Kaleidoskop 2025, Diplomasi Keliling Dunia ala Prabowo

Politik luar negeri ibarat panglima dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tiga minggu setelah dilantik, Presiden sudah memulai rangkaian lawatan ke luar negeri. Selama dua pekan, ia berkeliling ke enam negara, dari China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, hingga Uni Emirat Arab. Akhir Desember 2024, Prabowo pun kembali mengadakan kunjungan ke Mesir.

Memasuki 2025, lawatan luar negeri Presiden semakin intens. Sepanjang Januari-Desember 2025, ia mengadakan setidaknya 34 kunjungan ke 25 negara selama total 63 hari. Sejumlah negara yang dikunjungi tersebar hampir di seluruh benua di dunia. Ia berkunjung ke 13 negara di Asia, tujuh negara di Eropa, tiga negara di Amerika, serta satu negara di Afrika dan Australia.

Negara yang paling banyak dikunjungi oleh Prabowo adalah Malaysia (5). Selanjutnya, Prabowo dua kali mengunjungi Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Singapura, dan Rusia. Adapun 19 negara lainnya dikunjungi satu kali.

Dari seluruh kunjungan, mayoritas dilakukan Prabowo untuk mengadakan pertemuan bilateral dan personal dengan kepala negara terkait. Mereka umumnya membahas penguatan hubungan kedua negara dan menandatangani kerja sama di berbagai bidang, dari ekonomi hingga pertahanan. Dari serangkaian diplomasi itu, ada beberapa perjanjian kerja sama yang berhasil disepakati setelah bertahun-tahun tertahan sebelumnya, misalnya kerja sama strategis komprehensif dengan Uni Eropa (IEU-CEPA). 

Prabowo juga kerap mencari peluang kerja sama antarnegara untuk mendukung program prioritas pemerintahannya, Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia membahas penyelenggaraan MBG dengan sejumlah kepala negara yang berpengalaman mengimplementasikan kebijakan serupa di negara mereka, misalnya Brasil dan India.

Selain membahas kerja sama strategis kedua negara, kunjungan Prabowo juga dilakukan untuk menghadiri seremoni hari besar sejumlah negara yang mengundangnya secara personal.

Pada awal Januari, ia diundang sebagai tamu utama di Upacara Hari Republik India, kemudian menghadiri Bastille Day di Perancis, Juli, dan parade Hari Nasional Singapura, Agustus. September lalu, ia juga menghadiri parade militer di peringatan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China.

Tidak hanya itu, undangan personal kepada Prabowo beberapa juga ditujukan untuk memberikan penghargaan kepadanya. Di Malaysia, Januari lalu, ia menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama dari Raja Malaysia Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim Iskandar, kemudian Darjah Kerabat Laila Utama yang Amat Dihormati dari Sultan Hassanal Bolkiah di Brunei Darussalam, Mei. Terbaru, Presiden juga mendapatkan bintang tertinggi Nishan-e-Pakistan dari Presiden Asif Ali Zardari ketika datang ke Pakistan, awal Desember.

Di luar pembangunan hubungan bilateral dan personal dengan kepala negara atau pemerintahan negara lain, Presiden juga menghadiri sejumlah forum multilateral yang mempertemukannya para pemimpin dunia.

Di sejumlah forum itu, ia juga menyampaikan gagasan-gagasan dan manuver politik luar negeri Indonesia di panggung internasional. Beberapa forum yang dihadiri Prabowo antara lain Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2025, KTT BRICS 2025, Saint Petersburg International Economic Forum 2025, Sidang Majelis Umum PBB 2025, dan KTT Perdamaian Gaza.

Dalam berbagai forum tersebut, Prabowo selalu menekankan pentingnya membangun perdamaian dunia. Sebab, hanya dengan kondisi dunia yang damai dan stabil, negara-negara bisa mengentaskan kemiskinan dan membangun kesejahteraan. Oleh karena itu, ia mendorong gencatan senjata dan penyelesaian konflik melalui solusi dua negara untuk setiap negara yang tengah berkonflik, seperti di Gaza, Ukraina, Gaza, dan Libya.

Selain menyuarakan perdamaian dunia di forum-forum internasional, Prabowo juga pernah mengadakan rangkaian perjalanan untuk membicarakan perdamaian Gaza ke sejumlah negara di Timur Tengah, April lalu. Ia berkeliling dari Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, hingga  Jordania untuk menegaskan komitmen bersama mendukung perdamaian di Gaza.

Melalui penampilan di berbagai panggung internasional, Prabowo juga mencatatkan sejarah. Salah satunya ketika berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, September, setelah 10 tahun Presiden RI tidak berpidato secara langsung di forum tersebut. Prabowo juga mendapatkan urutan pidato ketiga, setelah Presiden Brasil dan Amerika Serikat, kesempatan yang belum pernah didapatkan Indonesia sebelumnya.

Akhir Juli lalu, Prabowo pernah menjelaskan bahwa dirinya sengaja berkeliling ke banyak negara dan menemui para pemimpin negara sahabat secara langsung untuk membangun kepercayaan kepada Indonesia. Menurut dia, untuk membangun kepercayaan dibutuhkan pendekatan secara personal agar para pemimpin dunia lebih memahami Indonesia.

