Demonstrasi Warga Pati, Istana Minta Semua Pihak Menahan Diri

JAKARTA, KOMPAS — Pihak Istana meminta seluruh pihak menahan diri dalam merespons polemik di Pati, Jawa Tengah. Bupati Pati Sudewo dievaluasi, baik dalam konteks rantai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun oleh partai asalnya, Partai Gerindra, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Polemik di Pati, Jateng, yang bermula dari penaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen memicu kemarahan publik. Pada Rabu (13/8/2025), warga setempat berunjuk rasa besar-besaran memenuhi areal depan Kantor Bupati Pati.

Unjuk rasa tidak hanya terkait isu kenaikan tarif PBB, tetapi juga menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya karena dinilai arogan. Arogansi dimaksud terkait dengan pernyataan Sudewo yang tidak empatik, bahkan menantang warga yang memprotes kebijakannya.

Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah pusat terus memantau dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati akibat kebijakan penaikan PBB yang diambil oleh Bupati Pati. Kabar mengenai adanya warga yang tewas dalam unjuk rasa juga terus diverifikasi kebenarannya. 

Ia menegaskan, menghormati unjuk rasa yang dilakukan masyarakat. Persoalan di Pati pun menjadi perhatian pihak Istana. Kendati demikian, ia juga meminta semua pihak menghadapi persoalan tersebut dengan kepala dingin. 

”Kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri,” kata Prasetyo seusai menyaksikan gladi kotor upacara penurunan bendera 17 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu petang.

Prasetyo mengatakan telah berkomunikasi dengan Gubernur Jateng dan Bupati Pati secara personal untuk mencari jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan polemik di Pati. Selain itu, ia juga berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri terkait dengan rantai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. 

Menurut dia, pengambilan keputusan untuk menaikkan tarif PBB di daerah-daerah dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Sebab, pertimbangannya pun didasarkan pada konteks dan kebutuhan daerah masing-masing.

Akan tetapi, lanjutnya, kebijakan pemerintah daerah bakal dievaluasi jika merugikan masyarakat. ”Koordinasinya (antara pemerintah pusat dan daerah) setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah. Nah, di situlah kemudian kita berkoordinasi sangat intens,” kata Prasetyo.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada para pejabat publik di level mana pun agar berhati-hati dalam berkomunikasi publik. Apalagi ketika menyampaikan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

Secara terpisah, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohamad Toha, mengatakan, pemerintah provinsi dan pusat perlu turun tangan untuk memediasi polemik di Pati. Menurut dia, peran pemerintah di tingkat yang lebih tinggi penting untuk memastikan penyelesaian masalah berjalan dengan cepat, adil, dan tidak memecah belah masyarakat.

”Ketegangan antara Bupati Pati dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya mendorong agar semua pihak duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Pati,” kata Toha.

Prasetyo mengakui, Bupati Pati Sudewo yang diprotes publik merupakan kader Partai Gerindra, partai politik asalnya, sekaligus partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Di partai, pembinaan terhadap Sudewo telah dilakukan, baik oleh Sekretaris Jenderal Sugiono maupun dirinya yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerindra.

”Proses pembinaan yang dilakukan tidak jauh berbeda, sebagai pejabat publik apalagi juga membawa nama baik partai, di situlah memang kita harus berhati-hati,” kata Prasetyo.

Ia berharap, sejumlah langkah yang dilakukan baik dalam konteks sebagai pemerintah pusat maupun pimpinan partai bisa segera menyelesaikan masalah di Pati. Sebab, polemik apa pun hendaknya tidak mengganggu kehidupan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono pun mengatakan, terus memantau unjuk rasa di Pati hari ini. Ia berterima kasih kepada semua pihak karena berdasarkan laporan yang diterima, situasi sudah kembali kondusif.

Sebagai Sekjen Gerindra, ia juga telah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi masyarakat. Hal itu penting agar kebijakan yang diambil tidak menambah beban warga.

“Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” ujar Sugiono.