Demo Buruh, Agenda Rapat DPR Berkurang Drastis dan Pegawai Dibolehkan WFH

JAKARTA, KOMPAS — Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengantisipasi demonstrasi buruh yang berlangsung di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025), dengan meminta 75 persen pegawainya bekerja dari rumah (work from home/WFH). Tak hanya itu, agenda rapat para anggota DPR juga tidak padat seperti biasanya.

Surat edaran terkait instruksi bekerja di rumah ini ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tertanggal 27 Agustus 2025. Dalam surat ini, Indra menginstruksikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Setjen DPR untuk mengatur kehadiran pegawai dengan komposisi 75 persen bekerja di rumah dan 25 persen lainnya tetap hadir di kantor. 

Pembagian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan tugas mendesak yang diemban para pegawai. Indra juga menekankan kepada pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas untuk tetap melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya.

”Pegawai yang melaksanakan tugas penting dan mendesak terkait kedinasan agar tetap hadir dan bekerja di kantor (WFO). Pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung diberikan fleksibilitas melaksanakan tugas kedinasan dari kediaman (WFH),” demikian dikutip dari surat.

Kepada pegawai yang bekerja di kantor, Indra meminta untuk datang lebih awal. Ini demi mengantisipasi unjuk rasa yang berdampak pada akses menuju Kompleks Parlemen yang terbatas.

Para pegawai juga diingatkan untuk menghindari area yang terindikasi menjadi titik kumpul massa aksi. Indra juga meminta para pegawai untuk memastikan sarana komunikasi tetap aktif sehingga koordinasi tidak terganggu.

”Seluruh pegawai diimbau untuk mengantisipasi potensi gangguan mobilitas akibat unjuk rasa. Senantiasa menjaga keamanan diri dan dokumen kedinasan selama perjalanan,” ujarnya.

Meski terdapat perbedaan pola bekerja, Indra meminta para pegawai tetap menunaikan kewajibannya untuk mengisi kehadiran. Bagi pegawai DPR, pengisian presensi ini dilakukan lewat aplikasi SIRAJIN dan MANDALA.

Imbas dari instruksi tersebut, suasana di dalam Gedung DPR tampak tidak seperti biasanya. Selain karena mayoritas pegawai Setjen DPR bekerja dari rumah, juga karena agenda rapat alat-alat kelengkapan DPR tidak padat seperti hari-hari sebelumnya.  

Berdasarkan informasi agenda rapat DPR, hanya ada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dalam rapat tersebut, hadir perwakilan PT Cahaya Ibu Group, PT Cicana Indonesia Corp, TP PKK Provinsi Jakarta, dan Kaukus Politik Parlemen Indonesia.

Padahal, di hari sebelumnya, Rabu (27/8/2025), DPR menggelar sembilan rapat yang membahas berbagai isu. Selain Komisi V, Komisi VIII, Komisi X, dan Komisi XIII, ada juga agenda dari Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR yang membahas isu kesejahteraan dosen hingga masalah kebangsaan. Begitu pula di hari-hari sebelumnya, agenda rapat alat kelengkapan DPR padat merayap sejak pagi hingga sore hari.

Minimnya agenda rapat ini membuat ruang-ruang rapat alat-alat kelengkapan DPR kosong. Hanya tampak petugas keamanan yang berjaga di luar ruangan.

Bahkan, anggota DPR yang biasanya lalu lalang di Gedung DPR juga tak terlihat. Pantauan Kompas hingga Kamis pukul 12.00 WIB, misalnya, tidak tampak adanya legislator yang biasanya berlalu lalang di area lobi dan koridor Gedung Nusantara II.

Area parkir kendaraan, baik roda empat maupun roda dua, juga tampak lengang. Area parkir kendaraan pejabat dan pimpinan serta anggota DPR juga banyak yang tidak terisi. Namun, penjagaan di depan pintu masuk jauh lebih ketat.

Sejumlah kendaraan taktis (rantis) diparkir rapi dan bersiaga di setiap akses menuju Kompleks Parlemen. Bahkan, jumlah petugas keamanan dan personel bersenjata bersiaga di pintu pejalan kaki dan sepeda motor. 

Aktivitas yang seakan terhenti di DPR ini terjadi saat ribuan massa buruh berunjuk rasa di luar Kompleks Parlemen. Massa mulai berdatangan sejak sekitar pukul 09.00 WIB. Para peserta aksi mengenakan atribut serikat buruh dengan seragam yang didominasi warna hitam, merah, dan biru.

Ketua Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, demonstrasi kali ini dilaksanakan di berbagai lokasi dan terpusat di luar Kompleks Parlemen, Jakarta. Setidaknya 64 serikat buruh tingkat nasional dan 9 organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam aksi, dengan perkiraan unjuk rasa di Jakarta akan diikuti 5.000-10.000 orang.

Terkait unjuk rasa ini, Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk menjaga suasana kondusif.

Permintaan Presiden Prabowo yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto seusai mengikuti rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/8/2025), ini juga menekankan pemerintah tidak melarang masyarakat berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat.

Pemerintah, lanjut Aries, juga meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. Apalagi, konten dengan kecerdasan buatan juga mengandung informasi yang tidak jelas dan bahkan bisa memicu kekacauan.

”Oleh karena itu, jangan mudah terprovokasi dengan berita hoaks. Harus benar-benar tajam, harus dilihat asal beritanya. Jangan mudah untuk melakukan kekerasan,” ujarnya.