Demonstrasi dan Anarki Massa, Buah Bonus Demografi yang Dilupakan

Gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah yang sebagian berakhir ricuh dan memakan korban jiwa merupakan salah satu konsekuensi bonus demografi. Namun, risiko dari besarnya jumlah penduduk usia produktif itu kerap diabaikan, terbuai janji manis bonus yang belum tentu bisa digapai.

Bonus demografi hanya bisa dicapai jika syaratnya terpenuhi. Jika tidak, bencana demografi di depan mata. Indonesia memasuki masa bonus demografi sejak 2012, mencapai puncaknya ketika pandemi Covid-19 terjadi pada 2020, dan diprediksi selesai pada 2041.

Tahun 2025, Indonesia memiliki 284,4 juta penduduk dengan median umur penduduk 30,4 tahun. Jumlah penduduk usia produktif berumur 15-64 tahun mencapai 196,1 juta. Sementara jumlah pemuda berumur 15-29 tahun sebanyak 66,8 juta jiwa, dengan 86 persen diisi generasi Z.

Bonus demografi memberikan Indonesia populasi generasi muda yang besar, energik, dan beraspirasi tinggi. ”Jika aspirasi dan potensi mereka tak tersalurkan melalui pendidikan dan lapangan kerja yang layak, energi mereka bisa berubah jadi gelombang demonstrasi dan ketidakpuasan sosial,” kata Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia Sudibyo Alimoeso, di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Kegagalan memanfaatkan peluang bonus demografi itu bisa berujung pada berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik berkepanjangan.

Namun, mampatnya aspirasi penduduk tersebut justru terjadi saat ini. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia di persimpangan kritis perjalanan demografisnya.

Di satu sisi, bonus demografi menawarkan peluang emas menjadi bangsa maju dan kaya. Di sisi lain, kegagalan memanfaatkan peluang bonus demografi itu bisa berujung pada berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik berkepanjangan.

Ada sejumlah risiko dari bonus demografi yang tak dikelola dengan baik. Beberapa risiko itu antara lain demonstrasi di sejumlah daerah yang diwarnai bentrokan demonstran dan polisi, pembakaran sejumlah fasilitas publik dan gedung pemerintah, penjarahan beberapa rumah pejabat publik, serta melambatnya ekonomi akibat turunnya aktivitas warga.

Meski disebut bonus demografi, kondisi kependudukan yang dialami sekali dalam sejarah suatu bangsa itu tidak gratis. Ada prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu penduduk berkualitas, ketersediaan lapangan kerja, besarnya tabungan rumah tangga, dan banyaknya keterlibatan perempuan di pasar kerja.

Kini, saat rasio ketergantungan mulai berbalik arah atau meningkat lagi setelah puncak bonus demografi terlalui, kondisi semua prasyarat tercapainya bonus demografi itu masih tidak baik-baik saja.

Guru Besar Geografi Kependudukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Sukamdi menilai, salah satu masalah genting yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terbatasnya ketersediaan lapangan kerja.

Kesempatan kerja menjadi kunci untuk bisa memanfaatkan bonus demografi. ”Fokus pemerintah meningkatkan kualitas penduduk agar produktif di masa depan seharusnya diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja yang memadai,” ungkapnya.

Laporan Bank Dunia pada 2023 menyebutkan, persentase pengangguran usia produktif di Indonesia mencapai 13,9 persen dan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah lulusan SMK sebanyak 9,01 persen, SMA 7,05 persen, dan universitas 5,25 persen. Mereka yang bekerja pun paling banyak ada di sektor nonformal yang digaji rendah dan dengan jaminan kesejahteraan sosial yang terbatas.

Kesempatan kerja adalah kunci untuk bisa memanfaatkan bonus demografi.

Sudibyo mengakui bahwa penciptaan lapangan kerja formal saat ini masih sangat lambat. Dari kebutuhan 5 juta-7 juta lapangan kerja baru per tahun, pemerintah baru bisa menciptakan 2,5 juta-3 juta pekerjaan saja.

Program pendidikan dan pelatihan belum selaras dengan kebutuhan industri hingga menciptakan kesenjangan keterampilan. Saat bersamaan, reformasi birokrasi dan kebijakan investasi belum cukup mendorong sektor padat karya.

”Berbagai program pemerintah, seperti Kartu Prakerja, pendidikan vokasi, dan insentif investasi, belum memberikan dampak yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja produktif secara masif,” ujarnya.

Tingginya pengangguran, apalagi pengangguran terdidik, berisiko besar tidak hanya bagi pembangunan ekonomi, tetapi juga bisa menciptakan ketidakstabilan politik. Penduduk muda Indonesia bukan hanya besar jumlahnya, melainkan juga beragam aspirasi dan kebutuhannya mengingat mereka tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Oleh karena itu, penyediaan lapangan kerja dan pemenuhan aspirasi mereka tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga butuh inovasi pemerintah daerah.

