Didesak AS, G20 Sepakat Tak Batasi Kecerdasan Buatan

CHAPEL HILL, KAMIS — Negara-negara G20 sepakat tidak membuat regulasi baru untuk membatasi kecerdasan buatan atau AI. Aturan baru diarahkan hanya pada persoalan AI yang belum dapat ditangani aturan yang sudah ada. Padahal, perusahaan-perusahaan teknologi AS baru saja memperingatkan AI semakin berbahaya.

Negara-negara anggota mencapai konsensus Prinsip Carolina untuk Teknologi Baru (Carolina Principles for Emerging Technologies) dalam Pertemuan Menteri Inovasi G20 di Chapel Hill, North Carolina, Amerika Serikat, Rabu (2/9/2026) waktu setempat atau Kamis (3/9/2026) waktu Indonesia. Dalam pertemuan dua hari, AS mendesak anggota G20 untuk melonggarkan aturan atas industri kecerdasan buatan.

China turut menyepakati konsensus tersebut. Direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih Michael Kratsios mengatakan, ia menggelar pertemuan bilateral yang ”sangat baik” dengan Menteri Sains dan Teknologi China Yin Hejun dalam pertemuan di Chapel Hill.

Kesepakatan itu menandai titik temu AS dan China dalam pengembangan AI yang jarang terjadi. Selama ini, kedua negara bersaing ketat dalam teknologi AI, mulai dari pengembangan model AI hingga cip canggih dan akses terhadap teknologi.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping juga dijadwalkan bertemu pada akhir September. Regulasi AI diperkirakan menjadi salah satu agenda pembahasan.

Prinsip Carolina menekankan bahwa regulasi baru hanya dibuat untuk persoalan yang benar-benar baru akibat AI dan belum tercakup hukum yang berlaku. Prinsip itu juga mendorong G20 memberi dukungan terhadap inovasi, riset, dan pengembangan teknologi.

Sehari sebelumnya, AS mendesak anggota G20 agar tak terlalu campur tangan dalam pengaturan AI. ”Pembuat kebijakan tidak perlu membuat pendekatan baru untuk setiap inovasi dan menganggap setiap teknologi baru sebagai persoalan,” katanya.

Deskan AS sejalan dengan kepentingan perusahaan-perusahaan AI terbesar dunia yang sebagian besar berbasis di AS. Perusahaan-perusahaan itu turut mendorong regulasi longgar.

Sebab, aturan yang ketat dinilai dapat memperlambat peluncuran AI model baru, memaksa perubahan pada produk, dan pada akhirnya menekan keuntungan. Mereka juga berupaya ikut memengaruhi aturan yang sedang disusun.

Peluang dan tantangan hadir bersamaan sehingga negara-negara perlu segera bekerja sama menghadapinya.

Menteri Sains dan Teknologi China Yin Hejun mengatakan, perkembangan AI memasuki periode yang sangat aktif. ”Peluang dan tantangan hadir bersamaan sehingga negara-negara perlu segera bekerja sama menghadapinya,” katanya, dikutip dari laman resmi Kementerian Sains dan Teknologi China, Rabu (2/9/2026).

Yin menambahkan, China mendorong AI yang berpusat pada manusia dan digunakan untuk kebaikan. China, menurut dia, berkomitmen mendorong AI dikembangkan melalui keterbukaan dan kerja sama internasional untuk mempersempit kesenjangan digital.

Kementerian Sains dan Teknologi China menyatakan, pertemuan G20 mencapai konsensus mengenai kebijakan inovasi AI dan peningkatan keterampilan pekerja.

Secara terpisah, Wakil Menteri Perdagangan China Jiang Chenghua mengatakan, Beijing mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun, China juga mendorong berbagi hasil riset, keterbukaan sumber, serta tata kelola AI global yang terbuka, adil, dan multilateral. China menyerukan rantai pasok AI global yang terbuka, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Sejumlah pemimpin perusahaan teknologi terbesar dunia ikut berbicara dalam pertemuan para menteri G20 itu. Mereka, antara lain, CEO OpenAI Sam Altman, CEO Nvidia Jensen Huang, dan CEO Meta Mark Zuckerberg. Hadir pula CEO SpaceX Elon Musk, salah satu pendiri Google DeepMind Demis Hassabis, serta salah satu pendiri Anthropic Tom Brown.

Mereka membawa kepentingan berbeda soal pengaturan AI. Zuckerberg meminta negara-negara tidak membatasi model AI berbobot terbuka. AI berbobot terbuka adalah model yang komponen intinya dapat diakses dan dikembangkan lebih lanjut oleh pihak lain. Meta tengah memperkuat posisinya dalam pengembangan model jenis tersebut.

