Menyesal atas Skandal Kontrasepsi, Denmark Siapkan Kompensasi

KOPENHAGEN, SELASA — Pemerintah Denmark meminta maaf kepada warga Greenland, khususnya warga Inuit, penduduk asli wilayah itu. Permintaan maaf itu terkait skandal kontrasepsi paksa. Pemerintah Denmark berencana memberikan dana kompensasi bagi para perempuan Greenland korban skandal itu.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengumumkan rencana tersebut, Senin (22/9/2025). Merujuk pemberitaan The Guardian, Pemerintah Denmark berencana membentuk dana rekonsiliasi bersama Pemerintah Greenland.

Rencana itu ditegaskan dalam pernyataan yang dirilis Kantor PM Denmark. Frederiksen menyatakan, ia akan membahas pembentukan dana rekonsiliasi itu bersama Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen dalam kunjungannya ke Nuuk, Greenland, Rabu (24/9/2025).

Kunjungan itu sekaligus menandai upaya Denmark meminta maaf secara resmi kepada Greenland atas skandal IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Kunjungan itu akan menjadi langkah bersejarah bagi hubungan antara Kopenhagen dan Nuuk.

”Dana rekonsiliasi tersebut memungkinkan Denmark memberikan kompensasi finansial individual kepada perempuan Greenland dalam kasus IUD dan kepada warga Greenland lainnya yang telah menjadi sasaran kegagalan dan diskriminasi sistematis karena mereka adalah warga Greenland,” demikian disebutkan dalam pernyataan dari Kantor PM Denmark.

Skandal kontrasepsi paksa bermula ketika Denmark meluncurkan kebijakan pembatasan populasi Greenland. Sejarawan Denmark, Soeren Rud, kepada BBC menjelaskan, setelah Perang Dunia II, populasi Greenland yang kecil meroket. Pada 1970, jumlahnya hampir dua kali lipat.

Populasi yang berlipat menimbulkan tantangan dalam menyediakan perumahan dan layanan kesejahteraan. Dengan alasan finansial dan sikap kolonial, Denmark menerapkan kebijakan itu.

Rud mengatakan, ”Kebijakan itu mengurangi tantangan dalam menyediakan perumahan dan layanan kesejahteraan.”

Catatan dari arsip nasional menunjukkan, antara tahun 1966 dan 1970, 4.500 orang perempuan dan anak perempuan Inuit, beberapa di antaranya berusia 13 tahun, telah dipasangi IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR). Pemasangan itu sebagai bagian dari program kontrasepsi yang dikelola oleh dokter-dokter Denmark.

Kala itu, peran para dokter Denmark ini beralasan. Greenland merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953. Greenland baru mendapatkan otonomi penuh pada tahun 1979. Meski demikian, Kopenhagen tetap mengawasi sistem layanan kesehatan sebelum Greenland mengambil alih tanggung jawab pada tahun 1992.

Dari program tersebut, penggunaan alat kontrasepsi meluas sehingga pertumbuhan penduduk Greenland melambat drastis. Skala program kontrasepsi itu pertama kali terungkap pada tahun 2022 dalam sebuah podcast investigasi berjudul Spiralkampagnen atau kampanye alat kontrasepsi spiral.

Alat yang digunakan pada program kontrasepsi tersebut dikenal sebagai spiral. Alat itu ditempatkan di dalam rahim atau uterus, berfungsi untuk mencegah kehamilan.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perempuan kemudian mengaku telah dipasangi AKDR tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Hanya sedikit saja perempuan yang mengetahui tentang kampanye kontrasepsi ini.

Dari jumlah itu juga belum jelas jumlah kasus pemasangan IUD yang dilakukan tanpa persetujuan. Namun, puluhan perempuan kemudian berbagi kisah pribadi yang traumatis. Beberapa di antara mereka juga bercerita mereka dibiarkan mandul dan hampir semuanya menderita masalah fisik ataupun psikologis.

Sebanyak 143 perempuan Greenland, sekitar 138 di antaranya berusia di bawah 18 tahun saat program itu berlangsung, sudah mengajukan gugatan terhadap negara Denmark. Mereka menuntut kompensasi.

