Di KTT D-8, Presiden Prabowo Serukan Persatuan Negara-negara Muslim

JAKARTA, KOMPAS - Negeri-negeri Muslim kerap terpecah-belah. Hak asasi manusia pun seakan tak berlaku di negara-negara Muslim. Untuk melawan agresi seperti terjadi di Palestina dan kini di Lebanon, negara-negara Muslim perlu bersatu.

Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara Muslim dalam pidatonya pada sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir.

Potensi negara-negara Muslim dinilai sangat besar. Dengan populasi 2 miliar orang di dunia atau 25 persen dari populasi dunia, sumber daya ini sangat besar.

Masalahnya, menurut Prabowo, tak ada persatuan. "Kita berseteru di antara kita sendiri. Baru ketika ada yang hancur, kita mendukung dan memberi bantuan kemanusiaan. Maaf ini pendapat saya, tapi mari lihat kenyataannya, kita harus bekerja sama erat di antara kita. Kita harus satu suara dan bukannya terpecah-belah dengan strategi devide et impera yang diterapkan kaum imperialis selama seribu tahun ini," tutur Prabowo dalam bahasa Inggris.

Dia pun mencontohkan konflik di Sudan, Libya, dan Yaman adalah konflik antarpemimpin Muslim. Kalau demikian, kapan semua ini akan berakhir. "Bagaimana kita bisa menolong orang Palestina kalau kita bertarung di antara kita sendiri. Kita harus jujur," ujar Prabowo.

Ditambahkannya, bahwa KTT serupa sangat banyak. Negara-negara memberikan deklarasi dukungan. Indonesia pun mengupayakan hal terbaik.

"Tapi saya menyerukan persatuan. Saya menyerukan kerja sama. Biarkan kita, negara-negara Muslim menyadari apa yang terjadi. (Kenyataannya) kita tidak dihargai. Mereka tidak perduli dengan suara kita. Sekali lagi, saya katakan, mereka tidak perduli dengan suara kita. Hak asasi manusia (seakan) bukan untuk warga Muslim," tutur Prabowo lagi.

Kendati menyampaikan keprihatinannya, Prabowo menegaskan bahwa hal itu kenyataan.

Sementara itu, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengingatkan KTT D-8 dilangsungkan saat Timur Tengah menghadapi ancaman luar biasa. "Peristiwa yang terjadi di wilayah itu menunjukkan standar ganda, erosi prinsip dan nilai kemanusiaan, serta marginalisasi norma hukum internasional.

Agresi Israel di Jalur Gaza sudah berlangsung lebih dari setahun dan sekarang meluas ke Lebanon. Suriah pun mengalami pelanggaran kedaulatan dengan latar belakang perebutan wilayah Suriah oleh Israel baru-baru ini. Agresi Israel di wilayah Suriah ditandai deklarasi sepihak pembatalan Perjanjian Pelepasan 1974.

"Mesir mengutuk pelanggaran ini dengan sekeras-kerasnya, dan menegaskan kembali dukungan penuhnya dan tak tergoyahkan terhadap persatuan, stabilitas, kedaulatan, dan integritas teritorial Suriah," tutur El-Sisi seperti dipublikasi di situs sistem komunikasi dan informasi Pemerintah Mesir sis.gov.eg.

Mesir, lanjut El-Sisi, menegaskan kembali posisinya dalam mendukung segala upaya yang berkontribusi pada keberhasilan proses politik di Suriah yang komprehensif dan inklusif dengan keterlibatan semua komponen dan segmen warga Suriah, tanpa intervensi eksternal.

Agresi di Palestina yang terjadi sejak Oktober 2023 juga menyebabkan kerugian sangat besar. Korban jiwa mencapai lebih dari 45.000 dan kebanyakan perempuan dan anak-anak. Lebih dari 107.000 orang terluka, orang yang terpaksa mengungsi mencapai 1,9 juta orang.

Pelanggaran Israel pun meluas ke staf-staf internasional. Lebih dari 70 persen infrastruktur di Gaza hancur. Kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan bervariasi mulai 80 sampai 100 persen. "Diperkirakan lebih dari 90 persen warga Gaza akan menderita kekurangan pangan," tambah El-Sisi.

Agresi ini juga meluas dan menargetkan warga Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Penderitaan warga wilayah ini pun terjadi akibat ekspansi aktivitas penempatan, kekerasan, serta serangan militer di Tepi Barat.

Mesir pun menegaskan kembali peran penting dan tak tergantikan dari Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dalam menyediakan dukungan yang sangat dibutuhkan rakyat Palestina. Ini juga menggarisbawahi hak yang tidak dapat dicabut untuk kembali ke tanah air bagi rakyat Palestina.

"Dengan kondisi ini, saya hanya bisa menekankan penting dan kritisnya kebutuhan gencatan senjata sesegera mungkin di Gaza dan mengatasi halangan Israel pada akses bantuan kemanusiaan," tutur El-Sisi.

Presiden El-Sisi sekaligus menegaskan dukungan pada negara Palestina merdeka dengan wilayah yang dibatasi perbatasan per 4 Juni 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Masalahnya, perang Israel meluas ke Lebanon dengan akibat lebih 4.000 orang meninggal serta 16.000 orang terluka. Sekitar 1,2 juta orang harus mengungsi. "Sejak awal agresi, Mesir telah menyediakan bantuan yang mungkin diberikan untuk saudara kita, warga Lebanon. Mesir juga sudah membangun kembali jaringan udara langsung antara Kairo dan Beirut dan berhasil mengantarkan 92 tons bantuan medis," tutur El-Sisi.

Kendati menyambut baik gencatan senjata di Lebanon, Mesir juga mengarisbawahi mendesaknya biaya rekonstruksi di Lebanon akibat agresi Israel. Diperkirakan, bantuan internasional yang diperlukan mencapai lima miliar dollar AS.

Seusai menghadiri KTT D-8, Kamis (19/12/2024) sore, Prabowo meninggalkan Kairo.