Agenda Demonstrasi di Sejumlah Daerah, 1 September 2025

JAKARTA, KOMPAS — Gelombang demonstrasi yang sempat memanas di sejumlah kota Indonesia pada akhir Agustus 2025 diperkirakan belum reda. Beberapa elemen mahasiswa dan masyarakat berencana menggelar unjuk rasa di sejumlah daerah di Tanah Air pada Senin (1/9/2025).

Aksi massa tersebar di banyak daerah dengan corak dan tuntutan yang beragam. Namun, berdasarkan informasi yang diterima Kompas, sejumlah demonstrasi itu memiliki benang merah yang sama, yakni terkait ketidakpuasan publik terhadap kebijakan elite politik dan arah pemerintahan.

 Berikut agenda demonstrasi yang sudah direncanakan di sejumlah kota/kabupaten di Tanah Air:

Di Palembang, massa dijadwalkan turun ke jalan pada Senin (1/9/2025). Lokasi utama aksi berada di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan di Ilir Barat, Kota Palembang. Peserta aksi berasal dari berbagai kelompok masyarakat sipil.

Massa antara lain menolak realisasi tunjangan tambahan anggota DPR, mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, menuntut revisi UU Pemilu, sekaligus menekan agar ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR.

Massa antara lain dari Gerakan Masyarakat Sumsel (Gemarak Sumsel) yang berisi gabungan mahasiswa dari perguruan tinggi di Palembang dan sekitarnya. Mereka berencana demo di Gedung DPRD Sumsel, Palembang, mulai sekitar pukul 11.00 WIB.

Ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan, antara lain mendesak pembatalan kenaikan tunjangan DPR, mendesak RUU Perampasan Aset segera disahkan, menindak tegas aparat yang referensif, serta reformasi Polri.

Polres Metro Jakarta Pusat mencatat bahwa demonstrasi akan berlangsung di beberapa kawasan, yakni Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar. Sejumlah ruas jalan berpotensi padat, terutama di Jalan Jenderal Sudirman – MH Thamrin, akses menuju Gedung DPR/MPR di Gatot Subroto, serta jalur sekitar Stasiun Gambir, Tugu Tani, Senen, dan Tanah Abang. Menurut Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, seluruh aksi telah disampaikan pemberitahuannya kepada kepolisian.

Aksi di depan Gedung DPR/MPR RI dipimpin Aliansi BEM Tangerang Selatan dengan tuntutan beragam. Mereka menyoroti kasus pelanggaran HAM 1998, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, meminta penurunan gaji anggota DPR, menolak RUU KUHAP, serta menolak Program Strategis Nasional (PSN).

Di Kantor Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Koalisi Mahasiswa Nusantara menuntut pengusutan dugaan korupsi distribusi anggaran beasiswa. Sementara itu, di Silang Selatan Monas, LBH DPD KNPI DKI bersama 200 orang menggelar aksi terkait insiden kematian pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Masih di lokasi itu, PP PMKRI menuntut pencopotan Kapolri serta pejabat negara yang merangkap jabatan. Aksi juga digelar di depan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, oleh kelompok Bangun Indonesia Maju yang menyoroti dugaan tindakan represif Brimob.

Di Menteng, Komunitas Pemantau Korupsi berunjuk rasa di kantor DPP Partai NasDem dengan mendesak agar kader partai Amelia Anggraini diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil. Sementara itu, di Sawah Besar, Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (Gempar) menuntut pengusutan dugaan korupsi penyelenggaraan haji di depan kantor Kementerian Agama RI. Masih di kawasan ini, Gerakan Muda Anti Korupsi beraksi di depan kantor BPS RI, mendesak evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut.

Unjuk rasa juga direncanakan digelar di Yogyakarta. Kantor DPRD DIY disebut-sebut akan menjadi lokasi aksi meski kelompok penggerak belum diumumkan secara terbuka.

Pemerintah Daerah DIY telah bersiap menghadapi potensi unjuk rasa dengan langkah antisipatif. Pemda melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk membuka ruang dialog serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan rumah sakit agar aksi tidak berujung ricuh. Meski belum ada daftar tuntutan resmi, diperkirakan isu yang diangkat selaras dengan gerakan nasional terkait DPR dan kebijakan pemerintah.

