonsolidasikan diri, termasuk PDI-P. Langkah itu diperlukan mengingat jelang pembentukan kabinet, partai mengalami tekanan dan tarik-menarik politik yang cukup kuat. Di PDI-P, konsolidasi itu lebih dulu dituntaskan dengan menyelenggarakan kongres pada Juli 2025.

”Setelah kongres selesai, konsolidasi partai sekarang kami mulai bergerak ke bawah, kami mulai melaksanakan konferda (konferensi daerah) dan konfercab (konferensi cabang) di mana-mana secara menyeluruh. Saya kira, satu tahun ke depan pasti akan ada perubahan,” kata Komarudin.

Pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mada Sukmajati, mengatakan, partai yang mengasosiasikan diri dengan Presiden dan pemerintah saat ini memang akan mendapatkan efek elektoral. Tidak bisa dimungkiri, hal itu didapatkan paling besar oleh Gerindra mengingat partai yang didirikan Prabowo itu kini menjadi mesin utama yang menggerakkan program-program prioritas Presiden.

Di sejumlah daerah, kader partai berlambang kepala garuda itu ditugaskan untuk mengurus program yang bersentuhan langsung dengan rakyat, antara lain MBG, swasembada pangan, hingga Koperasi Desa Merah Putih.

”Bisa dikatakan, kooptasi sumber daya negara (oleh Gerindra) sudah terjadi secara maksimal dan sangat cepat,” ujar Mada.

Sementara itu, parpol-parpol lain tidak mendapatkan akses terhadap sumber daya negara sebesar Gerindra meski mereka juga bagian dari koalisi pemerintahan. Padahal, aktivitas parpol di Indonesia masih bergantung pada sumber daya negara. Oleh karena itu, efek yang didapatkan parpol lain sangat mungkin timpang dengan Gerindra.

Meski demikian, menurut Mada, belum tentu Gerindra akan mendominasi kekuatan politik nasional hingga Pemilu 2029. Ia memprediksi, peta kekuatan politik ke depan masih akan dinamis. Sebab, partai-partai bakal bergerak untuk mencegah dominasi satu partai sejak jauh-jauh hari sebelum pemilu. Apalagi, partai-partai politik umumnya akan lebih gencar mengonsolidasikan kekuatan menjelang pemilu.