Di Balik Ungkapan ”Ekonomi Tanpa Jiwa” Paus Leo XIV

Jangan jadikan pangan sebagai senjata perang. Kelaparan di era kelimpahan pangan merupakan bentuk ekonomi tanpa jiwa. Perjuangan melawan kelaparan bukan hanya tugas politik atau ekonomi, melainkan juga kewajiban manusiawi dan moral yang mendalam.

Itulah intisari pernyataan Paus Leo XIV ketika menghadiri peringatan Hari Pangan Sedunia sekaligus 80 Tahun berdirinya Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) di Roma, Italia, pada 16 Oktober 2025. Acara tersebut dihadiri pemimpin dan perwakilan beberapa negara, serta sejumlah pembesar PBB, di antaranya Perdana Menteri Italia Giorgia Melon, Sekretaris Partai Komunis dan juga Menteri Pertanian dan Urusan Perdesaan China Han Jun, Ratu Spanyo Letizia Ortiz Rocasolano, dan Presiden Uruguay Yamandú Orsi Martínez. Selain itu, ada juga Sekretaris Jenderal FAO Qu Dongyu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dan mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.

Paus Leo XIV mengatakan, FAO merupakan mikrokosmos yang mewakili dunia. Misinya adalah mengatasi kelaparan, kerawanan pangan, malanutrisi secara berkelanjutan, dan menjunjung tinggi martabat semua manusia.

Di tengah konflik, krisis iklim, migrasi paksa, dan kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin, manusia harus mendapatkan tempat utama atas nama keadilan dan perdamaian. Jangan sampai yang terjadi justru manusia mengalami luka moral akibat kelaparan, kesengsaraan, dan aneka bentuk kejahatan.

Ini bukan kebetulan, melainkan tanda nyata dari ketidakpekaan yang merajalela, ekonomi yang tak berjiwa, model pembangunan yang dipertanyakan, serta sistem distribusi sumber daya yang tidak adil dan tidak berkelanjutan.

Mengutip data FAO, Paus menyebutkan, 673 juta orang tidur dalam keadaan lapar dan 2,3 miliar orang kekurangan gizi. Angka-angka ini tidak dapat dianggap sebagai statistik belaka. Di balik setiap angka ini terdapat kehidupan yang terpotong, komunitas yang rentan, dan para ibu yang tidak dapat memberi makan anak-anak mereka.

”Ini bukan kebetulan, melainkan tanda nyata dari ketidakpekaan yang merajalela, ekonomi yang tak berjiwa, model pembangunan yang dipertanyakan, serta sistem distribusi sumber daya yang tidak adil dan tidak berkelanjutan,” kata Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik sedunia tersebut.

Hal itu, Paus melanjutkan, justru terjadi di saat sains telah mampu memperpanjang harapan hidup, teknologi telah mendekatkan benua-benua, dan pengetahuan telah membuka cakrawala yang sebelumnya tak terbayangkan. Seharusnya, terobosan dan invoasi baru itu mampu memungkinkan jutaan manusia untuk hidup, bukan mati dilanda kelaparan.

Bahkan, sejumlah konflik yang terjadi saat ini telah menyebabkan kebangkitan kembali penggunaan pangan sebagai senjata perang. Konflik tersebut diwarnai konsensus yang membatasi akses pangan. Kesengajaan yang memicu kelaparan itu merupakan salah satu bentuk kejahatan perang.

”Tindakan-tindakan ini jelas bertentangan dengan semua upaya peningkatan kesadaran akan pangan dan kehidupan yang diperjuangkan FAO selama delapan dekade terakhir,” ujarnya.

Bahkan, Paus menegaskan, hukum humaniter internasional melarang, tanpa kecuali, menyerang warga sipil dan obyek-obyek penting bagi kelangsungan hidup penduduk. Beberapa tahun yang lalu, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengecam praktik ini, mengakui hubungan antara konflik bersenjata dan kerawanan pangan, dan menstigmatisasi penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan,

”Hal ini tampaknya terlupakan karena kita dengan rasa sakit menyaksikan terus digunakannya strategi kejam ini tanpa melihat hak paling dasar manusia, yakni hak untuk hidup. Kelaparan adalah kegagalan kolektif, penyimpangan etika, dan rasa bersalah historis,” tegasnya.

Oleh karena itu, Paus Leo XIV mengajak semua orang mengakhiri semua itu. Melawan kelaparan bukan hanya tugas politik atau ekonomi, melainkan juga kewajiban manusiawi dan moral yang mendalam.

”Barang siapa menderita kelaparan bukanlah orang asing. Ia adalah saudaraku dan aku harus membantunya tanpa terkecuali. Mengakhiri kejahatan ini membutuhkan kontribusi semua pihak, yakni pemerintah, lembaga, masyarakat sipil, dan setiap individu,” katanya.

FAO pernah mencatat, perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak 2022 telah menggangu ketahanan pangan dunia. Sepanjang 2019-2021, kedua negara menyumbang 12 persen perdagangan pertanian global.

Kontribusi kedua negara tersebut memcapai 34 persen untuk komoditas gandum, 26 persen untuk jelai, 17 persen untuk jagung, dan 75 persen untuk minyak biji bunga matahari. Perang telah menyebabkan ekspor komoditas-komoditas tersebut turun drastis. Harga komoditas-komoditas itu pun terkerek naik.

Jika perang terus berlanjut dan tidak ada Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam, jumlah orang yang kelaparan dan kekurangan gizi kronis diperkirakan bertambah 23 juta orang mejadi 600 juta orang pada 2030. Afrika merupakan kawasan yang paling terdampak.

FAO bersama Pusat Satelit PBB (UNOSAT) juga pernah merilis data tentang kerusakan lahan pertanian dan tingkat kelaparan di Jalur Gaza pada 9 Agustus 2025. Data citra satelit pada 28 Juli 2025 menunjukkan seluas 14.820 hektar atau 98,5 persen dari 15.052 hektar lahan pertanian di wilayah Gaza rusak atau tidak dapat diakses, bahkan keduanya.

Luasan itu termasuk 12,4 persen lahan pertanian yang tidak rusak, tetapi tidak dapat diakses karena masuk dalam zona terlarang yang telah ditetapkan. Ini berarti hanya tinggal 232 hektar atau berkisar 1,5 persen lahan pertanian di Gaza yang bisa ditanami untuk memenuhi kebutuhan sekitar 2 juta penduduk Gaza.

PBB bahkan menaikkan status kelaparan di Jalur Gaza dari darurat (fase 4) ke bencana (fase 5 atau tertinggi) berdasarkan sistem Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC). Tercatat, hampir sepertiga populasi—atau sekitar 641.000 orang—di Jalur Gaza mengalami kelaparan akut. Sementara orang yang terjebak di fase 4 kemungkinan bertambah menjadi 1,14 juta orang.

Mereka harus disatukan oleh keyakinan kolektif bahwa hak atas pangan adalah hak asasi manusia yang mendasar dan perdamaian merupakan prasyarat bagi ketahanan pangan.

Dalam pidatonya di hadapan Paus Leo XIV, Qu Dongyu menyatakan, kelaparan merupakan penyebab sekaligus konsekuensi dari kemiskinan multidimensi. Persoalan tersebut harus ditangani melalui pendekatan yang komprehensif, lintas sektoral, dan multilateral.

Pendekatan-pendekatan itu harus dibangun berdasarkan pelajaran masa lalu sambil secara konkret mengadopsi solusi berwawasan ke depan. Pesan Paus Leo XIV sangat jelas, yakni kelaparan tidak mengenal batas dan tantangan ketahanan pangan menuntut persatuan antarbangsa dan antarmanusia.

”Para pemimpin dunia dan masyarakat di mana pun harus bersatu. Mereka harus disatukan oleh keyakinan kolektif bahwa hak atas pangan adalah hak asasi manusia yang mendasar dan perdamaian merupakan prasyarat bagi ketahanan pangan,” katanya.

Dongyu juga mengatakan, kehadiran Puas Leo XIV pada peringatan Hari Pangan Sedunia dan 80 tahun berdirinya FAO mengingatkan kembali nilai dasar kehidupan. Perjuangan melawan kelaparan bukan hanya tentang pangan, melainkan tentang martabat dan kemanusiaan.

”Kami diingatkan untuk menempatkan manusia sebagai pusat segala sesuatu, termasuk dalam perjuangan melawan kelaparan dan malanutrisi, mewujudkan ketahanan pangan, serta melindungi tanah, air, dan ekosistem bagi generasi mendatang,” katanya.