Di Balik Kesepakatan Gencatan Senjata: 96 Jam yang Menegangkan

Sejak 5 Januari 2025, tim negosiasi kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas intensif berunding selama 18 jam sehari, terkadang malah lebih lama. Akan tetapi, titik-titik paling kritis perundingan terjadi pada 96 jam atau empat hari sebelum akhirnya semua pihak bersepakat, Rabu (15/1/2025) sore waktu setempat.

Salah satu hambatan terbesar adalah daftar pertukaran sandera yang ditahan Hamas dengan tahanan Palestina yang ditahan Israel. Menyusun daftar itu yang dianggap paling rumit. Kata sepakat baru keluar beberapa jam sebelum diumumkan di Gedung Putih.

Kesepakatan Israel-Hamas dimungkinkan berkat kerja sama Utusan Timur Tengah Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, dengan Penasihat Timur Tengah Presiden AS Joe Biden, Brett McGurk.

Itu pun sempat ada tanda-tanda kesepakatan akan berantakan pada menit-menit terakhir. Dalam empat hari terakhir pembicaraan, Witkoff bergabung di Gaza untuk menyelesaikan kesepakatan.

Saat proses perundingan, negosiator Israel dan Hamas berkumpul di lantai terpisah di sebuah gedung di ibu kota Qatar, Doha. Sementara moderator dari Qatar dan Mesir bergantian menyampaikan usulan-usulan mereka.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby kepada CNN mengatakan, McGurk dan Witkoff berbicara beberapa kali dalam sehari. Witkoff benar-benar membantu menyelesaikan beberapa detail.

Seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengakui kerja sama dua tim seperti ini menjadi faktor penentu dalam mencapai kesepakatan. Ini jarang terjadi. Diplomat veteran McGurk telah bertugas di sejumlah pemerintahan AS, termasuk dalam masa jabatan pertama Trump. Witkoff adalah pengusaha dan pakar real estat, tetapi terjun ke bidang negosiasi.

Witkoff yang ”memaksa” Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melanggar hari Sabat untuk mengikuti pertemuan di kantornya. Dia mendesak agar kesepakatan gencatan senjata segera disepakati.

”Dalam setiap terobosan diplomasi, terkadang Anda membutuhkan tenggat dan tenggatnya sebelum 20 Januari,” kata pejabat tersebut.

Ada faktor kunci lainnya, yakni pergeseran kondisi geopolitik di Timur Tengah pada paruh terakhir tahun 2024. Ini membuat Hamas terisolasi dari para pendukungnya di Iran.

Biden yang menggulirkan rencana perdamaian Israel-Hamas pada Mei 2024 pernah mengatakan, tidak akan pernah ada gencatan senjata selama pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, masih hidup.

Sekutu Hamas di Lebanon, Hizbullah, juga masih menentang kesepakatan tersebut. Israel kemudian membunuh pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, pada September 2024 dan Sinwar pada Oktober 2024 sambil menghancurkan pertahanan udara Iran. Jatuhnya Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Desember 2024 juga pukulan lebih lanjut bagi Hamas.

Dengan kesepakatan gencatan senjata ini, setidaknya selama enam minggu rakyat Palestina di Gaza mungkin tidak lagi menghadapi pengeboman, kelaparan, dan perampasan hak-hak oleh Israel. Sebanyak 33 sandera di Gaza dan ratusan tahanan yang ditawan Israel juga akan bebas.

Mengapa proses perundingan ini butuh waktu begitu lama? Majalah Time, Kamis (16/1/2025), menyebutkan, Netanyahu-lah yang berulang kali mengubah tujuan dan menambah persyaratan baru.

Pemerintah Israel sudah lama ingin menghancurkan Hamas, tetapi tak kunjung terwujud. Israel sudah melemahkan Hamas, tetapi belum bisa menghancurkannya. Sama halnya dengan Hizbullah di Lebanon. Namun, Israel bisa berdamai dengan Hizbullah Lebanon, kenapa tidak dengan Hamas? Jawabannya terletak pada kepentingan pribadi Netanyahu.

Cengkeraman Netanyahu terhadap kekuasaan bergantung pada dua menteri sayap kanan, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Mereka berharap bisa mencaplok semua tanah antara Sungai Jordan dan Laut Mediterania secara bertahap. Mereka melihat perang di Gaza sebagai kesempatan untuk mengusir sekitar 2 juta warga Palestina dari Jalur Gaza.

Mesir, tentu saja, tidak menginginkan para pengungsi. Mesir sudah punya banyak masalah sendiri terkait ekonomi dan keamanan. Smotrich berbicara tentang ”emigrasi sukarela” warga Palestina keluar dari Gaza.

Ini berarti kondisi di dalam Gaza sangat berbahaya dan tidak manusiawi sehingga warga Palestina merasa tidak punya pilihan lain selain melarikan diri dari Gaza. Seperti Nakba atau ”malapetaka” (pengusiran massal warga Palestina pada 1948), Israel menghendaki rakyat Palestina tidak kembali ke Gaza.

Ben-Gvir mengancam akan meninggalkan pemerintahan Netanyahu jika kesepakatan gencatan senjata tercapai. Dia kemungkinan akan melakukannya. Hal itu tidak hanya akan mengancam kekuasaan Netanyahu, tetapi juga masa depan politik dan kebebasan pribadinya.

Berakhirnya perang kemungkinan berarti Netanyahu harus menghadapi kegagalan intelijen yang memungkinkan terjadinya serangan 7 Oktober 2023 dan penyelesaian persidangan atas kasus korupsi.

Yang mempercepat proses tercapainya kesepakatan ini, menurut Time, adalah faktor kembalinya Trump ke Gedung Putih. Trump mengancam ”semua negara akan pecah” jika kesepakatan tidak tercapai. Tidak pernah jelas apa maksudnya.

Trump tidak berencana memangkas penjualan senjata dan bantuan militer ke Israel. Sementara Netanyahu tampaknya telah menggunakan alasan ancaman Trump untuk menegaskan kepada sekutu sayap kanannya bahwa dirinya tidak punya pilihan selain menerima gencatan senjata.

Netanyahu sudah menghadapi tuntutan Pengadilan Kriminal Internasional atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Netanyahu tercatat dalam sejarah sebagai orang yang tega mengorbankan banyak nyawa hanya untuk mempertahankan kekuasaan. (AFP)