Dirut Bulog Mayjen Novi Helmy Promosi ke Jabatan Letjen

JAKARTA, KOMPAS - Surat Keputusan Panglima TNI tentang mutasi per 31 Januari 2025, mempromosikan Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI yang merupakan jabatan Letnan Jenderal. Dalam mutasi tersebut, Mayjen Novi menggantikan Letjen TNI Rudianto yang sebelumnya Komandan Jenderal Akademi TNI dan kemudian menjadi perwira tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun. Hal ini tercantum dalam rilis resmi yang dikeluarkan Puspen TNI, Senin (10/2/2025).

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Novi menggantikan Wahyu Suparyono yang sebelumnya menjabat sebagai direktur utama sejak 10 September 2024 atau menjabat tak sampai lima bulan lamanya.(Kompas.id, 8/1/2025).

Merujuk jejak waktu, Mayjen Novi dipindahkan dari Asisten Teritorial Panglima TNI ke posisi Danjen Akademi TNI berdasarkan Kep/133/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 yang diumumkan 10 Februari 2025.

Adapun pengangkatan Mayjen Novi sebagai Dirut Bulog tertuang pada Keputusan Menteri BUMN dengan Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025. Mayjen Novi, Akmil 1993, normalnya akan pensiun 2029.

Perumusan kebijakan jadi terlihat serampangan. Sebaiknya Mayjen Novi melanjutkan dinas di TNI sebagai Danjen Akademi karena statusnya sebagai perwira aktif.

Peneliti yang juga Koordinator Klaster Pertahanan, Keamanan, dan Konflik pada Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Haripin menilai dua kebijakan lembaga pemerintah ini, yaitu Markas Besar TNI dan Kementerian BUMN, tidak sinkron. “Perumusan kebijakan jadi terlihat serampangan. Sebaiknya Mayjen Novi melanjutkan dinas di TNI sebagai Danjen Akademi karena statusnya sebagai perwira aktif,” kata Haripin.

Haripin menyayangkan pengangkatan Novi sebagai Direktur Bulog, padahal sebelumnya yang bersangkutan telah menjadi Danjen Akademi TNI. Pasalnya, pengangkatan di ranah sipil ini seperti memberi kesan bahwa posisi Danjen Akademi kurang strategis dan prestisius.

Walaupun Panglima TNI sudah menyetujui posisi Novi di Bulog, adanya dua surat keputusan dalam waktu yang berdekatan itu terkesan meminggirkan kepentingan profesionalisme TNI di kalangan perwiranya.

Penunjukannya mendulang kritik karena dinilai melanggar UU TNI. Pasal 47 Ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”. Adapun di ayat (2) disebutkan, ada kelonggaran bagi TNI aktif menjabat di jabatan sipil, namun secara eksplisit disebutkan 10 lembaga yang berkaitan dengan pertahanan, seperti Kementerian Pertahanan, Basarnas, Badan Intelijen Negara, dan Sekretaris Militer Presiden.

Imparsial menyebutkan, penunjukkan ini juga menghambat profesionalisme TNI dan berdampak negatif pada jenjang karir aparatur sipil negara. Adapun Anton Aliabbas selaku Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) mengingatkan agar program ketahanan pangan hendaknya ditetapkan melalui keputusan politik negara yaitu kesepakatan DPR dan Pemerintah.

Dengan demikian, ada kepastian hukum yang rinci terkait unsur, durasi, dan pembiayaan. Payung hukum ini menjadi penting sebagai pegangan sekaligus panduan TNI bekerja dan DPR dalam melakukan pengawasan.

Selain itu, pelibatan TNI dalam urusan ketahanan pangan hendaknya tetap ditempatkan dalam konteks tugas perbantuan. Hal ini mengingat urusan pangan merupakan domain sipil dan kompetensi militer tidak dibangun untuk melaksanakan program ketahanan pangan secara komprehensif.

Konsekuensinya, pelibatan ini hendaknya bersifat temporer atau sementara. Sebab, sejumlah riset menyebutkan, pelibatan militer untuk urusan sipil dalam jangka panjang dapat memengaruhi profesionalisme dan kesiapsiagaan militer itu sendiri dalam menghadapi ancaman perang bersenjata yang tetap dapat terjadi sewaktu-waktu.

Menanggapi kritik publik ini, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Hariyanto mengatakan, TNI selalu menghormati setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, terutama dalam penunjukan sebagai pejabat di lingkungan BUMN.

“Terkait dengan diangkatnya Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, tentunya TNI akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan prajurit aktif akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Hariyanto.

Hariyanto meyakinkan, nantinya proses administrasi terkait status keanggotaan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya di lingkup TNI tentunya akan dilakukan sesuai ketentuan melalui mekanisme aturan yang berlaku. Sementara itu Haripin mengatakan, tentunya publik akan mencatat bagaimana perkembangan dari situasi ini.

Adapun Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan Tentara Nasional Indonesia. Perjanjian ini berisi tentang dukungan Tentara Nasional Indonesia dalam pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025.

Terkait mutasi terbaru tersebut, Hariyanto mengatakan, ada 65 perwira tinggi (Pati), terdiri dari 30 Pati TNI AD, 24 Pati TNI AL, dan 11 Pati TNI AU, yang dimutasi. Mereka di antaranya adalah Mayjen TNI Mohamad Naudi Nurdika dari Panglima Kodam II/Sriwijaya menjadi Asisten Teritorial Panglima TNI, Mayjen TNI Ujang Darwis, dari Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan menjadi Pangdam II/Swj.

Di jajaran TNI AL, Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, M.Tr.Opsla dari Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal) dan Laksda TNI I Gung Putu Alidjaya dari Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) menjadi Pangkoarmada II. Berikutnya, Laksda TNI Fauzi dari Danseskoal menjadi Wadan Kodiklatal.

Adapun di TNI AU, Marsda TNI Bambang Gunarto dari Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan BNPP (Basarnas) menjadi Staf Khusus Kepala Staf AU (Kasau), Marsda TNI Widyargo Ikoputra, dari Staf Khusus Kasau menjadi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan BNPP (Basarnas). Marsma TNI R. Tjahjo Khurniawan dari Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) menjadi Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN.