Di Paris, Presiden Prabowo Shalat Idul Adha Bersama Diaspora Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Perancis bertepatan dengan perayaan Idul Adha 1447 H. Ibadah shalat sunah dari hari besar keagamaan itu lantas dijalankannya bersama warga diaspora Indonesia di negara tersebut. Momen itu sekaligus menjadi ajang silaturahmi yang sarat kehangatan bagi segenap warga yang sedang dalam perantauannya.

Presiden Prabowo melaksanakan shalat Idul Adha 1447 H di Wisma Indonesia, Paris, Perancis, Rabu (27/5/2026). Ia tiba sekitar pukul 08.40 waktu setempat diiringi alunan takbir. Begitu sampai, ia langsung menuju saf untuk ikut mengumandangkan takbir bersama jemaah lain yang hadir guna sama-sama mengikuti rangkaian shalat. Adapun shalat berlangsung khidmat diikuti para diaspora Indonesia yang sejak pagi telah hadir di wisma tersebut. 

Ibadah shalat itu dipimpin imam sekaligus khatib Fakhruddin Arrozi. Ia merupakan alumnus S-2 dari Universitas Islam Internasional Islamabad Pakistan, yang selanjutnya bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan. 

Dalam khotbahnya, Fakhruddin mengatakan, Idul Adha adalah hari raya yang memuat dimensi ketuhanan sekaligus kemanusiaan. Dalam pandangannya, ibadah kurban bukan sekadar simbol kepatuhan kepada Allah, melainkan juga ajakan berbagi, menjaga identitas keislaman, meneguhkan keluarga, serta memperkuat persatuan. Apalagi bagi umat Islam yang hidup sebagai diaspora di negeri orang. 

”Kita tidak diperintahkan menyembelih anak-anak kita sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Akan tetapi, kita diperintahkan menyembelih ego kita demi menaati perintah Allah SWT,” kata Fakhruddin dalam khotbah, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dirilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu sore. 

Seusai shalat Idul Adha, Presiden Prabowo lanjut bersilaturahmi dengan segenap warga diaspora yang turut serta menjalani ibadah itu bersamanya. Suasana silaturahmi itu disebut penuh keakraban. Terlihat sesekali Presiden menyapa dan berjabat tangan dengan jemaah yang hadir. Mereka kemudian mengikuti sesi ramah tamah dan makan bersama.

Ajang semacam itu mampu menjadi ruang silaturahmi antara Kepala Negara dan masyarakat Indonesia di luar negeri. Momen-momen keagamaan diyakini mampu memperkuat rasa kebersamaan bagi para warga di tanah perantauan mereka. Kesempatan itu dialami langsung empat mahasiswa jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Brawijaya, yaitu Zeahita, Yuri, Kezia, dan Sindhu, yang sedang mengikuti kegiatan akademik di negeri itu. 

Kezia tak menyangka jika perjalanannya menuju ke Paris justru mempertemukannya dengan Presiden Prabowo. Semula, ia dan tiga temannya itu mengunjungi negara itu untuk mengikuti konferensi dan lomba Model United Nations di Lyon. Seusai lomba itu rampung, mereka menyempatkan waktu untuk mampir ke Paris. 

”Sebenarnya kami tidak pernah expect akan shalat di sini juga karena kami awalnya berangkat ke Lyon untuk konferensi atau lomba Model United Nations. Tapi, berhubung kami mampir ke Paris sebentar, kami memutuskan untuk shalat Id di sini, dan kami sangat bahagia karena bisa bertemu banyak rekan-rekan dari Indonesia dan tentunya juga Bapak Presiden,” tutur Kezia.

Momen itu juga cukup istimewa bagi Sindhu. Ia menganggap ajang itu menjadi pengobat rindu terhadap negeri asalnya, Indonesia. Walaupun baru berada di Perancis selama dua pekan, perjumpaan dengan sesama WNI membuatnya seakan dekat dengan kampung halaman.

”Alhamdulillah sangat bahagia. Tentunya kita kangen banget dengan Indonesia, padahal baru dua minggu di Perancis, tapi sudah kangen banget sama Indonesia,” ucap Sindhu.

Presiden Prabowo berangkat menuju Perancis dari Indonesia sejak Senin (25/5/2026). Ia tiba di Bandara Orly, Paris, Perancis, Selasa, sekitar pukul 10 waktu setempat setelah terbang selama 16 jam. Begitu turun pesawat, ia langsung disambut Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Perancis Jean Pierre Farandou dan regu jajar kehormatan. Sambutan antusias turut diterimanya dari diaspora Indonesia yang menanti kedatangannya di hotel tempatnya menginap.

”Ketibaan ini menandai dimulainya rangkaian state visit (kunjungan resmi kenegaraan) Presiden Prabowo di Perancis, yang undangannya diagendakan sejak tahun lalu dan sempat mengalami beberapa kali penjadwalan ulang,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa. 

Teddy berharap agar kunjungan kenegaraan itu memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Perancis yang terjalin selama ini. Ia menyebut, sederet kerja sama telah diinisiasi lebih dahulu pada berbagai sektor. Menurut dia, jalinan bilateral kedua negara dinilai mampu saling melengkapi di tataran global.

