Demokrasi, Korupsi, dan Oligarki

Pemerintahan Bulgaria akhirnya bubar pada Kamis (11/12/2025) setelah rakyat memenuhi pusat ibu kota Sofia, Rabu (10/12/2025) malam. Sekitar 100.000 pengunjuk rasa menuding pemerintahan yang baru berkuasa pada Januari lalu itu melakukan korupsi secara luas. Kata-kata yang berarti ”mundur” serta ”mafia angkat kaki” diteriakkan demonstran.

Perdana Menteri Bulgaria Rossen Jeliazkov merespons tuntutan rakyat dan menyatakan pemerintahannya bubar. Untuk sementara waktu, jajarannya menjalankan fungsi administratif hingga kabinet anyar terbentuk. Tak ada pilihan bagi pemerintahan Jeliaskov selain bubar untuk memenuhi desakan rakyat Bulgaria karena tuntutan itu didukung Presiden Rumen Radev. Dengan kata lain, pemerintahan Jeliazkov sudah tak memiliki legitimasi secara politik dan moral mengingat rakyat dan presiden selaku kepala negara sama-sama tak lagi menghendaki mereka berkuasa.

Demonstrasi yang dimotori orang muda dari generasi Z mulai meluas pada November 2025, terutama gara-gara ada usulan pemerintah untuk menaikkan iuran jaminan sosial dan pajak atas dividen. Pemerintah mengusulkan hal ini untuk mendanai kenaikan pengeluaran negara. Celakanya, rakyat sudah tidak percaya dengan pemerintah karena praktik korupsi yang meluas. Jeliazkov dan jajarannya dinilai gagal memberantas korupsi. Kebijakan mereka juga dilihat tak mampu mengatasi problem ekonomi.

Selain itu, banyak pengunjuk rasa marah karena keterlibatan Delyan Peevski serta Boyko Borissov dalam kekuasaan. Seperti ditulis BBC, Peevski dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat serta Inggris akibat korupsi, sedangkan Borissov merupakan politisi senior yang tiga kali menjadi perdana menteri dengan total masa kekuasaan 9 tahun pada 2009-2021. Nama Borissov dan Peevski diteriakkan oleh demonstran dan diminta untuk meninggalkan kekuasaan.

Menurut Transparency International, Bulgaria yang bergabung dengan Uni Eropa pada 2007 tercatat sebagai negara yang dipersepsikan paling korup di Eropa. Kondisi itu memicu kemarahan masyarakat. Mereka pun menghendaki pemerintahan Jeliazkov mundur karena dinilai tak bersih. Hal ini menunjukkan demokrasi dan pemilu bukan mekanisme cek kosong. Meski baru di tengah jalan, pemerintahan yang dinilai korup harus mundur. Sistem parlementer memungkinkan hal tersebut terjadi. Dalam sistem presidensial, pemerintahan tidak bisa bubar begitu saja. Namun, pesannya sama, pemerintah harus selalu mendengarkan suara rakyat. Jangan lembek terhadap korupsi dan tunduk pada segelintir elite oligarki. Menang pemilu tidak berarti bebas semaunya.

Demokrasi bukan sekadar pemilu, apalagi cek kosong. Di dalam demokrasi, ada partisipasi rakyat dan kebebasan yang menjadi sarana untuk mengontrol pemerintah.