Dibayangi Tekanan Global dan Pelemahan Kelas Menengah, Ekonomi RI Diramal Tumbuh Stagnan

Sejumlah lembaga memperkirakan perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh stagnan di kisaran 5 persen. Faktor eksternal berupa tekanan global yang semakin besar serta tren pelemahan kelas menengah di dalam negeri bisa mengancam ambisi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Dalam proyeksi terbaru yang dimuat di laporan ”Asian Development Outlook December 2024”, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) kembali memperkirakan ekonomi RI tumbuh 5 persen pada 2025. Proyeksi itu tidak bergerak dari angka konservatif yang telah dipasang lembaga itu untuk Indonesia sejak tahun 2023.

Sejalan dengan ADB, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) sebelumnya juga telah memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stagnan di kisaran 5,1 persen. Dalam laporan terbarunya yang dirilis Oktober 2024, IMF bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI akan stagnan di level tersebut sampai 2029.

ADB menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di level yang sama pada 2025 akibat ancaman risiko eksternal. Antara lain, tensi geopolitik yang meningkat, fragmentasi perdagangan global, serta perkembangan dinamika di Amerika Serikat setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden.

”Faktor utama yang bakal memengaruhi arah pertumbuhan Indonesia adalah lingkungan global. Apalagi, Indonesia, seperti negara lainnya di Asia, sangat mudah terdampak oleh arah kebijakan AS,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Risiko eksternal yang dapat mengancam kondisi ekonomi makro Indonesia, ujarnya, adalah potensi kebijakan suku bunga tinggi di AS yang berlanjut lebih lama dari perkiraan pasca terpilihnya Trump. ”Ada ketidakpastian arah kebijakan yang signifikan seusai terpilihnya Trump yang bisa memengaruhi iklim perdagangan dan keuangan di negara berkembang,” ujar Jiro.

Kekhawatiran atas kondisi ekonomi global yang tak tentu itu juga disadari oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi perekonomian AS di bawah kepemimpinan Trump berpotensi memunculkan gejolak dari sisi pasar keuangan ataupun rantai pasok global.

Dari sisi pasar keuangan, arah kebijakan Trump dapat membuat tingkat inflasi AS yang awalnya diperkirakan akan turun menjadi tak tentu. Dengan proyeksi kenaikan inflasi itu, masa depan kebijakan moneter AS pun ikut dipertanyakan.

AS yang sebelumnya sempat memberi tanda-tanda akan menurunkan suku bunga acuannya bisa berbalik arah. Jika kebijakan suku bunga yang tinggi di AS kembali berlanjut untuk waktu lama, aliran modal akan kembali keluar dari negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi itu akan semakin melemahkan posisi rupiah terhadap dollar AS.

Dari sisi perdagangan, arah kebijakan Trump, seperti rencana embargo terhadap ekspor cip semikonduktor serta menaikkan tarif bea masuk kepada negara-negara BRICS, berpotensi menambah disrupsi rantai pasok global. Proyeksi harga komoditas juga ikut menggantung akibat arah kebijakan energi AS yang berpotensi berubah di bawah kepemimpinan Trump.

”Jadi, ini semua menimbulkan ketidakpastian. Arus modal menjadi tersedot ke Amerika, sementara arus barang terdisrupsi akibat ketidakpastian geopolitik dan langkah-langkah kebijakan Trump seperti menaikkan tarif dan embargo,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Desember 2024.

Pada saat kondisi eksternal dibayangi ketidakpastian tinggi, mesin ekonomi dalam negeri semestinya menjadi andalan. Namun, tren pelemahan kelas menengah di Indonesia membawa risiko besar yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia menurun sebanyak 9,06 juta jiwa atau 18,8 persen pada 2023. Sebagai perbandingan, pada 2019, masih ada 57,33 juta orang kelas menengah. Pada 2023, jumlah tersebut menurun menjadi 48,27 juta jiwa.

Melemahnya kelas menengah RI, menurut Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Zamroni Salim, tidak bisa diremehkan. Sebab, kelompok ini merupakan penopang ekonomi Indonesia dari sisi konsumsi sekaligus produksi.

”Dari sisi konsumsi, kita masih sangat bergantung pada belanja masyarakat kelas menengah untuk mendongkrak pertumbuhan. Dari sisi aspek produksi, menurunnya kelas menengah yang merupakan kelas pekerja, berkaitan dengan keterbatasan lapangan kerja formal. Ini berdampak pada terhambatnya produktivitas ekonomi,” katanya.

Peneliti Ekonomi Makro dan Keuangan di BRIN Pihri Buhderah menambahkan, kelas menengah di Indonesia kini menghadapi beban berat, seperti berbagai pungutan pajak dan iuran. Tahun depan, beban itu berpotensi bertambah akibat beberapa wacana kebijakan yang dapat semakin mempersempit ruang gerak ekonomi kelas menengah.

BRIN memperkirakan, ekonomi Indonesia tahun depan bisa tumbuh di kisaran 5,2-5,6 persen, tetapi dengan catatan pemerintah mampu memperkuat daya beli kelas menengah. ”Harus ada penguatan demand di saat kondisi kelas menengah kita sedang turun. Untuk melakukan itu, pemerintah mesti mengurangi beban kelas menengah, bukan menambahnya,” kata Pihri.

Menurut dia, tahun 2025 menjadi penentu menuju target pertumbuhan 8 persen. Jika ekonomi tahun depan tumbuh biasa-biasa saja, ambisi pemerintah di akhir periode akan sulit dicapai. ”2025 itu fondasi mencapai 8 persen. Kalau di tahun pertama dan kedua ini kita tidak memperkuat fondasi, pertumbuhan tinggi tentu susah dicapai,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak mustahil untuk dicapai. Indonesia pernah mencapai angka pertumbuhan 8,2 persen pada 1995 dengan ditopang oleh kebangkitan sektor manufaktur.

Oleh karena itu, ke depan, pemerintah akan kembali mendorong pertumbuhan industri manufaktur serta memperluas hilirisasi atas berbagai komoditas sumber daya alam. Tak hanya itu, pemerintah juga menargetkan agar konsumsi rumah tangga terjaga di rentang 5-6 persen, investasi tumbuh 10 persen, dan ekspor tumbuh 9 persen.

Untuk mencapai target pertumbuhan investasi itu, pemerintah akan memperbaiki tingkat efisiensi investasi yang tecermin lewat angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Airlangga menilai, Indonesia bisa saja mencapai pertumbuhan 8 persen, asalkan level ICOR dapat diturunkan dari posisi 6,5 saat ini menjadi level 4.

Menurut dia, posisi ICOR Indonesia yang tinggi selama ini membuat ekonomi tidak efisien dan produktif sehingga pertumbuhan ekonomi bergerak stagnan. Dengan porsi investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 30 persen dan posisi ICOR yang tinggi di level 6,5, wajar jika pertumbuhan ekonomi RI selama ini tertahan di 5 persen.

Namun, jika ICOR bisa diturunkan ke level 5 persen, pertumbuhan ekonomi bisa di atas 6 persen. ”Apalagi, kalau ICOR kita bisa sampai level 4 persen. Dengan porsi investasi (terhadap PDB) 32 persen, maka pertumbuhan 8 persen itu bisa dicapai. Salah satunya, pemerintah akan berupaya agar seluruh infrastruktur yang dibangun bisa terkoneksi dengan sarana produksi,” katanya.