Rencana pemerintah memberi diskon tiket pesawat tanpa perbaikan berisiko buruk bagi pelaku usaha. Garuda Indonesia diperkirakan menjadi maskapai paling terbebani.
28 Feb 2025 17:16 WIB · Ekonomi
JAKARTA, KOMPAS — Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dinilai memberatkan industri penerbangan. Sebab, banyak komponen industri penerbangan yang masih harus diimpor sehingga transaksi didominasi menggunakan dollar AS. Rencana pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat harus dipikirkan matang dan bijak.
Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS cenderung melemah sejak awal Januari 2025. Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia menunjukkan, nilai tukar rupiah ditutup Rp 16.575 per dollar AS pada Jumat (28/2/2025). Posisinya lebih lemah ketimbang sehari sebelumnya sebesar Rp 16.431 per dollar AS.
Tren ini memperberat industri yang bergantung pada dollar AS, termasuk industri penerbangan. Hampir semua komponen penerbangan harus diimpor dari negara lain. Pada saat bersamaan, tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tidak berubah sejak 2019, padahal harga komponen lain yang bergantung pada dollar AS terus berubah.
”Bagi pengusaha yang banyak tergantung pada impor, tentu beban bertambah, khususnya dengan biaya operasi maupun bahan baku impor,” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Bayu Sutanto secara tertulis saat dihubungi di Jakarta, Jumat (28/2/2025).
Ia mengemukakan, kurs rupiah terhadap mata uang asing disebabkan ragam faktor yang kompleks. Hal itu mencakup dampak ekonomi global dan nasional. Tiap akhir triwulan biasanya terjadi gejolak.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2022/12/20/0f89791e-632c-4dfa-9186-67f9c07e3cb3.jpg)
Menanggapi fenomena ini, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) Alvin Lie mengatakan bahwa biaya operasional maskapai akan makin berat. Tidak hanya itu, biaya sewa pesawat, komponen dan suku cadang, serta asuransi juga terkerek naik. Biaya bunga kredit luar negeri dan sewa sistem reservasi serta pengaturan pergerakan pesawat dan kru pun meningkat.
Pelaku usaha atau maskapai penerbangan perlu bersiasat agar dapat bertahan di tengah kondisi ekonomi ini. Alih-alih memperbanyak rute dalam negeri, berekspansi ke negara lain dapat menjadi jawabannya.
”Alihkan fokus ke rute internasional yang tidak diatur TBA-nya. Harga tiket bisa dalam dollar AS,” kata Alvin.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah kembali berencana memberi diskon harga tiket pesawat serupa dengan libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025. Namun, kebijakan tersebut justru dinilai makin membebani maskapai penerbangan.
”Berat banget. Alih-alih turunkan harga, dengan harga yang ada saja belum tentu menutup ongkos,” ujar Alvin yang juga pakar penerbangan ini.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/01/22/afa426ea40753fff1dd6fd6c4f041052-20250122_125104_0_.jpg)
Menurut Alvin, langkah pemerintah yang akan mengumumkan penurunan harga tiket mendekati masa mudik dinilainya kurang bijak. Sebab, banyak orang telanjur merencanakan perjalanan mudik, termasuk membeli tiket mudik, sejak jauh hari terlepas apa pun moda transportasinya. Tiket dibeli sedari awal dengan alasan kekhawatiran kehabisan tiket.
”Orang yang sudah telanjur pegang tiket moda lain tidak mungkin melepas tiketnya untuk pindah ke transportasi udara. Ujung-ujungnya, pengguna jasa transportasi udara, ya, hanya yang memang sejak jauh hari merencanakan terbang, bukan karena harga tiket turun,” tuturnya.
Sebelumnya, Alvin juga mendorong pemerintah ikut andil, seperti menurunkan atau bahkan menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penghapusan PPN dapat menurunkan harga tiket minimal 12 persen. Badan usaha, termasuk maskapai penerbangan pelat merah, juga masih berkewajiban menyetor dividen. Setidaknya ada tiga maskapai penerbangan di bawah naungan pemerintah, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, dan PT Pelita Air Service.
Sebelumnya, Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menyatakan bahwa pihaknya berharap diskon tiket pesawat tidak diberlakukan pada Lebaran 2025. Sebab, harga avtur terus berfluktuasi tiap dua minggu sekali, begitu pula dengan kebutuhan biaya operasional maskapai yang meningkat (Kompas.id, 22/1/2025).
:quality(80)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2024/09/21/cdc1db4a-40f0-4c65-adc7-765bac1fb668.jpg)
Depresiasi nilai tukar rupiah diprediksi masih akan berlanjut pada pekan depan. Fenomena ini menyusul respons negatif pasar terhadap pemutusan hubungan kerja pada sektor manufaktur. Banyak pabrik menutup operasinya, baik karena bangkrut maupun investor asing meninggalkan Indonesia.
Pengamat komoditas dan mata uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, kondisi saat ini akan berdampak pada menurunnya kelas menengah. Padahal, kelompok tersebut menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
”Jumlah kelas menengah akan terus menyusut apabila tidak ada aksi memperkuat sektor industri,” ujar Ibrahim.
Ia memprediksi, pada perdagangan Senin (3/3/2025), mata uang rupiah masih akan berfluktuasi. Namun, mata uang rupiah terhadap dollar AS masih akan ditutup melemah pada rentang Rp 16.580 hingga Rp 16.670.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2022/12/20/2af71002-0301-4a6f-84f6-63d50ddcd8d5.jpg)
Secara terpisah, ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat, menurunkan harga tiket pesawat tanpa memperbaiki ekosistem industri transportasi udara akan berdampak buruk bagi pelaku industri. Beragam biaya, antara lain avtur, biaya pelayanan bandara (ground handling), sewa pesawat, asuransi, dan gaji pegawai, adalah sebagian dari biaya yang harus ditanggung maskapai.
”Margin yang sudah sangat tipis bisa berubah menjadi negatif jika pemerintah memaksakan penurunan harga tiket, apalagi rupiah terdepresiasi terhadap dollar AS. Imbasnya, pengeluaran berbasis dollar AS makin melejit,” tutur Wijayanto.
Dalam hal ini, Garuda Indonesia akan menjadi maskapai yang paling menghadapi kesulitan. Selain persoalan depresiasi rupiah, pemotongan biaya perjalanan dinas menjadi pukulan telak maskapai. Sebab, aparatur sipil negara menjadi salah satu kontributor utama pendapatan Garuda Indonesia.
”Kita tidak perlu kaget jika Garuda dalam waktu dekat masuk ’ICU’ lagi,” kata Wijayanto.
Pemerintah dapat menurunkan pajak yang masuk dalam komponen harga tiket pesawat serta memangkas bea masuk suku cadang pesawat. Dari ragam opsi yang tersedia, titik optimal perlu ditemukan.
Penulis:
Yosepha Debrina Ratih PusparisaEditor:
Aris PrasetyoPenyelaras Bahasa:
Nanik Dwiastuti