Tidak hanya mengirim 10.000 prajurit Korea Utara ke Rusia, kini rudal buatan Korea Utara juga digunakan dalam Perang Ukraina.
19 Des 2024 13:48 WIB · Internasional
NEW YORK, RABU — Eskalasi perang Ukraina-Rusia belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Bahkan, sebaliknya, situasi kian genting. Setelah Amerika Serikat, Barat, dan Ukraina mengecam keterlibatan serdadu Korea Utara dalam perang itu, kini beredar kabar, keterlibatan Pyonyang dalam kubu Rusia jauh luas. Dari kajian atas serpihan rudal yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina, ditemukan indikasi kuat bahwa rudal itu dibuat atau dipasok oleh Korut.
Informasi tersebut disampaikan Jonah Leff dari Lembaga Riset Senjata dan Konflik (CAR) dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (18/12/2024). Sisa rudal yang dikaji ditemukan pada Juli-Agustus 2024.
”Ini adalah pertama kali ditemukan bukti rudal baru buatan Korea Utara, dalam hitungan bulan dikirim ke Rusia, dan digunakan dalam Perang Ukraina.
Temuan itu dikhawatirkan kian memanaskan perang Rusia-Ukraina dan membuatnya makin berlarut-larut. Selain rudal-rudal konvensional, Korut diketahui juga memiliki sejumlah rudal balistik, bahkan beragam rudal strategis berkemampuan nuklir.
Pada Juni 2024, Leff juga memberikan masukan kepada Dewan Keamanan PBB. Masukan itu juga terkait dengan temuan sisa rudal yang ditemukan pada awal tahun 2024 di Ukraina. Diyakini, sisa rudal itu juga menunjukkan bahwa senjata itu dibuat di Korea Utara.
Lembaga CAR yang didirikan di Inggris tahun 2011 untuk mendata dan melacak aneka senjata yang digunakan dalam berbagai konflik. Lembaga itu memberi kajian untuk membantu upaya-upaya pembatasan senjata. CAR telah bekerja di Ukraina sejak tahun 2018.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2022/11/19/b6cf2908-5336-4fb4-b421-9ae232a27cad.jpg)
Wakil Tetap Rusia di PBB Vassily Nebenzia keberatan atas kehadiran Jonah Leff untuk kedua kalinya dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Keberatan disampaikan kepada Ketua Sidang Linda Thomas-Greenfield yang merupakan wakil tetap AS di PBB yang menjadi ketua Sidang Dewan Keamanan bulan ini.
Vassily Nebenzia mengatakan, Jonah Leff mewakili kepentingan NATO dan Uni Eropa. Dia mempertanyakan kemampuan lembaga CAR bersikap imparsial. Nebenzia juga menuduh Thomas-Greenfield melanggar aturan Dewan Keamanan dan menggunakan sidang untuk kepentingan lawakan politik.
Thomas-Greenfield ganti membalas dengan mengatakan, Rusia telah melakukan veto terhadap resolusi soal pengawasan pemberlakuan sanksi terhadap Korea Utara oleh PBB. Oleh karena itu, lembaga seperti CAR bisa menjadi rujukan informasi yang penting tentang Korea Utara.
Adapun Wakil Tetap Korea Utara di PBB, Kim Song, bersikeras bahwa kerja sama negaranya dengan Rusia memberi dampak positif pada perdamaian dan keamanan dunia sehingga tidak sepatutnya dikritik.
Thomas-Greenfield menambahkan, Rusia dan Korea Utara aktif dalam pertukaran persenjataan dan latihan militer yang melanggar berbagai aturan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, Jonah Leff menegaskan, lembaganya menyoroti sejumlah hal serius terkait aktivitas pengembangan rudal Korea Utara.
Adapun Wakil Tetap Korea Utara di PBB Kim Song bersikeras bahwa kerja sama negaranya dengan Rusia memberi dampak positif pada perdamaian dan keamanan dunia sehingga tidak sepatutnya dikritik.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2024/12/19/2084d9646464b24a091b5d932a2785b8-Russia_North_Korea_125951381.jpg)
Kim Song juga menuduh AS dan sekutunya memicu konfrontasi dan perpecahan di antara bangsa–bangsa dengan intervensi militer di seluruh dunia. Ia juga mengatakan, Washington terus membantu Ukraina dengan dukungan militer, termasuk pengadaan senjata serang jarak jauh.
