Dilema Pelembagaan Parpol, Buat Apa Tertib Organisasi kalau Suara Tidak Naik?

Sekitar pertengahan 2024, Badan Riset dan Inovasi Nasional meluncurkan hasil riset Indeks Pelembagaan Partai Politik. Secara umum, nilai rata-rata nasional indeks ini berada di angka 74,16. Kendati sekilas cukup tinggi, kualitas pelembagaan parpol di Indonesia sebenarnya masih berada dalam kategori sedang.

Indeks tersebut membedah kondisi pelembagaan internal partai politik (parpol) melalui tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah kemandirian yang mencatat skor tertinggi, yaitu 93,05. Selanjutnya diikuti oleh dimensi infusi nilai yang berada di angka 71,60. Sementara dimensi terakhir, yakni derajat kesisteman atau kepatuhan pengurus terhadap aturan main internal, yang mencatat skor paling rendah, yakni hanya 57,81.

Riset ini juga memetakan nilai kelembagaan dari masing-masing parpol. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempati posisi tertinggi dengan skor 88,65, disusul Partai Nasdem sebesar 83,14, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan angka 79,87, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang meraih skor 76,72.

Selanjutnya ada Partai Golkar sebesar 68,83 dan Partai Demokrat dengan nilai 68,54. Tiga posisi terbawah ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 67,65, Partai Gerindra dengan skor 67,08, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nilai 66,92.

Meskipun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong agar parpol-parpol menguatkan kelembagaan, muncul dilema klasik yang hingga kini masih mengganjal di benak para pengurus. Mengapa parpol harus bersusah payah memperkuat kelembagaan jika hal itu tidak berkorelasi langsung dengan kenaikan perolehan suara?

Terlebih, data menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai indeks tidak berbanding lurus dengan penguatan suara parpol. PKS, misalnya, meraih skor kelembagaan tertinggi, tetapi perolehan suaranya tertahan di papan tengah pada angka 8,42 persen (53 kursi DPR). Sebaliknya, Partai Gerindra yang berada di tiga terbawah indeks kelembagaan justru sukses mengantongi 13,22 persen suara (86 kursi DPR), bahkan berhasil mengantarkan sang ketua umum, Prabowo Subianto, memenangi Pilpres 2024.

Dilema antara penguatan kelembagaan dan perolehan suara pemilu tersebut membayangi perjalanan dua tahun pasca-peluncuran indeks. Tim Riset Politik BRIN lantas melakukan safari ke sejumlah parpol pada tahun 2026 untuk melihat langkah-langkah pembenahan internal partai setelah dua tahun berselang.

Tim BRIN berdiskusi dengan sejumlah elite parpol, termasuk para sekretaris jenderal di PKS, Golkar, Demokrat, PAN, dan Gerindra. Di beberapa partai, tim bahkan diterima langsung oleh ketua umum seperti Surya Paloh di Nasdem, Megawati Soekarnoputri di PDI-P, dan Muhaimin Iskandar di PKB.

Menurut peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Mouliza Donna, temuan di lapangan menunjukkan respons yang cukup terbuka dari elite parpol terhadap hasil indeks dan rekomendasi pembenahan dari BRIN. Di tengah persepsi publik yang umumnya tidak puas terhadap kinerja partai, evaluasi ini justru menemukan adanya upaya pembenahan internal yang berfokus pada dimensi derajat kesisteman. Pembenahan tersebut salah satunya dilakukan melalui modernisasi pengelolaan organisasi berbasis digital.

Ia menceritakan, salah satu partai bahkan telah menerapkan instrumen monitoring pengurus dan anggota secara real-time. Sistem digital ini mampu melacak posisi dan kinerja kader di lapangan.

