Demokrasi Belum Diikuti Integritas Parpol

Partai politik menjadi institusi penting dalam demokrasi. Ironisnya, partai justru belum menjelma sebagai lembaga berintegritas. Kondisi ini pun sejalan dengan persepsi publik terhadap citra partai yang cenderung masih lemah.

Masih belum kuatnya integritas parpol di Indonesia tergambar dari hasil riset yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Pusat Riset Politik Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN). Hasil riset ini dirilis Rabu (11/2/2026).

Secara umum, riset bertajuk ”Indeks Integritas Partai Politik (IIPP)” ini dihasilkan melalui metode kuantitatif terhadap delapan parpol parlemen hasil Pemilu 2024, yakni PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PKS, dan PAN. Indeks diukur untuk menilai tingkat integritas tata kelola parpol berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, demokrasi internal, dan kepatuhan terhadap aturan.

Metode pengukuran IIPP dilakukan dalam dua tahapan. Pertama, pembobotan dimensi dan subdimensi menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP). Ada lima dimensi yang dijadikan ukuran, yakni kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, serta keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

Langkah kedua, penghitungan nilai indeks hasil panel para ahli (expert judgement) berdasarkan bukti dokumen parpol yang tersedia. Kategori penilaian dikelompokkan berdasarkan skor batas nilai bawah dan batas nilai atas dalam rentang berintegritas rendah (20,00-35,99) hingga berintegritas tinggi (84,00-100).

Selama ini belum ada alat ukur yang sistematis dilakukan untuk menilai performa parpol selain studi persepsi publik. Jika merujuk hasil sejumlah survei berkala yang dilakukan Litbang Kompas, persepsi publik terhadap citra parpol cenderung masih lemah. Jika dihitung rata-rata dari sejumlah survei tersebut, citra positif parpol masih berada di bawah angka 51 persen. Sebuah persepsi yang memberikan sinyal betapa parpol masih cenderung dipersepsikan negatif oleh publik.

Hasil IIPP 2025 menguatkan persepsi publik itu. Secara umum, indeks integritas parpol berada di angka 61,22. Angka indeks ini masuk dalam kategori berintegritas sedang dan belum mencapai baseline yang ditetapkan pada 2024, yakni 62,83. Artinya, dari posisi angka indeks tersebut, parpol hari ini masih penuh dengan pekerjaan rumah. Pengelolaan parpol selama ini belum optimal melakukan kerja-kerja penguatan kelembagaan.

Jika merujuk lima dimensi yang diukur, hasilnya juga menunjukkan, indeks integritas parpol masuk dalam kategori berintegritas sedang. Bahkan, salah satu dimensi, yakni dimensi keuangan partai yang transparan dan akuntabel, masuk dalam kategori kurang berintegritas.

Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN, Moch Nurhasyim, menjelaskan, isu keuangan parpol ini harus menjadi perhatian. ”Dimensi yang masih menjadi tantangan pada tata kelola partai adalah dimensi keuangan partai yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Dimensi keuangan parpol ini tercatat menempati skor paling rendah dari dimensi yang lain. Skor dimensi keuangan parpol ini berada di angka 44,46 yang masuk kategori kurang berintegritas.

Isu terkait pendanaan parpol bukanlah hal baru. Sebab, setiap momentum pemilu, dana yang dihimpun parpol kerap menjadi perhatian publik. Salah satunya terekam dalam hasil jajak pendapat Kompas pada Desember 2011, di mana dengan semakin menguatnya praktik politik kartel oleh parpol, responden berharap partai bisa mandiri dari sisi keuangan (Kompas, 5/12/2011).

Dimensi yang masih menjadi tantangan pada tata kelola partai adalah dimensi keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

Hal ini juga diperkuat dengan temuan di survei Kompas pada Oktober 2025, yakni sebanyak 48,8 persen responden setuju jika parpol menggalang dana secara mandiri, baik dari internal maupun eksternal partai. Langkah ini tetap harus sesuai dengan aturan pembatasan sumbangan terhadap parpol, terutama di saat tahapan pemilu berlangsung, yang di atas kertas memang besarannya belum optimal memenuhi kebutuhan.