Sebelumnya, Pemimpin Korut Kim Jong Un dengan keras menegaskan bahwa Pyongyang akan terus mendukung Moskwa dalam perang di Ukraina. Penegasan itu disampaikan Kim Jong Un saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov pada November 2024 lalu di Pyongyang.
Pentagon awasi China
Di tempat terpisah, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) melaporkan tentang pengembangan kekuatan nuklir China dan menguatnya hubungan China-Rusia dalam setahun terakhir. Laporan yang disampaikan pada Rabu (18/12/2024) di Washington DC itu menyatakan, meski terjadi kasus korupsi oleh pejabat militer China, tetap ada kemajuan program modernisasi militer China.
Pejabat Pentagon yang berbicara secara anonim mengatakan, China ditengarai mengembangkan dan modernisasi berbagai jenis arsenal nuklir mereka. Meski demikian, jumlah hulu ledak nuklir diduga tidak banyak berubah. Salah satu kemajuan yang dicapai adalah kemampuan rudal balistik China menjangkau sasaran yang lebih luas dan lebih jauh.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2023/02/08/316d49ee-a572-412d-bde5-6f9e71781a38.jpg)
Pentagon meyakini China meningkatkan daya serangannya, yang memiliki daya rusak yang lebih besar, dan memiliki kapasitas untuk melakukan serangan balik yang lebih beragam. Terkait dengan itu, AS mendesak China agar lebih terbuka soal program senjata nuklir mereka. AS juga mengingatkan Beijing tentang kesiapan Washington membantu sekutu AS jika menghadapi ancaman.
Menurut laporan tahunan Pentagon yang disampaikan kepada Kongres AS, hingga Mei 2024, China disebut memiliki 600 hulu ledak nuklir. Angka tersebut diperkirakan AS bakal bertambah hingga mencapai 1.000 unit pada tahun 2030.
Jubir Kedubes China Liu Pengyu mengatakan, laporan Pentagon dibuat dengan mentalitas Perang Dingin yang membelah dunia
Adapun negara yang pemilik hulu ledak nuklir terbanyak di dunia adalah Rusia. Moskwa tercatat memiliki lebih dari 6.000 hulu ledak nuklir.
Kedubes China di Washington DC menyikapi laporan tersebut dengan menyatakan China selalu mengedepankan kebijakan senjata nuklir untuk pertahanan. Keberadaan senjata nuklir China disiagakan untuk keamanan nasional belaka.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2023/04/02/0095ebcb-fa7f-44ea-a398-e22359b7aedc_png.png)
Jubir Kedubes China Liu Pengyu mengatakan, laporan Pentagon dibuat dengan mentalitas Perang Dingin yang membelah dunia dan sikap zero sum game atau saling menghabisi pihak yang dianggap berbeda.
Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden berusaha menjaga keseimbangan dalam menyikapi pertumbuhan China melalui kehadiran militer AS di Asia-Pasifik. Pada saat yang sama, Biden mendorong komunikasi diplomatik dan militer dengan China.
Diplomat Singapura Kishore Mahbubani menjelaskan dalam makalah berjudul Apakah China Ekspansionis? di Universitas Pertahanan Singapura tanggal 21 Oktober 2020, menyoroti isu tersebut. Ia mengutip keterangan mantan Dubes AS untuk China Stapleton Roy.
Mahbubani menyebutkan, Dubes Roy yang fasih berbahasa Mandarin mencatat, dalam pertemuan Presiden Barrack Obama dan Presiden Xi Jinping tahun 2015, China sudah menawarkan agar kedua belah pihak membuat Laut China Selatan sebagai zona tanpa aktivitas militer. Tawaran itu, menurut Stapleton Roy, tidak direspons Barrack Obama. Kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat justru semakin ditingkatkan di kawasan.
Terkait hubungan China-Rusia, Pentagon melaporkan China mendukung upaya Rusia dalam Perang Ukraina dengan memasok berbagai material yang memiliki kegunaan ganda, yaitu bisa digunakan untuk kepentingan sipil serta militer. (AP)
Penulis:
Iwan SantosaEditor:
Bonifasius Josie Susilo HPenyelaras Bahasa:
Kusnadi .