”Kadang memang capek, kita banyak keliling luar negeri. Namun, hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi, antarpemimpin-pemimpin sehingga mereka juga paham, dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya, lancar,” kata Prabowo saat berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Surakarta, Jawa Tengah, akhir Juli.

Prabowo menegaskan, dirinya juga melanjutkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif serta tradisi Indonesia sebagai negara non-blok. Karena itu, Indonesia kini juga bergabung ke beberapa organisasi kerja sama ekonomi antara lain BRICS, OECD, G20, IORA, dan OIC.

Masifnya perjalanan luar negeri Prabowo, menurut Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama, menunjukkan dua hal sekaligus.

Di satu sisi, pemerintahan kali ini memiliki ambisi besar untuk menempatkan Indonesia sebagai kekuatan menengah yang lebih vokal di dunia. Namun, di sisi lain ada pula kecenderungan bahwa diplomasi ini digerakkan oleh kebutuhan personal pemimpinnya ketimbang kerangka kebijakan luar negeri yang solid. 

Menurut dia, Prabowo terlihat memiliki kebutuhan personal untuk tampil sebagai pemimpin yang diterima dan dihormati komunitas internasional. Hal itu setidaknya tampak dari pengemasan setiap perjalanan yang penuh simbol dan mengarah pada pencitraan personal. Padahal, diplomasi yang efektif biasanya bekerja di dalam ruang negosiasi yang sunyi, teknis, dan tidak selalu membutuhkan sorotan.

Intensitas perjalanan juga tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan institusi negara. Sebab, agenda-agenda institusional akan memiliki ritme yang terukur, fokus pada hasil konkret, dan lebih sinkron dengan kementerian/lembaga yang terkait.

”Namun, pola yang muncul justru menunjukkan bahwa (serangkaian) perjalanan luar negeri ini lebih menjadi extension dari gaya kepemimpinan Prabowo. Ada dorongan untuk menunjukkan bahwa dirinya aktif, diterima, dan punya posisi di meja global. Ini bukan hal yang salah, melainkan tetap harus dibaca sebagai dinamika personal bukan institusional,” ujar Virdika.

Ia melanjutkan, gaya personal pemimpin yang kuat memang bisa menciptakan momentum politik jangka pendek. Figur yang tampil dominan di panggung internasional bisa membangun persepsi bahwa Indonesia memiliki pemimpin yang aktif, percaya diri, dan diterima oleh komunitas global. Dalam konteks politik domestik, itu juga bisa memperkuat legitimasi dan membangun narasi stabilitas.

”Namun, dalam jangka panjang, diplomasi yang terlalu bertumpu pada figur itu rapuh. Negara modern membutuhkan diplomasi yang terkonsolidasi, bukan yang bergantung pada satu orang,” katanya.

Namun, dalam jangka panjang, diplomasi yang terlalu bertumpu pada figur itu rapuh. Negara modern membutuhkan diplomasi yang terkonsolidasi, bukan yang bergantung pada satu orang.

Jika seluruh kebijakan luar negeri dikaitkan dengan figur, keberlanjutannya akan sangat bergantung pada gaya, preferensi, dan kebutuhan personal pemimpin. Hal itu berpotensi membuat institusi diplomasi kehilangan ruang untuk bekerja secara strategis dan teknokratis. Kapasitas insititusi juga bakal tergerus, kebijakan luar negeri pun menjadi tidak stabil.

Menurut Virdika, idealnya ada transisi dari diplomasi yang sangat personal pada diplomasi yang lebih terkonsolidasi. Figur sangat penting karena pemimpin negara merupakan simbol utama diplomasi. Oleh karena itu, kekuatan personal pemimpin bisa digunakan untuk mendorong politik luar negeri Indonesia di awal masa pemerintahan.

Namun, simbol tidak boleh menggantikan struktur. Diplomasi yang kuat dibangun lewat institusi yang solid, koordinasi lintas kementerian, dan strategi jangka panjang yang tidak berubah karena gaya pemimpinnya berganti. Ke depan, harus ada penguatan konsolidasi institusi, kapasitas birokrasi luar negeri, dan penyusunan strategi yang konsisten. 

”Kalau Indonesia mau naik kelas sebagai kekuatan menengah yang kredibel, diplomasi harus bergerak dari panggung personal ke arsitektur kebijakan yang lebih terstruktur,” ujar Virdika.

Rangkaian perjalanan Presiden Prabowo mengelilingi dunia sepanjang tahun ini menegaskan bahwa Indonesia terus berupaya berperan aktif di panggung global. Tak hanya memperkuat kerja sama dengan beberapa negara dan tampil di berbagai forum internasional, Indonesia juga diperhitungkan dalam inisiatif membangun perdamaian dunia. Tantangannya, itu semua tidak boleh terhenti atau berganti arah karena faktor personal sehingga dibutuhkan strategi institusional yang solid dan berkelanjutan.