Minat Jadi Bank Emas, Sejumlah Jasa Keuangan Masuk Antrean di OJK

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan bank emas alias bullion bank yang akan dirilis pada 26 Februari 2025. Selain PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI, terbuka industri jasa keuangan lainnya untuk tergabung.

Presiden, di sela-sela keterangan pers terkait kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri, menyampaikan, pemerintah akan membentuk bank emas untuk pertama kalinya di Indonesia. Hal ini dilakukan agar emas yang ditambang dan diproduksi di dalam negeri tidak mengalir ke luar.

”Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia, insya Allah kita akan resmikan pada 26 Februari 2025. Ini saya kira pertama kali di republik kita,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Ketentuan mengenai pembentukan bank emas tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK). Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan bisnis bank emas itu berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasal 130 UU P2SK menyebutkan, bullion merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Pasal 131 UU P2SK mengatur, lembaga jasa keuangan yang menjalankan usaha bullion wajib mengantongi izin dari OJK.

OJK juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Regulasi ini mengatur seputar cakupan kegiatan usaha, persyaratan penyelenggaraan kegiatan usaha, mekanisme perizinan, tahap pelaksanaan kegiatan usaha, serta penerapan prinsip kegiatan usaha bank emas.

Hingga 12 Februari 2025, OJK telah menerbitkan izin usaha bullion bank kepada BSI untuk produk perdagangan emas dan penitipan emas. Sebelumnya, perizinan terkait bisnis emas juga telah diberikan OJK kepada Pegadaian pada 22 Desember 2024.

Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK Defri Andri menyampaikan, sejauh ini OJK baru menerbitkan izin terkait bullion bank kepada dua lembaga jasa keuangan, yakni Pegadaian dan BSI. Keduanya akan resmi masuk ke dalam ekosistem bank emas bersamaan dengan peluncurannya pada 26 Februari 2025.

Baru dua (yang dapat izin). Kita dalam proses yang lainnya (lembaga jasa keuangan). Pada 26 Februari 2025, kita lihat saja nanti.

”Baru dua (yang dapat izin). Kita dalam proses yang lainnya (lembaga jasa keuangan). Pada 26 Februari 2025, kita lihat saja nanti,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Saat ditanyai lebih lanjut terkait dengan lembaga jasa keuangan mana saja yang akan tergabung dalam ekosistem bank emas, Defri enggan merinci lebih lanjut. Kendati demikian, ia tidak menafikan bila akan ada lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk perbankan, yang akan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha bullion bank.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyampaikan, regulator akan mempersiapkan peta jalan terkait dengan penguatan dan pengembangan bullion bank. Selain itu, dewan emas akan dibentuk guna melengkapi ekosistem yang ada.

”Intinya, kita akan siapkan roadmap, kita akan siapkan ekosistem yang mendukung, termasuk nanti kita perlu ada nanti dewan emas. Jadi, semacam gold council di tingkat global,” katanya saat memberikan sambutan dalam diskusi bertajuk ”Bullion Financial Services in Indonesia: Opportunities and Challenges” di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan, perizinan yang telah diberikan oleh OJK akan menjadi dasar bagi BSI untuk mulai menjalankan bisnis bullion bank. BSI optimistis mampu memacu pertumbuhan bisnis logam mulia secara berkelanjutan sehingga inklusi masyarakat untuk berinvestasi emas sesuai maqashid syariah akan terus meningkat.

”Alhamdulillah, kami memperoleh amanah tersebut, dan ini tak terlepas dari kepercayaan nasabah terhadap bisnis emas yang sudah dijalankan BSI selama ini. Jadi, ini yang rasanya membuat kami semakin optimistis ke depan bisa lebih besar lagi untuk mendorong bisnis emas di BSI,” tuturnya dalam keterangan resmi, Kamis (13/2/2025).

Dalam pelaksanaannya, Hery melanjutkan, OJK mewajibkan BSI mulai meluncurkan produk baru tersebut paling lambat 6 bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin. Menurut dia, produk emas serta pengelolaan bullion bank dapat menjadi strategi bisnis pembeda bagi BSI (unique differentiator) mengingat masih besarnya potensi perkembangan tren investasi emas ke depan.

Direktur Keuangan dan Strategi BSI Ade Cahyo Nugroho menambahkan, bisnis emas menjadi salah satu motor pertumbuhan BSI alias game changer. Selain turut melengkapi ekosistem, peluncuran bank emas oleh pemerintah akan menjadi cikal bagi pertumbuhan bisnis emas ke depan.

Berdasarkan laporan kinerjanya pada 2024, bisnis emas BSI meningkat sebesar 78,18 persen secara tahunan. Capaian ini berasal dari produk cicil emas yang melonjak 177,42 persen secara tahunan menjadi Rp 6,4 triliun, dengan pangsa terbesar berasal dari generasi muda.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pegadaian (persero), Damar Latri Setiawan, mengatakan, layanan deposito emas sudah dijalankan perseroan sejak 1 Januari 2025. Layanan tersebut berjalan, baik secara langsung maupun digital, melalui Pegadaian Digital Service.

Potensinya (deposito emas) besar karena budaya menabung emas di Indonesia cukup tinggi. Selama ini, emas banyak disimpan di rumah atau di bawah bantal. Dengan adanya deposito emas, emas tersebut bisa di-monetisasi. Selain itu, nasabah juga bisa mendapatkan margin tambahan dari deposito tersebut.

”Potensinya (deposito emas) besar karena budaya menabung emas di Indonesia cukup tinggi. Selama ini, emas banyak disimpan di rumah atau di bawah bantal. Dengan adanya deposito emas, emas tersebut bisa di-monetisasi. Selain itu, nasabah juga bisa mendapatkan margin tambahan dari deposito tersebut,” katanya dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Terdapat empat layanan utama Pegadaian terkait dengan produk emas, yakni simpanan emas, trading emas, pemanfaatan emas yang menyasar perusahaan lain (business to business) dan konsumen (business to consumen), serta layanan gadai dan pinjaman berbasis emas.

Terkait dengan pinjaman emas, Damar menjelaskan, emas yang disimpan oleh nasabah dapat dipinjam oleh pihak yang membutuhkan, seperti untuk keperluan produksi emas batangan. Sistemnya, pinjaman emas akan dikembalikan dalam bentuk emas juga.

Menurut dia, bisnis bullion bank dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor emas. Artinya, perusahaan emas besar di Indonesia dapat mengandalkan emas yang sudah beredar di dalam negeri, termasuk emas hasil daur ulang, sehingga tidak perlu mengambil emas dari luar negeri.

”Kami akan memaksimalkan potensi deposito emas karena saat ini Pegadaian masih menjadi pemain utama dalam layanan ini. Meskipun ada pihak lain yang mulai tertarik, saat ini Pegadaian masih yang terdepan,” ujar Damar.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, peluncuran bank emas turut serta melengkapi upaya pemerintah dalam hilirisasi emas. Upaya tersebut, antara lain, diwujudkan dengan pembangunan fasilitas pemurnian emas dan logam mulia (gold and precious metal refinery) di Gresik, Jawa Timur.

Proyek dengan kapasitas produksi hingga 70 ton emas itu siap diresmikan. ”Setelah insiden kebakaran di smelter Freeport, produksinya mundur, tetapi 30 ton saja sudah bisa diproduksi,” katanya dalam wawancara khusus dengan Kompas pada 22 Januari 2025.