”Saat diskusi, kami mencoba memasukkan nama salah satu pengurus untuk mengecek laporan kinerjanya. Ternyata predikatnya kurang, dan sistem langsung menampilkan rapor kegiatannya, termasuk penggunaan anggaran,” kata Donna saat diskusi bertajuk ”Menuju Partai Politik Modern” di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Melalui sistem ini, lanjutnya, kinerja fraksi dari tingkat nasional hingga lokal, serta para ketua DPD, DPC, dan DPW dapat dipantau secara langsung. Sistem digital tersebut juga otomatis mengirimkan notifikasi pengingat via Whatsapp atau SMS kepada kader yang kinerjanya di bawah standar. Akibatnya, pengurus di daerah tidak bisa lagi memanipulasi laporan kinerja kepada ketua umum.

Selain aspek manajerial, pembenahan juga mulai menyentuh kaderisasi. Sejumlah parpol mulai menyusun kurikulum dan silabus teknis agar kaderisasi tidak lagi bersifat sporadis atau sekadar menjadi ajang berkumpul tanpa arah. Dalam hal sirkulasi kepemimpinan di daerah, beberapa partai juga mulai menerapkan sistem merit melalui uji kompetensi bertahap.

Untuk menjadi ketua di tingkat daerah, misalnya, seorang calon harus melewati proses presentasi dan uji kelayakan. ”Prosesnya cukup ketat, ada presentasi dan tanya jawab, mirip dengan ujian sidang proposal skripsi,” ujarnya.

Upaya lain yang ditemukan adalah perluasan pendidikan politik berkala untuk kelompok muda dan usia sekolah melalui program pemondokan. Selain itu, mulai tumbuh kesadaran di tingkat elite bahwa pengelolaan partai tidak boleh lagi hanya bergantung pada karisma satu orang figur semata.

Namun, pembenahan di tingkat pusat ini belum berjalan linier di daerah. Bersamaan dengan safari evaluasi tersebut, riset paralel BRIN di tingkat lokal menemukan bahwa demokrasi internal dalam sirkulasi elite daerah masih menjadi persoalan. Masalah utamanya adalah tiadanya instrumen analisis jenjang kader yang obyektif untuk promosi jabatan, baik di internal partai maupun jabatan publik. Ketiadaan standar promosi yang transparan ini kerap memicu kekecewaan di tingkat akar rumput.

Donna sering menerima keluhan dari kader di daerah yang merasa sudah bekerja optimal, tetapi tetap gagal mendapatkan nomor urut strategis dalam pemilu. Hambatan promosi jabatan ini menjadi salah satu dampak nyata dari belum tersedianya instrumen analisis jenjang kader yang transparan di tingkat lokal.

Partai politik harus memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang cara kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Selain masalah sirkulasi elite, lanjutnya, BRIN mencatat materi kaderisasi sebagian besar parpol masih terbatas pada taktik pemenangan pemilu atau isu jangka pendek yang sedang hangat. Komponen infusi nilai, yang menjadi inti dari pendidikan politik, belum sepenuhnya terimplementasi. Kondisi serupa terjadi pada keterlibatan kader perempuan yang dinilai masih sebatas pemenuhan formalitas kuota elektoral, belum menyentuh peran substansial.

”Poin utama kami adalah menunjukkan bahwa partai politik kita saat ini sedang dalam proses berbenah diri, dan bukan berarti kita harus menjauhinya,” kata Donna.

Peneliti Riset Politik BRIN, Firman Noor, menilai, skeptisisme semacam itu lahir dari kekeliruan memandang hakikat partai politik. Menilai parpol hanya sebagai mesin pemburu kursi dalam pemilu merupakan cara pandang yang reduksionis. Kehadiran partai politik sejatinya mengemban mandat jauh lebih besar daripada sekadar urusan memenangi kontestasi.

”Partai politik harus memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang cara kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik,” ujarnya.