Kondisi inilah yang kerap membuka peluang pembiayaan parpol berasal dari sumber-sumber yang tidak transparan dan sulit memenuhi aspek akuntabilitas keuangan partai. Tidak heran jika pada dimensi keuangan parpol ini, subdimensi yang mendapatkan skor terendah ada pada tata kelola keuangan, yakni berada di angka 52,50 atau masuk kategori berintegritas sedang.

Nurhasyim menjelaskan, sebagian besar parpol mengalami kesulitan dalam membangun sistem iuran anggotanya. ”Parpol mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar minimal akuntansi dan pengawasan yang berfungsi optimal dalam tata kelola organisasi yang modern,” tuturnya.

Selain keuangan parpol yang angka indeksnya di bawah angka komposit nasional, dimensi lainnya yang skor indeksnya juga berada di bawah skor indeks nasional ialah dimensi rekrutmen. Dimensi rekrutmen ini memiliki skor 60,75. Pada dimensi ini, hampir sebagian besar parpol sudah memiliki sistem rekrutmen sehingga di subdimensi sistem dan panduan berada pada skor tertinggi, yakni 70,63 (berintegritas). Namun, subdimensi terendahnya ada pada monitoring dan evaluasi yang mendapatkan skor 30,00 (kurang berintegritas).

Lemahnya monitoring dan evaluasi ini bisa dibaca sebagai belum optimalnya quality control terhadap sistem rekrutmen di internal parpol. Padahal, sebagai badan publik, parpol dituntut terbuka terhadap proses rekrutmen politik.

Hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2025 juga menangkap penilaian publik terhadap kinerja parpol dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik. Dari skala 1-10, sebagian besar responden (20,7 persen) memberikan skor 5. Artinya, proses rekrutmen parpol belum sepenuhnya optimal membuka kesempatan pada semua kalangan.

Sementara temuan IIPP menyebutkan, sebagian besar partai masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem dan panduan kaderisasi dan rekrutmen. Hasil IIPP, sebagian partai masih kurang dalam regulasi dan implementasi pengarusutamaan jender, khususnya caleg dan pengurus partai perempuan dalam rekrutmen politik.

Isu lain yang tak kalah penting dari hasil IIPP ini ialah terkait dimensi demokrasi internal parpol. Sebagian parpol telah memiliki regulasi dan pengaturan terkait dengan demokrasi internalnya. Namun, pengambilan keputusan internal parpol yang sepenuhnya belum berintegritas. Hal ini tampak pada subdimensi pengambilan keputusan yang paling rendah skornya, yakni 51,25 atau masuk kategori kurang berintegritas.

Pengambilan keputusan internal partai masih belum sepenuhnya berintegritas, menurut Nurhasyim, karena masih dibayang-bayangi kepentingan elite yang terlalu besar. Temuan IIPP semestinya menjadi refleksi diri bagi parpol untuk melakukan perbaikan dan penguatan kelembagaan.

Peneliti Senior LP3ES, Fajar Nursahid, yang hadir sebagai salah satu pembahas dalam rilis hasil IIPP 2025, menyatakan, indeks integritas parpol ini mengungkap fakta partai masih punya banyak sekali masalah dengan tata kelola internalnya.

”IIPP dapat dipandang sebagai mekanisme compliance untuk mendorong partai politik membenahi integritas diri mereka sendiri,” kata Fajar.

Pada akhirnya, hasil IIPP selayaknya menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong perbaikan tata kelola parpol sebagai instrumen utama demokrasi. Bagaimanapun demokrasi yang substantif membutuhkan hadirnya parpol yang tata kelolanya modern, transparan, dan lebih berintegritas.