Demonstrasi di Jayapura Kondusif, Ada Satu Aksi Lainnya Lagi Rawan Disusupi

JAYAPURA, KOMPAS — Demonstrasi terkait situasi politik dan arah pemerintahan dalam negeri dari sejumlah organisasi mahasiswa berlangsung aman di Kota Jayapura, Papua, Senin (1/9/2025). Namun, rencana demonstrasi lainnya pada Selasa (2/9/2025) terkait dengan isu politik lokal Papua dinilai lebih rawan.

Demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua diinisiasi oleh gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Jayapura. Mereka adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

Sekitar 100 mahasiswa memulai aksi di kantor DPRD Papua, Distrik Jayapura Utara, sekitar pukul 11.00 WIT. Penyampaian aspirasi di halaman kantor DPRD Papua berlangsung kondusif.

Massa menyampaikan berbagai aspirasi terkait dengan situasi politik nasional dan lokal Papua. Hal yang paling disorot ialah tindakan represif dari aparat keamanan dalam menghadapi penyampaian aspirasi publik di sejumlah daerah. Mereka turut meminta agar aparat membebaskan seluruh massa aksi yang ditangkap.

Massa aksi juga menyoroti berbagai kebijakan politik nasional, seperti evaluasi gaji dan tunjangan anggota legislatif. Selain itu, massa aksi juga menyampaikan aspirasi kondisi di Papua terkait dengan masalah hak asasi manusia (HAM) hingga eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat adat.

”DPR Papua juga harus ikut mendorong disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Masyarakat Adat,” kata Rison Zul Akbar, Ketua Umum HMI Cabang Jayapura, saat membaca tuntutan dari aliansi mahasiswa.

Sekitar pukul 12.30 WIT, massa aksi bergerak ke Markas Polda Papua, yang berjarak sekitar 500 meter dari kantor DPRD Papua. Unjuk rasa di halaman Polda Papua berlangsung kondusif hingga massa membubarkan diri pada pukul 13.30 WIT.

Wakil Kepala Polda Papua Brigadir Jenderal (Pol) Faizal Ramadhani yang menerima massa mengapresiasi aksi yang berlangsung kondusif. Faizal juga menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan dalam tragedi demo di Jakarta.

Demo di DPRD Papua dan Polda Papua awalnya akan diikuti oleh solidaritas ojek daring di Jayapura. Namun, mereka membatalkan aksi dengan alasan takut aksi disusupi oleh pihak-pihak lain.

Sementara itu, situasi di Kota Jayapura berlangsung kondusif hingga Senin sore. Sejumlah pertokoan di sekitar DPRD Papua dan Polda Papua yang sempat tutup terpantau kembali buka sekitar pukul 15.00 WIT.

Perlu ada perhatian khusus terkait dengan aksi besok, apalagi massanya pasti akan lebih besar.

Polisi kembali berfokus menghadapi aksi demonstrasi lain yang akan berlangsung di Distrik Abepura, Kota Jayapura. Demo ini dilakukan oleh aliansi mahasiswa Papua terkait dengan penahanan dan pemindahan tahanan politik (tapol) di Sorong, Papua Barat Daya.

Adapun empat tahanan politik ini merupakan petinggi dari kelompok yang mengatasnamakan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). Keempatnya didakwa kasus makar yang saat ini sedang menjalani proses peradilan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Di Sorong, aksi unjuk rasa terkait pemindahan tapol NFRPB ini berlangsung ricuh saat pemindahan ke Makassar, Rabu (27/8/2025). Berdasarkan laporan polisi, sejumlah fasilitas umum dirusak, termasuk kendaraan dan rumah pribadi Gubernur Papua Barat Daya Elias Kambu.

Di Papua, Faizal mengatakan, Polda tetap bersiaga menghadapi aksi lanjutan yang kemungkinan akan melibatkan massa aksi yang lebih besar. Sebanyak 9.300 personel diturunkan untuk mengamankan demonstrasi 1-2 September di wilayah Polda Papua.

”Kami berharap situasi kondusif seperti ini terus berlangsung di masyarakat dan kami akan terus mengamankan situasi di Papua,” ujar Faizal.

Kepala Kantor Komisi Nasional HAM Papua Frits Ramandey berharap situasi kondusif yang berlangsung di DPRD Papua dan Polda Papua juga terjadi di Distrik Abepura. Namun, Frits tetap mengingatkan agar aparat keamanan tetap waspada demi memastikan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat.

Menurut Frits, demo di kawasan Abepura kemungkinan akan melibatkan massa yang lebih besar dari mahasiswa lokal Papua. Aksi-aksi serupa dari kelompok ini rawan disusupi oleh organisasi sayap dari kelompok pro-kemerdekaan Papua.

”Perlu ada perhatian khusus terkait aksi besok, apalagi massanya pasti akan lebih besar. Harus mewaspadai jangan sampai ada penyusup yang bisa berdampak pada aktivitas dan kenyamanan masyarakat,” ucapnya.