Di tengah situasi demokrasi Indonesia yang stagnan, Firman berpandangan, parpol justru berperan penting untuk menguatkan kembali sendi-sendi politik negara. Sayangnya, kondisi nasional saat ini justru ditandai oleh inkonsistensi aturan main yang mengarah pada gejala rule by law ketimbang rule of law. Ibaratnya kondisi parpol dan demokrasi hari ini bak dua tubuh yang nasibnya saling mengikat erat.

”Sejauh partai politik ini masih terpuruk, belum pulih seutuhnya, atau seperti pingsan, maka demokrasi kita pun situasinya masih pingsan,” ucapnya.

Meski tidak memberikan dampak elektoral secara instan, pelembagaan parpol menjanjikan keuntungan konkret yang bersifat jangka panjang. Fondasi inilah yang menjaga agar internal partai tidak mudah keropos ketika badai politik datang menerpa.

Manfaat pertama yang paling krusial dari tingginya derajat kesisteman adalah kemampuan partai dalam menghindari personalisasi kekuasaan. Melalui pelembagaan yang matang, atmosfer ketaatan terhadap prosedur diposisikan jauh lebih tinggi ketimbang kepatuhan pada individu. Langkah ini mengunci parpol agar tidak jatuh menjadi alat kepentingan pribadi, fraksi tertentu, atau sekadar komoditas sewaan kekuasaan.

Sistem yang melembaga juga menjadi antitesis bagi meluasnya dinasti politik dan nepotisme yang belakangan kian marak. Ketika parpol konsisten menerapkan sistem merit, proses rekrutmen jabatan tidak lagi didasarkan pada kedekatan darah.

Lebih jauh, pelembagaan nilai yang kuat berfungsi sebagai tameng kokoh dari ancaman eksternal, termasuk lautan oligarki. Parpol yang kadernya diikat oleh kesamaan nilai terbukti jauh lebih militan saat menghadapi intervensi luar. Manfaat internal tersebut secara tidak langsung sebetulnya berkorelasi erat dengan peluang kemenangan pemilu.

Firman menegaskan, prasyarat utama untuk memenangi kontestasi adalah soliditas organisasi yang sehat. Partai yang terlalu cair dan terfragmentasi dari dalam akan sangat rapuh di medan laga.

”Hanya partai yang solid yang bisa berhasil di dalam pertarungan elektoral atau pemilu,” katanya.

Idealnya, menurut dia, parpol harus memosisikan diri sebagai sebuah mikrokosmos atau miniatur dari negara itu sendiri. Struktur organisasi di dalam parpol, mulai dari ketua umum hingga departemen, didesain untuk mereplika roda pemerintahan. Melalui kesadaran ini, parpol memegang tanggung jawab moral untuk memberikan keteladanan nyata bagi publik.

Firman menceritakan bagaimana sistem demokrasi maju memfungsikan posisi ketua departemen di dalam partai sebagai sebuah kabinet bayangan (shadow cabinet). Ketua departemen kesehatan di partai oposisi, misalnya, dibentuk untuk menjadi lawan tanding ide yang setara bagi menteri kesehatan yang sedang menjabat. Mereka bertarung visi demi menemukan formula pelayanan publik terbaik.

”Suatu saat nanti, dia akan menggantikan menteri tersebut,” katanya.

Sayangnya, potret ideal pelembagaan ini masih menghadapi hambatan besar di lapangan. Mengacu pada temuan Donna, Firman mengakui bahwa kesadaran untuk berbenah sejauh ini baru berpusat di tingkat pengurus pusat (DPP). Pembenahan tersebut belum merembes secara merata hingga ke struktur terbawah parpol di daerah.

Firman mengibaratkan dinamika pelembagaan parpol saat ini seperti rangkaian gerbong kereta api yang sedang bergerak masuk ke dalam stasiun. Gerbong pertama yang tiba biasanya adalah bagian depan, sementara rangkaian di belakangnya masih tertinggal jauh.

”Artinya, yang berkesadaran untuk terlembaga ini memang baru tingkat DPP,” ujarnya.

