Di Balik Keinginan Trump Caplok Jalur Gaza

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat kejutan besar menyusul kejutan sebelumnya pada 25 Januari 2025 saat ia melontarkan isu relokasi warga Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa ke Mesir dan Jordania. Dalam konferensi pers dengan PM Israel Benjamin Netanyahu hari Selasa, 4 Februari 2025, Trump mengungkapkan ambisi AS untuk mencaplok Jalur Gaza setelah dilakukan relokasi warga Jalur Gaza ke negara lain.

Dalam kesempatan tersebut, Trump secara mengejutkan menyampaikan, AS ingin menguasai Jalur Gaza dalam bentuk kepemilikan jangka panjang dan akan mengerjakan proyek di wilayah itu. ”Kami akan melaksanakan pembangunan ekonomi di Jalur Gaza yang bertujuan menciptakan banyak lapangan kerja dan perumahan bagi penduduk kawasan itu,” ungkapnya.

Isu Jalur Gaza mendominasi pernyataan dan tanya jawab dengan wartawan dalam konferensi pers di Gedung Putih, Washington DC, AS, itu. Hal ini menunjukkan bahwa isu Gaza saat ini menjadi isu prioritas bagi Trump dan Netanyahu. Netanyahu menjadi pemimpin asing pertama yang diterima Trump di Gedung Putih pasca-pelantikan Trump sebagai presiden, 20 Januari 2025.

Trump juga menyampaikan keinginannya menjadikan Jalur Gaza setelah dikuasai AS menjelma menjadi Riviera-nya Timur Tengah—merujuk kawasan pantai resor di Perancis tenggara.

Trump menyatakan pula, tidak tertutup kemungkinan menempatkan pasukan AS di Jalur Gaza untuk ikut serta melaksanakan proyek pembangunan Jalur Gaza setelah dilaksanakan relokasi warga Jalur Gaza ke negara lain. Belakangan, Trump tampak mengoreksi pernyataannya sendiri dengan menyebut bahwa Israel akan menyerahkan Jalur Gaza ke AS setelah perang sehingga tentara AS tidak perlu dikerahkan ke wilayah itu.

Dalam upaya memuluskan proyek AS mencaplok Jalur Gaza itu, Trump mengklaim, solusi konflik Palestina-Israel dilakukan dengan cara keluarnya warga Palestina dari Jalur Gaza dan ada negara lain, termasuk Mesir dan Jordania, yang akan menerima warga Palestina di Jalur Gaza.

”Ada beberapa pemimpin negara yang telah berkomunikasi dengan saya dan mereka menyampaikan bersedia menampung warga Gaza,” ungkap Trump lagi.

Trump dalam konferensi pers itu tidak menyebut nama negara yang akan bersedia menampung warga Palestina dari Jalur Gaza. Adapun Mesir dan Jordania telah menolak keras inisiatif relokasi warga Jalur Gaza ke dua negara Arab tersebut.

PBB dan sejumlah negara Eropa, seperti Spanyol, Inggris, dan Jerman, juga mengkritik ide Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Jordania.

Sebagai upaya menyukseskan inisiatif Trump merelokasi warga Gaza ke negara lain, Utusan Khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengatakan, butir-butir dalam tahap ketiga dari perundingan gencatan senjata Hamas-Israel perlu ditinjau kembali.

Seperti dimaklumi, kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel akan berlangsung tiga tahap. Setiap tahap akan berlangsung 42 hari. Tahap pertama dan kedua akan dilalui dengan acara tukar-menukar tahanan antara Israel dan Hamas serta penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza.

Adapun di antara butir dalam tahap ketiga, disebutkan proyek pembangunan kembali Jalur Gaza selama lima tahun di bawah pengawasan PBB, Mesir, dan Qatar. Witkoff mengatakan, sangat konyol kalau kita masih percaya bahwa Jalur Gaza masih layak dihuni dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Ia menegaskan, masalah tempat relokasi warga Gaza memang masih problem, tetapi akan dicari solusinya. Penasihat Keamanan Nasional AS, Michael Waltz, mengatakan pula, proyek pembangunan kembali Jalur Gaza butuh waktu 10 hingga 15 tahun.

Jika melihat latar belakang Donald Trump sebagai pengusaha, inisiatif AS ingin mencaplok Jalur Gaza sesungguhnya tidak mengherankan. Inisiatif Trump itu sudah didahului oleh langkah AS membangun jalur laut dan pelabuhan terapung di Jalur Gaza sebagai rute serta pintu masuk bantuan kemanusiaan.

Presiden AS Joe Biden pada 8 Maret 2024 mengeluarkan instruksi kepada angkatan bersenjata AS untuk membangun pelabuhan terapung di Jalur Gaza untuk dijadikan tempat penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Sejumlah pengamat di Timur Tengah saat itu meragukan ketulusan niat AS membangun pelabuhan terapung di Jalur Gaza. Langkah AS membangun jalur laut dan pelabuhan terapung di Jalur Gaza pasti ada udang di balik batu, yakni ingin menguasai potensi ekonomi Jalur Gaza.

Keyakinan pasti ada udang di balik batu itu, tentu, semakin kuat menyusul Trump melontarkan ide mencaplok Jalur Gaza, bukan hanya membuat pelabuhan terapung saja, seperti pada masa Presiden Joe Biden. Trump, dengan latar belakang sebagai pengusaha, sudah punya kalkulasi bisnis karena sudah mengetahui tentang potensi ekonomi Jalur Gaza yang cukup besar.

Seperti diketahui di lepas pantai Gaza, ditemukan ladang gas Marine yang menjadi aset kekayaan Palestina. Ladang gas Marine memiliki cadangan gas sebanyak 1,1 triliun kubik.

Pada Juni 2023, PM Isarel Benjamin Netanyahu mengimbau dibangun kerja sama Israel, Mesir, dan Otoritas Palestina untuk mengoperasikan ladang gas Marine guna membantu membangkitkan perekonomian Palestina.

Ladang gas Marine adalah bagian dari rangkaian sumber gas sangat besar yang ditemukan di kawasan Laut Tengah bagian timur sejak tahun 2012.

Trump dengan naluri bisnisnya yang sangat kuat, tentu, melihat Jalur Gaza yang porak poranda sebagai peluang untuk mengusir penduduknya. Pengosongan Jalur Gaza dari penduduknya itu untuk membuka jalan bagi kehadiran AS secara permanen di Jalur Gaza dan Laut Tengah bagian timur yang sangat kaya gas itu.

Selama ini, AS bersaing dengan Qatar dan Australia sebagai pengekspor gas alam terbesar. AS telah mengekspor 88,9 juta ton gas alam pada tahun 2023.

Jika AS menguasai Jalur Gaza, terbuka peluang untuk mengungguli Qatar dan Australia dalam produsen dan sekaligus eksportir gas alam. Itulah isu ekonomi yang menjadi salah satu faktor utama di balik Trump secara mengejutkan melontarkan isu ingin mencaplok Jalur Gaza.

____________

Musthafa Abd Rahman, wartawan Kompas 1991-2022