Munculnya laporan para perempuan itu memicu keterkejutan dan kemarahan. Saat berbicara di televisi Denmark Desember 2024, mantan Perdana Menteri Greenland, Mute B Egede, mengatakan, program itu merupakan ”genosida”. Denmark dan Greenland sudah meluncurkan penyelidikan formal terkait program itu pada 2022.

”Meskipun kami belum memiliki gambaran lengkapnya, pemerintah (Denmark) sangat terkesan karena begitu banyak perempuan Greenland dengan suara bulat melaporkan bahwa mereka telah menjadi korban pelecehan oleh sistem layanan kesehatan Denmark,” kata Frederiksen.

Pada 27 Agustus 2025, Frederiksen dan Nielsen kemudian menyampaikan permintaan maaf yang telah lama ditunggu-tunggu kepada para perempuan Greenland dan keluarga mereka yang terdampak. ”Atas nama Denmark, saya meminta maaf kepada para perempuan yang terdampak dalam kasus IUD dan atas kegagalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Denmark, di mana warga Greenland secara sistematis diperlakukan berbeda dan lebih rendah dibandingkan warga negara kerajaan lainnya,” ujar Frederiksen di akhir Agustus lalu.

”Kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Tetapi kita dapat bertanggung jawab. Oleh karena itu, atas nama Denmark, saya ingin menyampaikan: Saya menyesal,” kata Frederiksen seperti dikutip Euronews.

Dalam pernyataan Senin kemarin, Frederiksen mengatakan, ”Saya menantikan kesempatan untuk menyampaikan permintaan maaf resmi di Nuuk bersama dengan presiden parlemen Greenland. Kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita dapat bertanggung jawab dan menciptakan kondisi untuk rekonsiliasi dengan masa lalu,” imbuh Frederiksen seperti dikutip The Guardian.

Adapun dana rekonsiliasi yang jumlahnya tidak disebutkan juga dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kepada warga Greenland lainnya yang menghadapi diskriminasi karena asal-usul mereka, tambah pernyataan tersebut.

Salah satu korban, Henriette Berthelsen, mengatakan, pada akhir Agustus, ia senang dengan permintaan maaf tersebut meskipun datangnya agak terlambat. Naja Lyberth, psikolog, dalam wawancara dengan BBC mengatakan, ”Pemerintah 100 persen telah melanggar hukum dengan melanggar hak asasi manusia kami dan menyebabkan kerugian serius bagi kami.”

”Permintaan maaf, tentu saja itu baik, dan membuat klien saya senang. Itu bagian dari apa yang mereka butuhkan,” kata Mads Pramming, pengacara yang mewakili para perempuan Inuit yang menggugat kepada BBC.

”(Yang) belum kami dengar adalah apakah mereka juga mengakui atau setuju bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia,” imbuh Pramming.

Mette Frederiksen mengakui kasus tersebut telah menyebabkan ”kemarahan dan kesedihan bagi banyak warga Greenland dan banyak keluarga”. Kasus itu juga merusak persepsi terhadap Denmark.

Kasus ini merupakan salah satu dari beberapa kasus kontroversi yang melibatkan perlakuan Denmark terhadap warga Greenland. Kasus lainnya itu seperti pemisahan anak-anak Inuit dari orang tua mereka untuk diberikan kepada keluarga asuh Denmark guna dididik ulang, serta uji kompetensi orang tua yang kontroversial yang mengakibatkan pemisahan paksa keluarga-keluarga Greenland.

Kebijakan Denmark selama berabad-abad itu dinilai merendahkan martabat warga Greenland dan keluarga mereka. Kontroversi itu mengguncang hubungan Greenland di Arktik dan Kopenhagen, serta berkontribusi pada seruan kemerdekaan.

Negara Denmark mengambil langkah pertama pada tahun 2022 untuk memperbaiki hubungan dengan penduduk Inuit di Greenland. Enam orang Inuit menerima permintaan maaf dan kompensasi dari Denmark, lebih dari 70 tahun setelah dipisahkan dari keluarga mereka untuk berpartisipasi dalam eksperimen yang bertujuan menciptakan elite berbahasa Denmark di pulau tersebut. (AP/AFP/REUTERS)