Mahasiswa Bergerak, Efisiensi Anggaran Pendidikan Picu Biaya Kuliah Melonjak

PALEMBANG, KOMPAS — Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Palembang dan sekitarnya menggelar aksi demonstrasi menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran, terutama dalam bidang pendidikan. Efisiensi di dunia pendidikan berpotensi membuat biaya kuliah melonjak.

Hal itu mengemuka dalam aksi demonstrasi ”Indonesia Gelap” di Palembang yang berlangsung di halaman Kantor DPRD Sumatera Selatan, Kamis (20/2/2025). Aksi demo itu dilakukan dalam dua sesi, yakni sesi pertama oleh 500-an mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang pada pukul 10.00-13.30 dan sesi kedua oleh 1.000-an mahasiswa gabungan dari Universitas Sriwijaya, PGRI Palembang, Politeknik Kesehatan Palembang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (Stihpada) Palembang pada pukul 16.30-17.30.

Pada sesi pertama, ratusan mahasiswa UIN Raden Fatah mengawali aksi di jalanan di sekitar Kantor DPRD Sumsel. Para mahasiswa datang dengan menggunakan almamater kampusnya dan membawa sejumlah spanduk yang mengkritik pemerintah, seperti ”Pendidikan Dirampas Masa Depan Dicuri”, ”Percuma Perut Kenyang kalau Otak Kosong”, ”Pendidikan Dipangkas Masa Depan Dirampas”, ”Efisiensi Kok Pendidikan? Makan Noh Mobil Mercy”, ”Kembalikan Guru yang Dirumahkan”, ”Makan Gratis Sehari, Ilmu Hilang Selamanya”, dan ”Rapot Merah Kabinet Gemoy”.  

Setelah kurang lebih dua jam menyampaikan sejumlah tuntutan di jalanan, mahasiswa UIN Raden Fatah merangsek masuk ke dalam halaman Kantor DPRD Sumsel. Di sana, mereka sempat membakar satu buah ban mobil yang membuat suasana menjadi panas. Aksi sedikit mereda saat berkumandang suara azan Zuhur dan mahasiswa memutuskan jeda untuk menunaikan shalat.

Sehabis itu, semangat mahasiswa kembali berkobar. Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah Ilham dalam orasinya mengatakan, dunia pendidikan terancam oleh kebijakan efisiensi anggaran. Hal itu disinyalir untuk memuluskan proyek ambisius Presiden Prabowo Subianto, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara.

Khusus untuk MBG, program itu telah menimbulkan paradoks. Di satu sisi, anak-anak mendapatkan makan gratis di sekolah. Di sisi lain, orangtua mereka gigit jari di rumah karena telah dan akan kehilangan pekerjaan oleh dampak efisiensi anggaran guna menyukseskan MBG.

”Percuma anak-anak perutnya kenyang di sekolah, tetapi orangtua mereka gigit jari di rumah. Ujung-ujungnya, sepulang sekolah, anak-anak itu akan ikut gigit jari dengan orangtuanya di rumah. Pasalnya, banyak dari orangtua mereka yang telah dan akan terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) karena dampak efisiensi anggaran untuk menyukseskan MBG,” tegas Ilham.

Terkait Danantara, lanjut Ilham, itu adalah program yang berbau perjudian. Pasalnya, tidak ada kejelasan Danantara akan digunakan untuk kegiatan atau investasi seperti apa. Selain itu, tidak ada badan pengawas yang kredibel atau transparan yang bertugas mengawasi Danantara. ”Itu berpotensi besar menimbulkan penyelewengan anggaran,” teriak Ilham.

Secara umum, lanjut Ilham, efisiensi anggaran menyebabkan dana pendidikan dipangkas. Pada akhirnya, mahasiswa akan ikut terdampak oleh efek domino kebijakan tersebut. Tidak menutup kemungkinan pemangkasan dana pendidikan menyebabkan biaya kuliah atau uang kuliah tunggal (UKT) melonjak. Hal itu akan sangat memberatkan dan mengancam keberlanjutan kuliah mahasiswa, terutama yang berasal dari orangtua ekonomi menengah ke bawah.

Bagi mahasiswa, kebijakan efisiensi anggaran dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak kenaikan UKT.

Bahkan, Ilham mengungkapkan, tak sedikit orangtua mahasiswa yang telah dan akan terkena PHK karena dampak efisiensi anggaran. Akibatnya, keberlanjutan dunia pendidikan atau regenerasi pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi akan terancam karena banyak orangtua yang tak mampu menyekolahkan anak mereka.

”Bagi mahasiswa, kebijakan efisiensi anggaran dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak kenaikan UKT. Itu sangat memberatkan mahasiswa dari golongan keluarga kurang mampu. Atas dasar itu, kami menolak efisiensi anggaran, terutama di bidang pendidikan. Kami minta pemerintah membatalkannya,” pinta Ilham.

Selang dua jam setelah mahasiswa UIN Raden Fatah menyelesaikan aksi demo mereka, giliran rombongan mahasiswa gabungan dari Unsri, PGRI Palembang, Politeknik Kesehatan Palembang, dan Stihpada Palembang yang menggeruduk Kantor DPRD Sumsel.

Tak kalah kreatif dengan mahasiswa UIN Raden Fatah, mereka turut membawa sejumlah spanduk yang mengkritik pemerintah, seperti ”Makan Dijanjikan, Sekolah Dikorbankan, Masa Depan Dihancurkan”, ”Siang Makan Gratis Malam Nangis-nangis”, ”Efisiensi Menterinya Kebanyakan”, ”Indonesia Cemas 45”, ”Katanya Hemat Nyatanya Sekarat”, ”Oke Gas Oke Gas Rakyat Susah Cari Gas”, dan ”Kurang Dana Kok Efisiensi? Danusan Lah!”.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsri Pasha Fazillah Afap sehabis demo mengatakan, dari rapat kerja Komisi X DPR kemarin, 50 persen pagu anggaran pendidikan dipotong akibat dampak efisiensi anggaran.

Hal itu akan sangat berpengaruh pada para penerima beasiswa, terutama di perguruan tinggi. Padahal, beasiswa adalah asa untuk sejumlah mahasiswa melanjutkan kuliah, terutama dari orangtua kurang mampu.

Karena itu, mereka meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran. Kalau memang harus ada efisiensi, jangan sampai mengganggu bidang-bidang yang berkaitan dengan fundamental layanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan. ”Kalau memang tetap harus ada efisiensi, lakukan terlebih dahulu terhadap kabinet pemerintahan yang terlampau gemuk,” tegas Pasha.

Dalam dua sesi demo tersebut, DPRD Sumsel mengutus Wakil Ketua DPRD Sumsel dari Fraksi Partai PDI-P Ilyas Panji Alam untuk menemui mahasiswa. Ilyas saat menjumpai mahasiswa UIN Raden Fatah memastikan, dirinya sepakat dan menerima aspirasi atau tuntutan dari mahasiswa. Hal itu ditunjukkan dengan kesediaannya membubuhkan tanda tangan di atas materai dalam berkas daftar tuntutan mahasiswa.

Selanjutnya, Ilyas akan menyerahkan berkas daftar tuntutan mahasiswa kepada pimpinan di atasnya, antara lain, Ketua DPRD Sumsel dan DPR. ”Saya Ilyas Panji Alam sepakat dengan mahasiswa menolak efisiensi anggaran. Untuk itu, kami akan sampaikan aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang lebih kompeten dan meminta mereka segera menanggapinya,” janji Ilyas.