Diduga Keracunan Seusai Santap MBG, Puluhan Siswa di Lampung Timur Dirawat di RS

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Puluhan siswa di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, mengalami gejala keracunan seusai menyantap roti isi sosis yang menjadi salah satu menu makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Saat ini, pemerintah daerah masih memeriksa sampel makanan yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa sakit sehingga harus menjalani rawat inap.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana Lampung Timur Nila Sandrawati mengatakan, pihaknya menerima puluhan pasien yang merupakan pelajar dari sejumlah sekolah di Lampung Timur, Jumat (26/9/2025). Sebagian besar merupakan siswa SD dan SMP.

Pasien umumnya mengeluhkan gejala keracunan, seperti mata merah, pusing, mual, nyeri ulu hati, dan demam. Dari hasil pemeriksaan, mereka menyatakan baru menyantap roti isi sosis, salah satu menu MBG yang dibagikan pada Jumat.

”Beberapa pasien yang dirawat sudah membaik dan dibolehkan pulang. Sebanyak 20 pasien rawat jalan dan 22 pasien rawat inap,” kata Nila saat dikonfirmasi dari Bandar Lampung, Sabtu (27/9/2025).

Hingga Sabtu siang, Nila menyebut, tidak ada penambahan jumlah pasien dengan gejala yang sama. Saat ini, sampel makanan roti isi sosis yang diduga menyebabkan puluhan siswa mengalami gejala keracunan sudah dibawa ke Laboratorium Kesehatan Daerah Lampung untuk diperiksa. Semua pihak masih menunggu hasil pemeriksaan sampel untuk mengetahui penyebab pasti insiden keracunan makanan tersebut.

Kasus keracunan makanan yang dialami puluhan siswa di Lampung Timur ini bukan yang pertama kali di Lampung. Berdasarkan data Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Lampung masuk dalam lima provinsi dengan kasus keracunan MBG terbanyak, yakni mencapai 307 kasus. Sementara data terbaru dari Satuan Tugas Percepatan MBG Lampung mencatat, jumlah kasus keracunan MBG selama dua bulan terakhir sudah lebih dari 500 kasus.  

Selain masalah kasus keracunan yang terus bertambah, persoalan terkait dengan kebersihan dan kelayakan menu MBG juga menjadi perhatian publik. Kasus terbaru, sebuah video yang menunjukkan menu MBG berupa telur ceplok yang sudah berulat viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut, terlihat ulat-ulat hidup di menu telur ceplok, sayur, dan tepian ompreng.

Saat dikonfirmasi, Ketua Satgas Percepatan MBG Lampung Saipul mengatakan, dirinya langsung meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Lampung Timur. Kendati begitu, Saipul belum dapat menjelaskan secara detail hasil evaluasi dan kajian dari tim satgas.

Sebelumnya, Saipul mengatakan, pihaknya selalu menindaklanjuti laporan terkait masalah dalam program MBG, termasuk temuan makanan berulat di Tanggamus. Berdasarkan laporan yang diterima, kejadian itu terjadi di SD Negeri 1 Karang Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Rabu (24/9/2025).

Saat itu, petugas dari SPPG Sudimoro mengirimkan MBG sebanyak 105 porsi. Pengiriman dilakukan pukul 09.35 WIB dan diterima pihak sekolah pukul 10.15 WIB.

Beberapa saat kemudian, pihak sekolah mengubungi SPPG terkait adanya temuan ulat dan mengembalikan 49 porsi MBG yang tidak dimakan. ”Ketika ditindaklanjuti dan ditelusuri, ulat tersebut hanya ada di dua ompreng, sisanya tidak ada ulat di dalamnya,” kata Saipul menjelaskan laporan dari pihak sekolah ketika dikonfirmasi pada Jumat (26/9/2025).

Dari hasil penelusuran, ulat yang ada di dalam ompreng diduga berasal dari buah kelengkeng yang kualitasnya tidak bagus. Ulat serupa juga ditemukan di dalam buah kelengkeng. Menurut Saipul, menu MBG tersebut tidak dikonsumsi oleh siswa.

Sementara terkait dengan banyaknya kasus keracunan MBG di Lampung, Saipul mengatakan, pihaknya telah menutup sementara SPPG tersebut. ”Setelah ada kejadian-kejadian keracunan, akan kita lihat lagi pengelolaannya dan dapurnya diawasi penerapan SOP (prosedur standar operasional). Tata laksana kami pantau semua,” katanya.

Pihaknya juga meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk turun langsung mencari penyebab keracunan MBG. Dinas kesehatan di setiap kabupaten juga dilibatkan untuk melakukan pengawasan terhadap SPPG.

”Kalau dapur SPPG sudah selesai dicari penyebab permasalahan, sudah diperbaiki, dan sudah menaati, baru mereka semua boleh melayani kembali,” ujarnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung sudah mengeluarkan surat edaran Gubernur Lampung terkait pengelolaan SPPG. Semua SPPG atau pengelola dapur MBG diminta lebih memperhatikan prosedur standar operasional dalam penyajian makanan.

Menyikapi banyaknya kasus keracunan MBG di Lampung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung membuka posko pengaduan. Masyarakat dapat melapor dan mendapat pendampingan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban negara.

”Langkah ini ditempuh karena program yang digadang-gadang sebagai solusi atas persoalan gizi justru berbalik menjadi bencana sosial dan kesehatan yang menimpa ratusan siswa di sejumlah daerah di Lampung,” kata Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung Prabowo Pamungkas.