Selain itu, sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar demonstrasi di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (1/9/2025). Aksi bertajuk ”Jogja Memanggil: Maklumat Rakyat” ini direncanakan digelar pada pukul 09.00-13.00 WIB.

Kota Malang menjadi salah satu daerah yang juga akan direncanakan menjadi lokasi unjuk rasa. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Aliansi Rakyat Tertindas Kota Malang kepada Kepala Polres Kota Malang, aksi solidaritas akan digelar di Balai Kota Malang pada Senin (1/9/2025) mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Kehadiran kelompok ini menegaskan keterlibatan organisasi lokal yang ingin menyuarakan aspirasi warga secara terkoordinasi. Meski surat resmi tidak merinci tuntutan, isu yang akan diangkat diperkirakan berkaitan dengan kritik terhadap tunjangan DPR, desakan transparansi kebijakan pemerintah, serta dorongan pengesahan sejumlah RUU yang dianggap strategis bagi publik.

Di sisi lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 8 Surabaya ikut mengeluarkan imbauan kepada penumpang kereta api. Mengingat lokasi aksi berada di pusat kota dan dekat dengan jalur menuju Stasiun Malang, penumpang diminta datang lebih awal untuk menghindari kemacetan dan kerumunan. Pengoperasian kereta tetap berjalan normal, tetapi penumpang diarahkan menggunakan pintu timur stasiun demi kelancaran mobilitas.

Di Kota Semarang, Jawa Tengah, demonstrasi akan digelar oleh Aliansi BEM Semarang Raya di Lapangan Simpang Lima pada Senin, mulai pukul 13.00 WIB. Para mahasiswa menjamin demontrasi tersebut bakal dilakukan secara damai. Agendanya adalah sebagai solidaritas pembebasan massa aksi yang ditahan polisi, doa bersama, dan audiensi terbuka.

Aliansi BEM Semarang Raya turut mengundang Ketua DPRD Jateng Sumanto dan Kepala Polda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo dalam demonstrasi tersebut untuk bisa mengikuti audiensi terbuka dengan masyarakat.

Ada sepuluh tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa dalam demonstrasi itu, antara lain meminta agar kasus kematian pengojek daring Affan Kurniawan diusut tuntas demi keadilan, dan mendesak Polri melakukan evaluasi sepenuhnya serta bertanggungjawab atas kegagalannya melindungi warga sipil dan praktik kekerasan aparat yang selalu berulang.

Selain itu, massa juga menuntut Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi yang menjamin penanganan demonstrasi secara manusiawi, menuntut evaluasi total dan penurunan tunjangan DPR RI, serta membuat regulasi yang mengantur mekanisme fit and proper test yang ketat dan transparan bagi calon anggota legislatif.

Di Surakarta, seruan untuk berdemonstrasi pada 1 September 2025 beredar di sosial media mulai pukul 13.00. Dalam ajakan yang bertema Solo Raya Menggugat, demonstran mengundang seluruh elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga masyarakat seluruh Solo Raya (Surakarta, Wonogiri, Sragen, Klaten, Karanganyar dan Boyolali).

Demonstran diminta memakai drescode atau baju dengan identitas lembaga yang mahasiswa atau masyarakat ikuti. Titik kumpul berada di manapun namun tujuannya hanya satu yakni gedung DPRD Surakarta.

Dengan adanya ajakan ini potensi kemacetan diperkirakan terjadi di jalan Adisucipto, Surakarta.

Sementara di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur akan digelar aksi bersama berbagai elemen masyarakat yang direncanakan mulai pukul 13.00 Wita. Massa aksi akan mendatangi Markas Polda NTT di Jalan Soeharto, kemudian akan bergerak ke Kantor DPRD NTT di Jalan El Tari.

Banyak masyarakat resah dengan rencana aksi tersebut. Mereka khawatir aksi berujung kericuhan, tindakan anarkistis, dan penjarahan.

