Lowongan Kerja Kurang, Sarjana Berebut Jadi Pasukan Oranye

Lowongan kerja makin terbatas. Namun, kebutuhan hidup tidak bisa ditunda. Sarjana pun mesti berebut untuk menjadi petugas penanganan prasarana sarana umum atau pasukan oranye, sebutan bagi petugas PPSU di Jakarta. 

Apa yang terjadi, bagi mereka, bukan lagi soal gengsi. Namun, menyangkut urusan perut. Peribahasa tak ada rotan akar pun jadi sepertinya pas menggambarkannya.

Rabu (9/7/2025), Nuraini (31) sudah berdiri di halaman Kantor Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Ia tiba sebelum pukul 08.00 WIB. Rapi dengan kemeja putih, celana bahan hitam, dan sepatu.

Ibu dua anak ini bergabung bersama 69 warga lain. Mereka menanti giliran wawancara untuk menjadi petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU). Totalnya ada 141 pelamar. Mereka berebut empat lowongan PPSU.

Nuraini merupakan sarjana pendidikan agama pada 2017. Ia datang bukan sekadar mencoba peruntungan, melainkan membantu ekonomi keluarga. ”Ngelamar (jadi petugas) PPSU buat nambah penghasilan. Kan, sekarang biaya hidup mahal,” kata Nuraini seusai wawancara.

Pertanyaan wawancara seputar pemahaman soal tugas PPSU, tanggung jawab di lapangan, hingga bagaimana menghadapi dinamika warga. Ia berharap lolos agar tak semata mengandalkan gaji suami yang setara upah minimum provinsi (UMP) Jakarta, yakni Rp 5,39 juta per bulan.

Selama ini, ia mendedikasikan waktu untuk mengurus rumah tangga. Sesekali ia memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak yatim piatu di lingkungannya tanpa imbalan.

Akan tetapi, kebutuhan hidup bertambah. Anak sulungnya sebentar lagi masuk sekolah dasar (SD) dan ongkos sewa rumah kontrakannya sebesar Rp 1,3 juta per bulan harus dilunasi.

Ia waswas jika harus menyekolahkan sang anak ke sekolah swasta. Sebab, biaya yang harus ia keluarkan akan jauh lebih mahal.

Begitu lowongan PPSU dibuka pada 23 Juni 2025, ia langsung mendaftar. Saingannya, mulai dari lulusan SD hingga sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK) dan sederajat.

Proses seleksi terbilang ketat. Diawali dengan seleksi administrasi, pelamar lalu mesti praktik teknis dan wawancara. Dalam praktik, mereka menyapu jalan dan membersihkan saluran.

Sarjana berebut untuk jadi PPSU bukan terjadi di satu kelurahan tersebut. Pada April 2025, ribuan warga mengantre di Balai Kota Jakarta demi bisa memasukkan berkas lamaran menjadi petugas PPSU.

Warga datang pagi-pagi, sebagian di antaranya merupakan lulusan perguruan tinggi atau sarjana. Padahal, lowongan pekerjaan belum dibuka. Mereka teperdaya pesan berantai dari grup-grup percakapan Whatsapp.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mau tidak mau tetap melayani warga. Sebab, lowongan kerja sebagai petugas PPSU dengan syarat cukup lulusan SD menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.

Total lowongannya mencapai 1.023 orang untuk 239 kelurahan. Kebutuhan ini untuk mengisi kekosongan posisi karena batas usia, petugas yang mengundurkan diri, dan sebagainya.

Warga yang telanjur memasukkan lamaran ke Balai Kota Jakarta tetap diproses lamarannya. Petugas kelurahan sesuai domisili menghubungi pelamar untuk memperbarui berkas sesuai ketentuan yang berlaku.

Ada tujuh sarjana dari 127 pelamar PPSU di Kelurahan Serdang, Jakarta Pusat. Semuanya memperebutkan satu posisi PPSU.

Nabila (27) dan Febrina Nuranisa (32) di antaranya. Keduanya merupakan lulusan akuntansi. Mereka ingin jadi PPSU karena susah mencari pekerjaan. ”Selagi ada peluang di depan mata, ambil saja dulu,” ujar Nabila.

Hal itu diamini Febrina. Mereka merasa mampu sebagai PPSU karena terbiasa mengurus rumah.

Soal sulitnya mendapatkan pekerjaan kian nyaring terdengar. Suara keras ini ditunjang laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Angka pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang dengan 1,01 juta orang di antaranya merupakan sarjana.

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andy Ahmad Zaelany, menyebutkan, kekisruhan pada saat bursa kerja (job fair) di Bekasi, Jawa Barat, mengindikasikan sulitnya memperoleh pekerjaan saat ini. Hal itu menjadi alarm sosial yang harus segera dicarikan solusinya.

”Ini bom waktu. Pemerintah harus bergerak cepat untuk mengatasi meroketnya pengangguran dan kemiskinan,” ujar Andy secara terpisah.

Andy merujuk pada jumlah angkatan kerja yang bertambah setiap tahun. Sama halnya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana. Namun, penciptaan lapangan kerja masih lambat, bahkan pelik dengan praktik pembatasan usia dalam lowongan kerja.

Semuanya merupakan alarm sosial yang bisa meletuskan kekisruhan dalam masyarakat (pergolakan sosial/social upheavel). Kekisruhan dalam bursa kerja, banyaknya tawuran, dan meroketnya frekuensi kriminal menjadi salah satu indikasi.

Andy juga mengkritik sedikitnya investor. Bahkan, investor besar dari China membawa pekerja sendiri sehingga warga lokal sulit memperoleh pekerjaan. Belum lagi korupsi yang masih langgeng, alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga.

Maka jangan heran pekerjaan yang tersedia di sektor formal terbatas. Menurut Andy, sektor informal pun tertekan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), misalnya, sudah menyerap 97 persen tenaga kerja dan banyak yang gagal dalam berusaha.

”Banyak orang melamar (jadi petugas) PPSU atau petugas kebersihan, termasuk sarjana. Ini mengindikasikan orang sudah depresi dengan kondisi yang ada,” kata anggota Dewan Pengupahan Jakarta itu.

PPSU selama ini digolongkan sebagai pekerjaan yang tidak sesuai dengan status sarjana. Ketika orang-orang berebut untuk posisi itu, berarti pekerjaan sudah sulit diperoleh, dan pemerintah sangat lamban menciptakan pekerjaan bagi warga.

Selain itu, terjadi disfungsi sosial. Sektor pendidikan tak seiring dengan sektor ketenagakerjaan.

Menurut Andy, sarjana melamar sebagai PPSU menunjukkan adanya perubahan cara pandang. Warga ingin pekerjaan yang stabil dari ancaman PHK, memperoleh jaminan sosial seperti kesehatan dan kecelakaan, seragam pekerja, serta pekerjaan rutin yang tidak memerlukan kemampuan khusus yang harus dipelajari.

Perspektif baru ini membuat orang realistis untuk melamar sebagai petugas kebersihan. Apalagi, sebagian pekerjaan yang masih bisa diperebutkan gajinya lebih rendah dibandingkan petugas kebersihan.

Orang juga cenderung menghindari perjanjian kontrak atau outsourcing (alih daya) meskipun gajinya besar. Ini karena tingginya risiko kehilangan pekerjaan.

”Semua unsur pemerintah, tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan. Harus fokus pada penciptaan lapangan kerja. Ini darurat,” ujar Andy.