”17+8 Tuntutan Rakyat”, Problem Akut yang Tak Kunjung Teratasi

Dalam unjuk rasa damai di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Senin (1/9/2025) sore, kreator konten kakak-beradik Jovial dan Andovi da Lopez membentangkan poster bertuliskan ”17+8 Tuntutan Rakyat, Transparansi, Reformasi, dan Empati”. Poster tersebut merinci 17 tuntutan yang harus diselesaikan DPR dan pemerintah dalam satu minggu serta 8 tuntutan dalam waktu satu tahun.

​Mereka juga menyertakan kolom ceklis pada setiap poin tuntutan, yang akan diisi jika tuntutan tersebut telah dipenuhi DPR dan pemerintah. Dari atas mobil komando, Jovial dan Andovi membacakan poin-poin utama tuntutan, antara lain penarikan TNI dari pengamanan sipil dan jaminan agar tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.

​Tuntutan lain yang disuarakan adalah pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus. Mereka juga meminta pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR serta pembatalan fasilitas baru. Transparansi anggaran DPR, dari gaji, tunjangan, hingga fasilitas, juga menjadi poin penting.

​Total ada 25 tuntutan yang didesak agar segera dilaksanakan oleh DPR, pemerintah, hingga ketua umum partai politik. Menurut Andovi, untuk 17 poin jangka pendek, mereka memberikan tenggat pelaksanaan hingga 5 September.

”Yang paling penting nomor satu adalah bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan juga semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat,” ujar Andovi.

​Tak hanya Jovial dan Andovi, kretor konten seperti Ferry Irwandi dan Ge Pamungkas juga tampak hadir di lokasi unjuk rasa tersebut. Aksi ini juga diikuti berbagai elemen mahasiswa, seperti Aliansi BEM Nusantara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Indonesia, dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Peserta aksi menuntut reformasi besar-besaran di DPR. Mereka menilai selama ini anggota Dewan tidak bekerja untuk rakyat, tetapi untuk pimpinan partai. Untuk itu, reformasi total DPR tidak bisa ditawar lagi.

Ge Pamungkas menjelaskan alasannya ikut dalam aksi di depan Gedung Parlemen. Ia mengaku sangat tidak puas terhadap kebijakan pemerintah dan kinerja anggota DPR. Ia resah melihat pajak yang tinggi untuk rakyat, sementara penghasilan pejabat justru semakin besar. Ia juga menyoroti polemik tunjangan perumahan bagi anggota DPR.

”Kami juga meminta agar ada permohonan maaf langsung dari Ahmad Sahroni,” katanya.

Ia menuntut transparansi kebijakan mengenai tunjangan perumahan dan mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan oleh DPR dan pemerintah.

Peserta aksi lainnya, Fajar Try Suari F, menilai kinerja anggota DPR selama ini belum berdampak langsung terhadap masyarakat. Padahal, penghasilan anggota Dewan terus meningkat tanpa ada penjelasan yang transparan kepada publik.

”Dari dulu kami mengharapkan transparansi dan keterbukaan dari DPR. Selama ini, informasi mengenai tunjangan Dewan sangat minim,” ujarnya.

Fajar berharap aspirasi mereka didengarkan dan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR. Mereka berharap DPR bisa membuka ruang dialog dengan mahasiswa untuk membahas tuntutan yang disampaikan.

”Kami menuntut transparansi total terhadap seluruh tunjangan yang diterima anggota Dewan. Angka tunjangan itu cukup besar dan dihitung per bulan. Kami ingin ada transparansi, relokasi, dan alokasi anggaran tersebut yang jelas ke mana saja,” ucapnya.

​Gerakan ”tuntutan rakyat 17+8” ramai disuarakan warganet di media sosial sejak 30 Agustus 2025. Sejumlah figur publik, seperti Jerome Polin, Fathia Izzati, Andovi da Lopez, hingga aktivis Andhyta F Utami, turut menyebarkan tuntutan rakyat di akun Instagram pribadi mereka. Hingga kini sudah ada lebih dari 500 unggahan dengan tagar #tuntutanrakyat dan #tuntutanrakyat17plus8 di media sosial Instagram.

Mereka menyebut daftar ini merupakan rangkuman aspirasi rakyat dari organisasi masyarakat sipil, petisi daring, hingga suara warganet. Dalam setiap materi konten tuntutan yang diunggah warganet di media sosial itu terdapat pula warna mencolok, yakni pink dan hijau. Adapun daftar 17 mewakili tuntutan jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025. Sementara daftar 8 adalah tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi paling lambat satu tahun, yakni hingga 31 Agustus 2026.

Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan, menilai, ”17+8 tuntutan rakyat” tersebut merupakan problem akut yang cenderung diabaikan para pemilik kuasa, terutama para anggota DPR yang sejatinya menjadi penyambung suara rakyat. Para pemegang amanah rakyat ini justru menjelma menjadi penguasa eksklusif yang sikap dan perilakunya jauh panggang dari api nurani rakyat.

”Tuntutan tersebut menunjukkan adanya persoalan involutif, jalan di tempat, karena pengabaian dan sikap tak acuh para pengambil kebijakan selama ini,” ujar Bakir di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Menurut Bakir, kehadiran para kreator konten dalam aksi unjuk rasa merupakan hal penting untuk menjernihkan kebenaran di tengah keruhnya kebohongan di dunia maya. Ia pun mendorong DPR segera merespons isu-isu yang disampaikan para kreator konten tersebut.

”Selain membuktikan kedekatan antara rakyat dan para wakilnya, juga untuk meminimalkan efek demonstrasi di jalanan yang mengganggu mobilitas masyarakat lainnya,” kata Bakir.

Secara rinci, 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025 adalah:

1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
8. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis.
12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Lalu 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat 31 Agustus 2026 ialah:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran.
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan tegakkan RUU perampasan aset koruptor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis.
6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.