”Indonesia menjadi salah satu gerbang utama hubungan Eropa ke Asia, sementara Perancis merupakan gerbang penting bagi hubungan Asia, khususnya Asia Tenggara, menuju kawasan Eropa,” kata Teddy.

Dengan lawatan ini, Presiden Prabowo tercatat setidaknya sudah empat kali mengunjungi Perancis sejak dilantik Oktober 2024.

Kunjungan kenegaraan pertamanya terjadi pada 13-15 Juli 2025. Ketika itu, ia diundang menjadi tamu kehormatan atas undangan langsung dari Presiden Emmanuel Macron dalam peringatan Hari Nasional Perancis atau Bastille Day di Paris. Pada perhelatan itu, Indonesia mengirimkan kontingen gabungan TNI/Polri dan taruna untuk ikut serta dalam parade militer.

Kunjungan keduanya berlangsung pada 23-24 Januari 2026. Kali ini, Presiden Prabowo memenuhi undangan privat makan malam dari Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée. Mereka mengadakan diskusi tertutup menyoal upaya penguatan hubungan bilateral dan kerja sama strategis dalam kesempatan itu. 

Pada 14 April 2026, atau kurang dari tiga bulan berikutnya, Presiden Prabowo kembali melawat ke Perancis. Kunjungan kerja bilateral itu ditempuh setelah ia merampungkan agenda kenegaraan di Rusia. Misi kunjungan itu adalah membahas tindak lanjut kemitraan strategis, khususnya dalam sektor industri pertahanan dan alutsista. Adapun pertemuan berlangsung empat mata dan tertutup. 

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, mengungkapkan, kunjungan berulang Presiden Prabowo ke Perancis tidak bisa dibaca sebagai diplomasi biasa. Keberulangan itu menunjukkan bagaimana Perancis ditempatkan menjadi poros utama politik luar negerinya. Hanya saja, ia justru melihat persoalan dari keputusan itu. Keuntungan strategis yang bakal diperoleh dari kedekatan itu belum benar-benar terlihat dan dirasakan publik. 

Di satu sisi, Virdika tak menampik jika Perancis memang negara penting. Di level internasional, Perancis adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, kekuatan militer utama Eropa, mempunyai kepentingan langsung di Indo-Pasifik, serta memiliki industri pertahanan yang besar. Masalahnya, sesuatu yang dianggap penting oleh Perancis belum tentu bakal berbuah keuntungan bagi Indonesia. 

”Yang harus diuji adalah apakah hubungan ini membuat Indonesia lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berdaulat, atau justru membuat Indonesia semakin menjadi pasar bagi industri pertahanan dan kepentingan ekonomi Eropa,” kata Virdika, saat dihubungi, Rabu (27/5/2026).

Selama ini, jelas Virdika, hubungan Indonesia-Perancis terlalu kuat dibayangi agenda pertahanan, terutama pembelian alutsista. Salah satu yang teranyar adalah pembelian jet Rafale berjumlah 42 unit, yang baru diserahterimakan enam unit, pada 18 Mei 2026. Angka pembelian sebesar itu mesti dilihat secara kritis. Bahkan, ada pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka selanjutnya seperti akankah kerja sama itu menghasilkan transfer teknologi dan menguatkan kapasitas teknis Indonesia. 

”Saya khawatir diplomasi Prabowo terhadap Perancis terlalu elitis, terlalu personal, dan terlalu berorientasi pada simbol kekuatan besar. Ada kecenderungan politik luar negeri dijalankan sebagai panggung prestise Presiden, bukan sebagai strategi nasional yang transparan dan bisa diuji publik,” kata Virdika.

Selain itu, Virdika juga mengingatkan agar pemerintah tidak naif jika melihat jauh konteks Eropa secara keseluruhan. Kendati Perancis bisa menjadi pintu masuk, Eropa mempunyai kepentingannya sendiri. Itu tampak dalam posisi tak sejalan antara Indonesia dan Eropa pada sejumlah isu seperti sawit, nikel, deforestasi, standar lingkungan, rantai pasok, hingga perdagangan. 

”Jadi tidak cukup mengatakan bahwa kedekatan dengan Perancis akan memperkuat posisi Indonesia di Eropa. Yang penting adalah bagaimana Indonesia bisa memakai hubungan itu untuk menekan perlakuan yang lebih adil dari Uni Eropa,” kata Virdika. 

Tanpa agenda jelas Pemerintah Indonesia, ujar Virdika, hubungan bilateral yang terjalin justru berisiko timpang. Sederet kerja sama itu jelas membuka pasar pertahanan, akses ekonomi, serta legitimasi Indo-Pasifik bagi Perancis. Sebaliknya, apa yang bakal didapatkan Indonesia dari kerja sama itu belum jelas.

”Dalam situasi geopolitik global yang tidak pasti, Indonesia memang perlu memperluas mitra. Tetapi, diversifikasi tidak boleh berubah menjadi ketergantungan baru. Politik luar negeri bebas aktif tidak boleh direduksi menjadi kedekatan personal antara Presiden dan pemimpin negara besar,” kata Virdika.