”Persoalan kependudukan yang terjadi di setiap daerah berbeda-beda sehingga pemerintah daerah harus paham situasi di wilayah mereka dan merespons persoalan kependudukan ini secara cepat,” ujar Sukamdi.

Tekanan ekonomi itu berlangsung di tengah besarnya kesenjangan dan kontradiktifnya kehidupan masyarakat. Saat sebagian anak muda berjuang mendapatkan pekerjaan apa saja meski dibayar rendah, sebagian pejabat dan keluarganya justru gemar memamerkan kekayaannya. Ketika sejumlah warga sulit mendapat keadilan, kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme justru kian merajalela.

Dalam kehidupan sosial penuh tekanan itu, pejabat publiknya justru arogan, tidak peka, dan tidak memiliki empati atas keadaan yang dirasakan sebagian besar rakyat. Semua itu akhirnya meletup dan melahirkan berbagai aspirasi dan tuntutan yang disampaikan masyarakat dalam unjuk rasa selama beberapa pekan terakhir di seluruh Indonesia.

Upaya mewujudkan bonus demografi yang dilakukan pemerintah terkesan sekadar retorika, sering dipidatokan, tetapi implementasinya belum optimal.

Meski demikian, demonstrasi itu bukan semata-mata menuntut kesejahteraan ekonomi atau kenyamanan hidup secara material. Aspirasi penduduk muda memang sangat luas dan kompleks.

Mereka memang menginginkan untuk bisa meningkatkan status ekonomi mereka. Namun, di sisi lain, mereka juga menginginkan perubahan fundamental dalam sistem bernegara dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

Banyak anak muda menuntut keadilan yang substantif yang menyentuh struktur sosial, ekonomi, ataupun politik. Mereka menginginkan sistem yang memberi kesempatan setara bagi semua orang, bukan hanya dikuasai segelintir elite.

Mereka juga ingin berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, bukan sekadar memberikan suara dalam bilik pemungutan suara setiap lima tahun sekali. Pemuda menginginkan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam setiap pengambilan kebijakan publik.

Tak hanya itu, lanjut Sudibyo, unjuk rasa ini juga menunjukkan kekhawatiran penduduk muda akan nasib mereka di masa depan. Keberhasilan pencapaian Indonesia Emas 2045 akan bertumpu pada orang-orang muda, termasuk mereka yang aktif berunjuk rasa saat ini. Namun, cita-cita itu tak akan terwujud tanpa partisipasi pemimpin dan pejabat publik yang menguasai pemerintahan sekarang.

”Upaya mewujudkan bonus demografi yang dilakukan pemerintah terkesan sekadar retorika, sering dipidatokan, tetapi implementasinya belum optimal,” tambahnya.

Jika aspirasi penduduk muda dan produktif ini terus mengalami kemampatan dan berlangsung berlarut-larut, Sukamdi mengkhawatirkan terjadinya ketidakstabilan politik dan memunculkan keresahan sosial atau social unrest.

Kondisi ini akan ditandai dengan semakin banyak dan meluasnya unjuk rasa dan tindak kolektif lain, termasuk aksi-aksi kejahatan dan terorisme, untuk meluapkan ketidakpuasan mereka atas kondisi ekonomi, sosial, dan politik sekarang.

Apabila politik tidak stabil, imbasnya pasti akan merembet ke sektor ekonomi yang membuat masyarakat masuk kembali dalam jurang kemiskinan. Kondisi ini akan berdampak balik terhadap kondisi politik hingga menciptakan lingkaran setan yang dampak terbesarnya akan dirasakan masyarakat kelas bawah.

Tidak tertutup kemungkinan kerusuhan 1998 akan terulang dan pemerintah yang sah bisa terguling seperti yang terjadi dalam kasus Arab Spring pada tahun 2010-an.

”Tidak tertutup kemungkinan kerusuhan 1998 akan terulang dan pemerintah yang sah bisa terguling seperti yang terjadi dalam kasus Arab Spring pada tahun 2010-an,” katanya.

Oleh karena itu, Sudibyo berharap pemerintah segera berbenah dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan sisa-sisa waktu bonus demografi yang tinggal 15 tahun lagi.

Jika kebijakan yang diambil pemerintah tidak tepat, tidak berdasar pada kondisi dan struktur kependudukan yang ada sekarang, maka yang akan dipetik Indonesia dalam 100 tahun kemerdekaannya bukanlah bonus demografi seperi yang dicita-citakan, tapi justru jadi bencana demografi.