Adapun Musk mengkritik regulasi teknologi Uni Eropa. Menurut dia, kebijakan tersebut menghambat kemajuan perusahaan. Namun, Hassabis justru meminta negara-negara G20 membangun mekanisme pengujian keselamatan terhadap sistem AI.

Tak hanya mendorong aturan longgar, AS juga menyerukan agar G20 mengizinkan perusahaan AI untuk menggunakan karya berhak cipta guna melatih model. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan, perlindungan terhadap kreator tidak boleh menciptakan hambatan bagi pengembangan AI.

Pertemuan G20 diwarnai aksi unjuk rasa menolak AI dan mendorong investasi di lapangan kerja. Kesepakatan Prinsip Carolina juga berkebalikan dari pernyataan industri AI AS hanya beberapa hari sebelumnya. Pada Kamis (27/8/2026), sebanyak 155 perusahaan teknologi terbesar AS merilis surat terbuka berisi peringatan meningkatnya risiko perkembangan AI.

Para penanda tangan antara lain OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, dan AWS. Mereka meminta perusahaan dan pemerintah segera memperkuat pertahanan siber untuk mengantisipasi ancaman serangan siber dari AI.

”Kita hanya memiliki waktu yang terbatas untuk memperkuat pertahanan siber,” demikian pembukaan pernyataan itu.

Peringatan muncul setelah serangkaian AI lepas kendali manusia di sejumlah pengujian. Model OpenAI, Anthropic dan Meta, membobol sistem sejumlah perusahaan lain tanpa diperintah.

Panel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan, perkembangan AI telah melampaui pemahaman ilmiah dan kebijakan pemerintah.

Pada saat G20 menyepakati pendekatan lebih longgar, Uni Eropa mulai menggunakan kewenangan barunya berdasarkan undang-undang AI (AI Act).

Komisi Eropa, Selasa, menyatakan telah mengirim permintaan informasi kepada lebih dari 30 perusahaan AI. Permintaan itu merupakan langkah awal sebelum kemungkinan penyelidikan formal mengenai kepatuhan perusahaan terhadap hukum Uni Eropa.

Pertanyaan yang diajukan terutama menyangkut keselamatan dan penghormatan terhadap hak cipta. ”Tujuan kami adalah memastikan AI di Eropa dikembangkan, dirilis, dan digunakan secara aman dan transparan,” kata Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Kedaulatan Teknologi dan Keamanan Henna Virkkunen.

Komisi Eropa tidak mengungkap identitas perusahaan yang menerima permintaan informasi. Perusahaan-perusahaan itu disebut berada di sejumlah negara.

AI Act mulai berlaku pada 2024, dengan berbagai kewajiban yang diterapkan secara bertahap. Komisi Eropa memperoleh kewenangan pengawasan baru pada Agustus 2026.

Ketika ditanya tentang insiden model OpenAI dan Anthropic yang mengakses sistem di luar lingkungan pengujian, juru bicara Komisi Eropa, Thomas Regnier, mengatakan, komisi menanggapinya dengan sangat serius dan terus berhubungan dengan perusahaan terkait. Uni Eropa ikut dalam konsensus Prinsip Carolina. Prinsip tersebut tidak menyerukan pencabutan aturan AI yang sudah berlaku.

Kesepakatan G20 juga berlangsung ketika persaingan AI antara AS dan China semakin ketat. Model AI berbobot terbuka buatan China semakin mampu bersaing dengan sistem perusahaan AS seperti OpenAI dan Anthropic. Model-model China pun semakin banyak digunakan perusahaan AS.

”Hal itu meningkatkan urgensi bagi pemerintahan ini untuk memastikan seluruh dunia tetap berada dalam ekosistem teknologi Amerika dan tidak mencari alternatif,” kata peneliti teknologi dan keamanan nasional Center for a New American Security, Vivek Chilukuri.

China telah memiliki sejumlah aturan khusus terkait AI, termasuk regulasi mengenai algoritma rekomendasi, teknologi sintesa mendalam (deep synthesis), dan AI generatif.

Musk dan pendiri Microsoft, Bill Gates, sebelumnya sama-sama mengatakan, pemerintah perlu memiliki kewenangan untuk membatasi AI berbahaya. Musk menilai, hanya AS dan China yang saat ini mempunyai kekuatan nyata untuk bertindak. Adapun Gates memperingatkan, industri AI tidak dapat dibiarkan mengatur dirinya sendiri.

Pertemuan di Chapel Hill merupakan bagian dari rangkaian pertemuan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Miami, Amerika Serikat, Desember 2026. (REUTERS/AFP)