Doktrin Anyar Nuklir Rusia Buat Standar Ancaman Jadi Abu-abu

Eskalasi perang di Ukraina tak terhindarkan setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi lampu hijau pada militer Ukraina menggunakan rudal ATACMs (army tactical missile system) untuk menyerang sasaran di dalam wilayah Rusia. Tak hanya AS, sejumlah sekutu Barat, di antaranya Inggris, juga memberikan lampu hijau penggunaan rudal-rudal jarak jauh untuk misi serupa.

Setelah menembakkan ATACMs, dalam serangan pada Minggu, pada Rabu (20/11/2024), tentara Ukraina telah menggunakan rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris untuk serangan ke wilayah Rusia. Sebanyak 12 rudal jelajah Storm Shadow meluncur dan menghunjam sasaran di wilayah Kursk.

Menyusul keputusan AS, Selasa lalu Presiden Rusia Vladimir Putin memperbarui doktrin nuklirnya. Doktrin terbaru itu adalah mempermudah diri Putin atau pemerintah dan tentara Rusia menggunakan senjata nuklir.

Analis militer Rusia, Vassily Kashin, mengatakan, dalam pandangan Rusia, penggunaan ATACMs dan Storm Shadow untuk serangan ke wilayah Rusia dipandang sebagai keterlibatan langsung AS, Perancis, atau Inggris dalam perang di Ukraina.

”Dari sudut pandang Rusia, penggunaan ini setara dengan serangan mereka terhadap wilayah Rusia,” katanya.

Sebelum perubahan terbaru, syarat yang tercantum dalam Perintah Eksekutif Nomor 355 tentang Prinsip Dasar Kebijakan Negara terkait Pergelaran Nuklir yang ditandatangani Putin pada 2 Juni 2020, tertera empat syarat yang membuat Kremlin bisa menggunakan senjata nuklirnya. Pertama, mendapat data, informasi yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan tentang peluncuran rudal balistik ke dalam wilayah Federasi Rusia dan atau sekutunya.

Kedua, selain serangan menggunakan senjata nuklir, penggunaan senjata pemusnah massal lain oleh musuh terhadap Federasi Rusia dan atau sekutunya. Ketiga, serangan musuh ke obyek penting dan vital pemerintah dan atau militer Federasi Rusia yang melemahkan respons senjata nuklir Rusia. Keempat adalah agresi terhadap Federasi Rusia dengan menggunakan senjata konvensional ketika keberadaan negara terancam.

Saat ini, salah satu perubahan yang terlihat jelas dalam dektrit baru yang ditandatangani Putin adalah tentang serangan negara non-nuklir terhadap Rusia. Di dalam dokumen dekrit baru tujuh halaman itu disebutkan agresi atau serangan negara non-nuklir terhadap Rusia yang dilakukan atas dukungan negara nuklir akan dianggap sebagai serangan gabungan.

Kremlin memandang, dukungan negara-negara Barat dengan membiarkan atau memberi izin pada Ukraina untuk menyerang Rusia dengan rudal yang mereka kirim sama artinya dengan perang terhadap Rusia.

Sebagai respons, dokumen itu juga menyebut potensi penggunaan senjata nuklir jika Kremlin memiliki informasi yang sahih tentang serangan udara lintas batas masif ke wilayah Rusia menggunakan jet tempur, rudal, atau bahkan pesawat nirawak. Tindakan ini semuanya pernah dilakukan dilakukan Ukraina.

Perubahan dalam doktrin nuklir Rusia lainnya adalah penempatan Belarus secara resmi di bawah payung nuklir Rusia. Langkah ini dilakukan Putin setelah Kremlin menjadikan Belarus sebagai salah satu lokasi penempatan rudal nuklir taktis Rusia.

Perubahan yang signifikan lainnya adalah dihapusnya pencantuman frasa ”kepatuhan terhadap kewajiban internasional dalam hal pengendalian senjata” sebagai salah satu prinsip deterence atau penangkalan dalam pemanfaatan persenjataan nuklirnya.

Beberapa risiko dan skenario baru yang bisa mendorong Rusia menggunakan senjata nuklirnya juga dicantumkan dalam dekrit anyar ini. Kebijakan yang berisiko itu adalah pembentukan koalisi militer baru atau perluasan koalisi yang sudah ada dan yang memindahkan infrastruktur militer musuh lebih dekat ke perbatasan Rusia.

Situasi lain yang juga memicu risiko adalah segala tindakan yang bertujuan untuk memutus atau memblokade sebagian wilayah Rusia; tindakan yang bertujuan untuk menyebabkan bencana ekologi; merencanakan atau melaksanakan latihan militer skala besar di dekat perbatasan Rusia; serangan menggunakan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya terhadap pasukan Rusia yang ditempatkan di luar perbatasan Rusia.

Keputusan Rusia ini tidak terlepas dari ”pengepungan” oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di sejumlah wilayah negara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sejak tahun 2022, ribuan anggota pasukan NATO pernah berlatih di Estonia. Polandia juga menjadi tuan rumah bagi ribuan tentara Jerman dan NATO. Begitu juga dengan Latvia, Lituania dan Romania.

Maxim Starchak, seorang spesialis kebijakan nuklir Rusia di Universitas Queen di Kanada, mengatakan, pembaruan doktrin Kremlin menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir di satu sisi. Namun, di sisi lain, doktrin itu juga menimbulkan ambiguitas baru. Dia menyebut skala ancaman menjadi tidak jelas. Salah satu contohnya adalah kehadiran ribuan anggota militer Korea Utara di Ukraina untuk bertempur bersama Rusia.

”Meskipun kedua perkembangan tersebut tidak berarti bahwa jari sudah berada di tombol nuklir, kita semakin dekat dengan konflik langsung antara Rusia dan negara-negara NATO,” katanya. (AFP/REUTERS)