Untuk mendorong lokomotif pelembagaan bergerak lebih cepat, Firman merumuskan sejumlah agenda strategis bagi pemerintah dan masyarakat sipil. Dari sisi regulasi, pemerintah didorong mengeluarkan kebijakan yang merangsang institusionalisasi partai melalui undang-undang. Pemerintah bisa mewajibkan parpol mendirikan lembaga formal kaderisasi, lalu mengaitkan kualitas pelembagaan dengan besaran bantuan politik.

”Pemerintah bisa mendorong agar partai membuat lembaga seperti sekolah atau akademi untuk mendorong terjadinya kaderisasi,” kata Firman.

Sementara dari sisi masyarakat sipil, ia menilai, publik harus diadvokasi agar memiliki posisi tawar yang sejajar di hadapan partai politik. Kelambatan parpol dalam membenahi diri salah satunya dipicu oleh minimnya kritik yang obyektif dari konstituen. Melalui penguatan daya nalar, masyarakat dapat menuntut parpol agar memperjuangkan kepentingan publik secara konsisten.

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menambahkan, ada tiga faktor utama yang saling berkelindan di dalam tubuh partai politik, yaitu faktor figur, pelembagaan sistem, dan kesolidan organisasi. Berdasarkan basis data Varieties of Democracy (V-Dem), Litbang Kompas mencatat adanya dilema yang mengunci parpol di Tanah Air selama ini. Ketika kebergantungan terhadap sosok atau figur sentral terlalu kuat, proses rekrutmen politik dan penentuan calon anggota legislatif cenderung menjadi tidak demokratis karena mutlak dikendalikan elite pusat.

Namun, di sisi lain, kuatnya sosok figur ini sering kali menjadi lem perekat yang efektif dalam menjaga stabilitas internal partai dari potensi perpecahan. Ketika ketokohan figur melemah, faksionalisme dan konflik internal justru lebih mudah pecah di tubuh parpol. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana merumuskan pelembagaan parpol yang kuat agar organisasi bisa tetap solid tanpa harus bergantung pada figur tunggal.

Mengingat urusan domestik parpol sulit diintervensi langsung, Yohan menilai, celah pembenahan sebenarnya bisa dilakukan lewat aturan main eksternal seperti revisi Undang-Undang Pemilu. Hasil jajak pendapat terbaru Litbang Kompas menunjukkan mayoritas responden sepakat agar momentum perubahan regulasi pemilu dipakai untuk memaksa partai berbenah. Atensi publik yang tinggi terhadap pemilu, menurut dia, harus dimanfaatkan sebagai pintu masuk reformasi parpol dari luar.

Ia memaparkan, salah satu tuntutan kuat yang muncul dari publik adalah kewajiban adanya syarat durasi minimal menjadi kader sebelum seseorang bisa diajukan sebagai calon anggota legislatif. Aturan ini dinilai mendesak untuk menyumbat praktik pragmatis parpol yang kerap mengobral kartu anggota instan dalam semalam kepada figur populer menjelang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum.

Lebih lanjut, menurut Yohan, kewajiban pembatasan waktu tersebut secara otomatis akan memaksa mesin partai bergerak lebih awal untuk melakukan kaderisasi secara terstruktur. ”Aturan ini akan memaksa partai untuk menyiapkan kader regenerasi jauh hari sebelum pemilu,” ujarnya.

Intervensi lewat regulasi eksternal ini, menurut Yohan, menjadi penting karena partai politik sejatinya adalah badan publik yang mengemban amanat konstitusi. Penilaian masyarakat terhadap parpol ke depan juga harus didasarkan pada data dan rujukan ilmiah yang obyektif, bukan sekadar asumsi atau sentimen buruk kolektif. Dengan demikian, pembenahan tata kelola ini menjadi krusial mengingat buruknya kondisi di internal parpol akan langsung berimbas pada kualitas demokrasi nasional.