Unjuk rasa juga direncanakan akan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain mahasiswa, demonstrasi direncanakan melibatkan para pengemudi ojek daring (ojol). Terkait agenda ini, Kepala Polda Sulawesi Tenggara Didik Agung Widjanarko menyatakan bakal menjaga unjuk rasa berjalan dengan tertib.

Di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) BEM Seluruh Indonesia Sumbar melalui akun Instagram @bemkmunand mengumumkan akan menggelar demonstrasi pada pukul 13.00 dengan titik aksi di DPRD Sumbar. Mereka mengundang seluruh unsur elemen, dari mahasiswa, organisasi kemasyarakatan pemuda, pelajar, pengemudi ojek daring, dan masyarakat se-Kota Padang untuk ikut aksi.

Sebagai antisipasi atas rencana demonstrasi besar yang berpotensi memicu kemacetan dan mengganggu keamanan dan kenyamanan siswa itu, Dinas Pendidikan Kota Padang menerapkan kebijakan belajar dari rumah secara daring bagi siswa PAUD, SD, dan SMP pada Senin besok. Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor 400.3/45/Dikbud-Pdg/VIII/2025.

Di Kalimantan Timur, seruan aksi menggema di dua kota sekaligus: Samarinda dan Balikpapan. Massa—terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek daring, buruh, dan warga—dijadwalkan turun pada Senin (1/9/2025) pukul 10.00 Wita. Di Samarinda, titik kumpul berada di depan DPRD Provinsi Kaltim; sementara di Balikpapan, massa rencananya berkumpul di depan DPRD Balikpapan yang berhadapan dengan Kantor Wali Kota.

Aliansi Mahakam menyebut rangkaian tuntutan mereka berfokus pada reformasi hukum, tata kelola, layanan publik, hingga isu lingkungan. Massa menolak RUU KUHAP yang dinilai berpotensi menggerus hak-hak warga dalam proses peradilan.

Mereka juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi, sekaligus mendorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Masyarakat Adat agar perlindungan terhadap kelompok rentan dan komunitas adat memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

Pada saat yang sama, massa menuntut penghapusan tunjangan mewah DPR sebagai simbol penghematan dan etika pejabat publik. Pada sektor sosial, massa menekankan penguatan layanan pendidikan. Mereka mendesak peningkatan kesejahteraan guru dan dosen serta perbaikan akses dan mutu pendidikan di daerah 3T.

Di Lampung, massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan juga berencana menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Lampung, pada Senin (1/9/2025). Pantauan Kompas pada Senin pagi, sejumlah ruas jalan ke arah kompleks pemerintah Pemprov Lampung dan kantor DPRD Lampung dialihkan.

Deretan ruko yang berada di kawasan pecinan Teluk Betung, Bandar Lampung, juga tutup. Sejumlah kantor pemerintah juga dijaga aparat TNI.

Selain itu, sebuah SPBU yang berada di Jalan Woltermongonsidi, Bandar Lampung, juga tidak beroperasi. Sejumlah toko ritel dan minimarket yang berada dekat kantor DPRD Lampung juga tutup.

Unjuk rasa juga direncanakan digelar sejumlah massa di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Berdasarkan pemberitahuan yang masuk ke kepolisian, aksi antara lain akan digelar di Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kota Makassar.

Di Gowa, selain gedung DPRD dan Kantor Bupati Gowa, massa aksi berencana mendatangi Kejaksaan Negeri Gowa. Mereka membawa isu terkait pejabat negara berpesta dan rakyat sengsara. Sementara di Maros akan dilakukan di gedung DPRD, kantor bupati, kejaksaan, hingga simpang lima bandara.

Sementara di Makassar, aksi akan dilakukan serentak oleh sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa yang menyebar di beberapa titik sepanjang siang hingga sore nanti. Aksi di antaranya digelar di kawasan Flyover, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan Markas Polrestabes Makassar.

Selain isu terkait kondisi bangsa saat ini, ada pula yang membawa isu lokal seperti mutasi tenaga kesehatan yang digelar Aliansi Pemerhati Tenaga Kesehatan Sulsel.

***

Catatan: Artikel ini terakhir diperbarui pukul 12.200 WIB. Redaksi