Demokrasi Butuh Pers yang Sehat

Pada Sabtu (3/5/2025) lalu, masyarakat internasional memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia. Peringatan tahunan itu bertujuan mengingatkan kita semua arti penting kebebasan pers dalam kehidupan serta menegaskan pemerintah mengenai tugasnya untuk menjamin kebebasan tersebut.

Dalam rangka Hari Kebebasan Pers Sedunia, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa kebebasan pers kian mahal. Pers semakin sulit bekerja. Pelaksanaan tugas jurnalistik terasa semakin berbahaya. Padahal, kebebasan pers merupakan fondasi bagi kemerdekaan, keadilan, dan penegakan hak asasi manusia. ”Jurnalis menghadapi serangan, penahanan, penyensoran, intimidasi, kekerasan, dan bahkan kematian,” ujarnya.

Salah satu contoh tekanan terhadap pers ialah kekerasan terhadap kerja jurnalistik di Jalur Gaza. Sejumlah wartawan tewas akibat konflik di wilayah itu. Namun, tekanan terhadap pers tak hanya kekerasan akibat konflik bersenjata, tetapi juga ”kekerasan” dari penguasa. Celakanya, pada masa sekarang jangan bayangkan penguasa yang menekan pers itu sebagai sosok otoriter bengis. Seperti dilaporkan riset-riset mutakhir, seiring gelombang regresi demokrasi (penurunan kualitas demokrasi secara terus-menerus) di berbagai belahan dunia, tekanan terhadap pers kini justru dilakukan pemimpin yang terpilih secara demokratis. Wajah mereka ramah dan santun.

Tekanan lainnya ialah disrupsi digital. Dari sisi bisnis, disrupsi menghancurkan bentuk model bisnis yang selama ini diandalkan perusahaan pers. Tak sedikit perusahaan pers tertatih-tatih untuk beralih dan menemukan model alternatif. Pada saat yang sama, media sosial membuat informasi membanjiri kita semua. Situasi itu membuat media arus utama seperti kehilangan ”alasan keberadaannya”. Informasi apa pun bisa diperoleh dengan mudah melalui internet, lantas mengapa kita harus mengikuti laporan dari media arus utama?

Namun, untuk menjaga demokrasi, tidak bisa dibantah, pers merupakan kekuatan utamanya. Diskusi publik yang berkualitas dibangun melalui media arus utama yang sehat. Fakta-fakta dan pandangan dari beragam pihak dipadu untuk memperkaya diskusi publik. Pemerintah dan pihak lain yang memiliki wewenang sepatutnya memperhatikan diskusi publik itu sebelum mengambil keputusan.

Akan tetapi, supaya tetap sehat, organisasi pers memerlukan kebebasan dan keberagaman anggota newsroom sehingga berbagai pandangan bisa muncul dalam menilai sebuah situasi. Semua masalah dinilai, diukur, dan dibedah secara obyektif oleh siapa pun yang menjadi anggota newsroom.

Demokrasi tidak sekadar pemilu dan pertarungan politik. Dalam demokrasi, harus ada pula diskusi publik yang bermutu dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Pers yang sehat menjadi jantungnya.